Pemerintah Harus Prioritaskan Pembenahan Sektor UKM

Detikcom, Medan – Pemerintahan SBY harus memprioritaskan Pembenahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jika ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sektor ini masih diselimuti sejumlah persoalan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Forum Nasional Usaha Kecil dan Menengah (Fornas UKM) Sofyan Tan, dalam sebuah pertemuan di Hotel Garuda Plaza, Jl. Sisingamangaraja Medan, Sabtu (20/11/2004).

“Setidaknya ada empat persoalan penting yang tengah dihadapi UKM, dan keempatnya harus dibenahi secara simultan jika memang ingin membangkitkan gairah ekonomi di Tanah Air,” tukas Sofyan Tan yang juga anggota Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN).

Keempat persoalan itu, kata Sofyan Tan, yakni masalah perda yang yang memberatkan. Perda lebih fokus kepada persoalan pengutipan retribusi daripada perlindungan. Dari 6.000 Perda di Indonesia, 1.000 di antaranya
adalah tentang retribusi untuk UKM.

Kemudian masalah rendahnya perlindungan karena produk legislasi yang nyaris tidak ada. Sulitnya memperoleh kredit karena tanah yang tersedia tidak bisa diagunkan sebab mahalnya biaya sertifikasi serta pemasaran produk yang tidak dibantu pemerintah, serta kutipan ilegal dari preman.

“Karena itu, UKM sulit berkembang. Inilah persoalannya dari tahun ke tahun yang tidak pernah tuntas,” tukas Sofyan Tan.

Sementara Nasril Bahar, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Industri, Perdagangan dan BUMN serta Koperasi dan UKM, dalam kesempatan itu menyatakan, pihaknya akan berusaha mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius.

“Yang kita tahu, ternyata masih banyak dana yang seharusnya dikucurkan kepada UKM masih tersimpan di Bank Indonesia. Sebab itu ke depan, kita akan coba membicarakannya di tingkat komisi untuk mencari terobosan yang lebih baik,” kata Nasril yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Nasril juga menyoroti soal premanisme yang sangat luar biasa. Rata-rata UKM, mulai dari pedagang tingkat kaki lima rata-rata membayar Rp 20.000 perhari kepada preman agar mereka tidak diganggu. Kata Nasril, jika ada enam juta UKM di Indonesia, dana yang diberikan kepada preman dalam setahun adalah Rp 43,8 triliun.

Pada sisi lain, kata Nasril, sepanjang tahun 2003 kelompok UKM adalah kelompok yang masih dimarjinalkan, baik oleh kalangan pemerintah maupun kelompok usaha besar. Niat pemerintah untuk merealisasikan kebijakannya memberdayakan UKM baru sebatas janji belaka. (djo/)

detikcom
Sabtu, 20 November 2004




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: