Pemerintah-DPR Tegang

JAKARTA, (PR)- Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memanaskan hubungan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan sejumlah fraksi mendesak Ketua DPR melakukan sidang darurat mempertanyakan soal ini.

PULUHAN mahasiswa dan pelajar “menyita” mobil tangki BBM saat berdemonstrasi menentang kenaikan harga BBM di perempatan Jln. Terusan Pemuda Kota Cirebon, Selasa (1/3). Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mulai Maret dijawab masyarakat dengan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.*ANDI/MD

Ketegangan antara DPR dan Pemerintah terlihat pada rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, kemarin di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Khofifah Indar Parawansa itu, 15 anggota Komisi VI menginterupsi soal keberatan atas kenaikan harga BBM. Pernyataan itu dibacakan oleh Hasto Kristianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

Butir keberatan itu meliputi penilaian atas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap tidak bisa mencari terobosan dalam memberantas KKN dan mengurangi kebocoran anggaran. Bahkan pemerintah dinilai hanya mencari jalan pintas untuk menutup defisit anggaran dengan menaikkan harga BBM.

Pemerintah SBY-Kalla juga dianggap tidak memanfaatkan stabilitas perekonomian dan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah dianggap mengalihkan tanggung jawab menutup defisit kepada rakyat. Program kompensasi BBM yang didukung oleh jaringan intelektual Freedom Institute juga dianggap menyederhanakan permasalahan.

Ke-15 anggota Komisi VI yang menyatakan keberatan atas kenaikan harga BBM di antaranya adalah Imam Suroso (PDIP), Hasto Kritiyanto (PDIP), Khoirul Saleh (PKB), Cecep Syarifudin (PKB), Sundari Fitriana (PPP), Zulkiflimansyah (PKS), Fahri Hamzah (PKS), Halmi Faisal Zein (PKB), Nasril Bahar (PAN), Refrizal (PKS), Suwignyo (PDIP).

Sebagian besar fraksi di DPR RI telah menyatakan sikapnya berkaitan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, namun Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menguasai parlemen justru tidak menyatakan sikap. Sejumlah anggota FPG yang dikonfirmasi pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, mengenai kenaikan harga BBM menolak memberi keterangan. Ketua FPG Andi Mattalatta juga sulit dikonfirmasi.

Fraksi-fraksi besar seperti PDIP, PPP, PKS, dan PAN juga telah berulangkali menyatakan sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu juga ditunjukkan hingga Selasa. Berbeda dengan sikap fraksi-fraksi besar itu, FPG yang merupakan fraksi terbesar dan partai pemenang Pemilu Legislatif pada 2004 justru bungkam. Padahal untuk berbagai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, FPG biasanya paling cepat menyampaikan sikap dan tak jarang pernyatannya sangat tegas.

FPG pada pukul 8.00 WIB mengadakan rapat pleno yang khusus membahas kenaikan harga BBM. Setelah rapat selesai, tidak ada keterangan apapun. Bahkan rapat itu diketahui setelah bubar. Namun pada Selasa pukul 11.00 WIB, tiba-iba FPG mengadakan konferensi pers. Hanya tema yang disampaikan bukan soal kenaikan harga BBM.

FPG menyoroti persoalan deportasi TKI ilegal dari Malaysia. keterangan mengenai hal ini disampaikan tim FPG yang berkunjung ke Malaysia. “Memang ada dua hal penting pada hari ini, yaitu kenaikan harga BBM dan Operasi Tegas di Malaysia terhadap TKI ilegal. Namun pada kesempatan ini kami hanya akan menyampaikan keterangan mengenai TKI ilegal,” kata Ketua Tim FPG Musfihin Dahlan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, pemerintah siap menjawab semua pertanyaan dari DPR, termasuk jika ada penggunaan hak angket. “Kalau mereka menggunakan hak itu, kita siap menjawab,” katanya.

Tentang hak angket itu, Wakil Ketua F-PAN DPR Joko Susilo menyatakan, dia mulai Selasa kemarin mulai merumuskan usulan hak itu dan diharapkan rumusan itu selesai pekan depan.

Namun sebelum diajukan, FPAN DPR akan mendengarkan dulu keterangan pemerintah sekali lagi tentang keputusan kenaikan harga itu dan tentang program dana kompensasi sosial (DKS).

Presiden terjun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meninjau langsung ke lapangan sehubungan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata sebesar 29 persen sejak 1 Maret 2005. Peninjauan itu guna menegaskan sikap pemerintah untuk lebih memfokuskan subsidi untuk kesejahteraan rakyat.

“Presiden committed untuk terjun langsung ke lapangan. Beliau akan diam-diam kontak langsung dengan masyarakat kita, khususnya lapisan masyarakat bawah mengenai kebutuhan mereka di bidang kesehatan, pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya,” kata Ketua Umum Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Hartati Murdaya, usai bertemu Presiden di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut dia, Walubi dan komunitas umat Budha dapat mengerti dan menerima kebijakan kenaikan itu walaupun tetap bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. “Kami perwakilan umat Budha turut mengimbau agar masyarakat tidak terlalu negatif dan kontroversial terhadap adanya kenaikan BBM,” tuturnya.

Hartati mengungkapkan, pihaknya menyadari bahwa hanya sekira tujuh persen dari subsidi BBM sebelumnya yang dinikmati oleh orang miskin. Selebihnya dinikmati oleh pihak yang tidak perlu mendapatkannya. Karena itulah, subsidi BBM dengan kenaikan ini nantinya akan dialokasikan kepada masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan bidang kesejahteraan lainnya.

Unjuk rasa

Naiknya harga BBM tak pelak lagi menyulut aksi unjuk rasa di hampir semua penjuru tanah air. Di Jakarta sendiri, lokasi seputar Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, menjadi sasaran unjukrasa. Ribuan mahasiswa berkumpul di situ. Mereka menuntut presiden menurunkan kembali harga BBM yang pada Senin (28/2) diumumkan dinaikkan sekitar 29 persen.

Beberapa bendera kelompok mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut antara lain Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Institut Pertanian Bogor, Bina Sarana Informatika, dan Sekolah Tinggi Teknik PLN. Spanduk dalam berbagai ukuran yang dibawa oleh para mahasiswa itu antara lain bertuliskan permintaan untuk memecat menteri yang dianggap tidak dapat mengurus perekonomian Indonesia.

Dua mobil ambulans gawat darurat 118 dan satu ambulans Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokes) Polda Metro Jaya diturunkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang ada. Hingga kini demonstrasi berlangsung aman dan paramedis hanya menerima tiga orang mahasiswi yang pingsan karena kelelahan.(A-75/ A-78/ A-83/ A-90/ A-109)***

Pikiran Rakyat
Rabu, 2 Maret 2005




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: