Archive for November, 2005

Medan – Ribuan karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, kemarin, berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) dan halaman kantor direksi PTPN II. Mereka menuntut dirut perusahaan itu dicopot karena dinilai tidak memerhatikan hak-hak normatif karyawan.

Pengunjuk rasa datang ke lokasi dengan menggunakan 10 truk dan satu bus milik PTPN II. Menurut mereka, sejak 2003 karyawan tidak menerima gaji secara teratur. “Gaji sering terlambat dan terkadang malah tidak penuh,” kata Suprapto, 46, seorang karyawan yang telah bekerja selama 22 tahun.

Para pengunjuk rasa menolak keberadaan direksi perkebunan BUMN, karena membawa kesengsaraan dan petaka bagi karyawan dan kehancuran PTPN II. Buruh juga minta Menneg BUMN Sugiharto segera mengganti direksi PTPN II karena tidak mampu memberikan kontribusi APBN.

Aksi dilakukan karyawan PTPN II dari beberapa kebun menggunakan puluhan kendaraan truk dan bus. Mereka menyampaikan aspirasi dengan poster dan berorasi dipimpin pengurus SP-Bun PTPN II Tanjung Morawa.

Dalam orasinya, sejumlah karyawan PTPN II mengaku diperlakukan seperti buruh yang bekerja di masa zaman penjajahan, karena hak normatif karyawan cenderung tidak diberikan. Seperti masalah pelayanan kesehatan tidak diperoleh karyawan, karena obat-obatan di rumah sakit tidak ada.

Pernyataan sikap karyawan PTPN II tergabung dalam SP-Bun PTPN II Tanjung Morawa ditandatangani Ketua Umum Indro Suhito SH dan Sekretaris Umum Yamafati Gea SE. Mereka menilai, direksi PTPN II tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mengakibatkan karyawan semakin sengsara dan PTPN II hancur terlilit utang.

Selain itu, direksi PTPN II menciptakan perpecahan di antara karyawan dengan cara devide et impera (pecah belah), sehingga suasana kerja tidak kondusif, kinerja perusahaan bertambah terpuruk.

SP-Bun juga minta Menneg BUMN dan Deputi Menteri BUMN bidang agro industri mengganti direksi PTPN II dengan orang yang punya kemampuan memperbaiki kondisi PTPN II, bermoral, amanah dan mengetahui kesengsaraan karyawan. Menurut mereka, buruh PTPN II telah lama menderita sehingga perlu mengusut tuntas segala penyimpangan-penyimpangan dilakukan selama ini.

Aspirasi buruh diterima Ketua Komisi E DPRDSU Sahat P Situmorang, Wakil Ketua Rafriandi Nasution, Budiman Nadapdap, Wira Abdi Dasopang. Menurut Sahat, berjanji memanggil PTPN II untuk membahas berbagai persoalan dihadapi karyawan. Khususnya, terkait dengan hak normatif.

Bertanggung jawab

Anggota Komisi VI DPR-RI H Nasril Bahar, SE menilai, aksi demo yang dilakukan para karyawan harus mendapat respon. Respon itu menurut anggota FPAN asal daerah pemilihan Sumut III itu adalah direksi harus memenuhi semua tuntutan para karyawan.

Nasril berjanji akan meminta pimpinan Komisi VI dan pimpinan DPR-RI untuk terus memperjuangkan nasib para karyawan termasuk mengaudit total PTPN II. (gunawan)

seketika.com
Selasa, 15 November 2005

Advertisements
Krisis listrik yang terjadi di Indonesia termasuk Sumatera Utara merupakan dampak dari kesalahan pemerintahan pada masa lalu, kata anggota DPR RI. Pasalnya, kata dia,pemerintah saat itu tidak memikirkan alternatif selain minyak untuk bahan bakar pembangkit listrik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) H. Nasril Bahar berbicara didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Medan Ahmad Arief, SE, MM, kepada Waspada di Medan, Sabtu (4/11) malam.

Nasril menjelaskan, ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih murah, pemerintah memanfaatkan minyak sebagai bahan bakar untuk mesin pembangkit listrik. Hampir seluruh mesin pembangkit menggunakan BBM, katanya. Saat itu, pemerintah tidak memikirkan bahan bakar alternatif seperti batubara, Akibatnya, kata dia, ketika harga minyak naik dan pemerintah mengurangi subsidi, terjadilah krisis listrik.

“Pada akhirnya, rakyat Indonesia akan menanggung beban dengan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap kali terjadi kenaikan harga minyak dan pengurangan subsidi.”

“Seharusnya, pemerintah mempunyai rancangan pembangunan jangka panjang sehingga mampu memprediksi dan mengantisipasi situasi perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun ke depan,” ujar Nasril.

Untuk mengatasi krisis listrik, dia berpendapat pemerintah harus lebih bijaksana dan jangan mengambil jalan pintas dengan menaikkan TDL. Krisis listrik tersebut dapat ditanggulangi dengan memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi di bidang kelistrikan di Indonesia, katanya.

Selain itu, pemerintah perlu secepatnya mengoperasikan pembangkit listrik yang telah dibangun seperti PLTA Renun di Dairi dan PLTU Labuhan Angin di Tapanuli Utara. Sebagaimana pengakuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), persediaan batubara sangat cukup memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Karenanya dalam pembahasan APBN 2007, direncanakan akan dibangun pembangkit listrik tenaga batubara dengan kapasitas 10.000 mega watt.

Nasril juga mempertanyakan tentang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Tapanuli Utara yang mampu memasok listrik 350 mega watt. Meski proses tender telah selesai dilaksanakan, namun sampai saat ini proyek tersebut belum juga dikerjakan, tuturnya.

Konsumen kecewa

Pemadaman listrik, menurut PLN unit pembangkitan Sumbagut, akan berlangsung hingga 30 hari ke depan. Akibatnya banyak konsumen yang menyatakan kecewa atas kondisi tersebut karena tidak ada solusi yang bisa diberikan. Bahkan pemadaman bisa berlangsung dua kali sehari pada beberapa tempat. Menurut pantauan Waspada, Sabtu (4/11), di Padang Bulan, Perumnas Simalingkar, Perumnas Mandala serta beberapa daerah lain, pemadaman terjadi dua kali sehari.

Pertama berlangsung siang antara pk. 12.00 hingga pk.16.00 kemudian pk.22.00 hingga menjelang pagi. Aritonang, penduduk Padang Bulan, menyatakan tidak habis fikir dengan kondisi ini.

“Kita sudah rasakan pemadaman siang malah malam juga dilakukan. Apa artinya ini. Pemadamannya bukan sebentar tapi hingga empat jam,” ucapnya. Ungkapan kekecewaan konsumen makin bertambah apalagi ketika lampu lalu lintas di berbagai persimpangan kota Medan tidak berfungsi akibat pemadaman.

Waspada
PLN
Senin, 5 November 2005