Kasus PGN, Negara Rugi Rp 1 T

JAKARTA, (PR).- Komisi VI DPR menyatakan Menteri Negara BUMN telah gagal di dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2006 tentang perubahan APBN 2006, khususnya terhadap pencapaian target privatisasi sebesar Rp 3.195 triliun. Kegagalam ini telah menyebabkan kerugian negara kl. Rp 1 triliun.

Terkait hal tersebut, Komisi VI DPR meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam), dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki kemungkinan terjadinya insider trading.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Nasril Bahar dan Choirul Sholeh Rasyid (FKB) dan Hasto Kristiyanto (FPDIP) secara blak-blakan memaparkan data dan fakta kegagalan Meneg BUMN, dalam jumpa pers lintas fraksi di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3).

Disebutkan, Meneg BUMN cenderung membiarkan turunnya harga saham Perusahan Gas Negara (PGN) terkait dengan divestasi 5,31%. Turunnya nilai saham PGN adalah anomali di tengah-tengah kondisi korporasi PGN yang kuat.

Komisi VI DPR melihat adanya pola pembiaran pembentukan harga saham PGN, di mana dari prediksi CLSA diawal tahun yang optimistis namun diikuti aksi jual, sebaliknya Meril Lynch yang merekomendasikan negatif malah mengambil posisi beli.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN, Meneg BUMN bertindak ceroboh dan tidak menerapkan prinsip GCG dan pengangkatan komisaris dan direksi. “Akibat kecerobohan itu sudah tentu menjadi melemahnya kepercayaan publik terhadap BUMN. Ini juga bagian dari skenario insider trading, ” ujar Nasril Bahar.

Nasril Bahar menambahkan, Meneg BUMN juga membiarkan manipulasi pembentukan harga dengan menekan divestasi dan mengambil keputusan sepihak terhadap persetujuan penjualan saham PGN pada harga Rp 11.350,00.

Meneg BUMN tidak memerhatikan riset atas prediksi harga saham PGN 12 ke depan sebesar Rp 15.850,00 (Danareksa) dan Rp 15.000,00 (Bahana Sekuritas). Keputusan itu sangat bertentangan dengan kesepakatan rapat tanggal 14 Desember 2006 yang menolak harga saham PGN Rp 11.300,00. Dan, anehnya kata anggota dewan itu, BUMN tunduk pada lobi Direktur Utama Danareksa guna melaksanakan divestasi secara tergesa-gesa pada tanggal 15 Desember 2006.

Kegagalan Meneg BUMN, bukan hanya merugikan negara Rp 1 triliun tapi sangat mengancam kewibawaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (A-109)***

Pikiran Rakyat
Rabu, 14 Maret 2007

About these ads



    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: