Hak Angket Beras Kandas, DPR Dinilai Jadi Stempel Pemerintah

Usulan penggunaan hak angket dan hak interpelasi untuk menolak kebijakan pemerintah mengizinkan impor beras diajukan sejumlah anggota DPR, kandas dalam sidang paripurna dewan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Selasa (24/1), mengambil keputusan menolak penggunaan hak angket dan interpelasi dengan cara pemungutan suara (voting). Voting hak angket dan hak interpelasi merupakan penolakan kedua, setelah sebelumnya di akhir 2005, DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan BBM.

Pimpinan rapat mengajukan empat opsi terhadap usulan penggunaan hak angket dan hak interpelasi yaitu setuju hak angket, setuju hak interpelasi, menolak hak angket dan interpelasi, serta abstain. Dari 452 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna berlangsung sejak pagi hari, jumlah anggota menolak mencapai 184 anggota, setuju hak angket sebanyak 151 anggota, setuju interpelasi sebanyak 107 anggota, serta tidak ada anggota yang menyatakan abstain.

Penolakan terhadap penggunaan hak angket dan hak interpelasi dilakukan semua anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (112), Fraksi Partai Demokrat (52), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (11), dan Fraksi Bintang Reformasi (sembilan).

Sementara setuju hak angket dari FPDIP (98 anggota), FPKS (39 anggota), dari FPAN (sembilan), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (lima anggota). Sedangkan setuju dengan hak interpelasi berasal dari FPPP (36 anggota), FPAN (33 anggota), FPKB (32 anggota), dan FPDS (enam anggota).

Rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan penggunaan hak angket dan hak interpelasi atas kebijakan impor beras berlangsung alot. Pimpinan rapat sempat beberapa kali menskors rapat itu. Rapat paripurna DPR berlangsung hingga sore hari sehingga agenda rapat di komisi tertunda.

Stempel pemerintah

Sedangkan anggota FPDIP H Irmadi Lubis menilai keputusan soal hak angket dan hak interpelasi ditentukan melalui voting sebagai akal-akalan. Akibat opsi dihasilkan melalui lobi antar pimpinan fraksi membuat perpecahan suara. Seharusnya pembahasan penggunaan hak interpelasi dan hak angket harus terpisah sebab adalah hak anggota DPR berlainan.

Masuknya opsi setuju hak interpelasi dan setuju hak angket jelas memecah suara dan kedua hak ini tidak seharusnya dipertentangkan, ujar Irmadi kepada Waspada seusai rapat paripurna. Dengan keputusan menolak penggunaan hak angket dan hak interpelasi, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapem) Sumut I, makin memperjelas posisi DPR sudah kembali menjadi alat stempel pemerintah.

“Apa diinginkan pemerintah akan disetujui DPR. Kalau DPR sudah begini artinya tidak ada lagi gunanya karena sebagai stempel atas kebijakan dan keinginan pemerintah.” Irmadi mengakui ada perkembangan demokrasi di mana partai yang kadernya di kabinet yakni PKS dan PAN berani mengambil sikap lain.

Irmadi Lubis mengatakan, kalau DPR tidak bisa lagi menggunakan haknya menyelidiki dengan angket atau bertanya melalui interpelasi, DPR tidak ada lagi gunanya. Upaya pemerintah menggagalkan hak angket memang gencar dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan fraksi, seperti pertemuan Dharmawangsa. Pertemuan lintas fraksi itu disebut-sebut digagas Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Terancam recall

Sembilan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) terancam dikenai sanksi recall, karena memilih opsi hak angket saat rapat paripurna soal impor beras. Dalam rapat paripurna itu, suara Fraksi PAN terbelah. Sembilan anggota mendukung penggunaan hak angket, sedangkan 33 lainnya mendukung hak interpelasi.

Kesembilan orang yang mendukung hak angket adalah Dradjat H Wibowo, Alvin Lie, AM Fatwa, Cecep Rukmana, Hilman, Tubagus Rizon, Patrialis Akbar, Latifah Iskandar, dan Tris Tanti. Sembilan orang ini terancam sanksi recall. Sebab, kabar yang beredar di kalangan wartawan dalam rapat Fraksi PAN yang dihadiri Ketum PAN Soetrisno Bachir berlangsung alot. Saat itu, sekitar 70 persen anggota yang datang mendukung penggunaan hak angket. Namun Soetrisno Bachir meminta fraksi mendukung hak interpelasi. Alasannya sederhana, Presiden SBY sudah banyak membantu, sehingga giliran PAN membantu.

Saat itu Soetrisno Bachir disebut-sebut sempat melontarkan ide untuk melakukan recall anggota yang tidak mengikuti ketentuan partai. Namun ancaman itu ditanggapi protes peserta karena mereka beralasan hak angket adalah hak yang melekat dari anggota DPR. Bahkan sejumlah pengurus akan mempersoalkan Soetrisno Bachir dalam rakernas jika dia memberikan sanksi. Saat dikonfirmasi masalah tersebut, Wakil Ketua Fraksi PAN Dradjat Wibowo membenarkan adanya ancaman dari Ketum PAN.

“Itu sebenarnya bukan ancaman tapi dia memang bilang akan menerapkan disiplin partai. Di fraksi memang ada beberapa pembahasan dan DPP menginstruksikan untuk menggunakan hak interpelasi. Tapi saya membuat keputusan politik yang saya yakin kebenaranya dan sesuai ilmu yang dimiliki. Saya siap saja kalau dijatuhkan sanksi oleh partai,” tegas Dradjat.

Ketika ditanya soal kemungkinan dilakukannya recall, Dradjat hanya berkomentar pendek, ” Ya kita lihat saja nanti”. Sementara salah seorang pengusul hak angket dari FPAN H Nasril Bahar, SE mengatakan, kandasnya penggunaan hak angket dan hak interpelasi membuat dirinya tertantang untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

“Kita tidak kecewa dengan hasil itu, tetapi kita makin tertantang untuk tetap mengkritisi kebijakan pemerintah. Kita yakin pasti ada misteri di balik kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang petani kita panen raya,” ujarnya kepada Waspada. Untuk itu, Nasril mengakui akan tetap menyelidiki misteri itu melalui fungsi pengawasan. PAN sebagai partai modern akan tetap menjalankan fungsi kritis dan memberikan solusi kepada pemerintah walaupun bukan partai oposisi.

Hormati voting

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan penghargaan atas keputusan DPR setelah melalui voting sebagian besar suara memberikan dukungan atas keputusan pemerintah untuk mengimpor beras. “Sejak awal Presiden menghormati apapun keputusan Dewan,” kata juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Selasa, mengenai tanggapan Presiden atas hasil keputusan DPR.

Ketika ditanya apakah keputusan itu sebagai buah dari lobi dilakukan Presiden kepada pimpinan partai politik, Andi menjawab Presiden sudah sewajarnya dan secara berkala melakukan pembicaraan, silaturahmi dengan pimpinan partai untuk membicarakan masalah kenegaraan.

“Itu dilakukan berkala dan biasa sekali,” kata Andi. Sebelumnya Kepala Negara memutuskan impor beras 110.00 ton untuk dijadikan cadangan. Keputusan pemerintah mendorong sejumlah anggota DPR menggunakan hak angket dan interpelasi walaupun akhirnya kedua hak itu tidak jadi digunakan.

Lebih jauh Andi menjelaskan, sejak awal Presiden mengikuti proses sidang di DPR dan akan menghormati apa pun menjadi keputusan Dewan. “Dalam manajemen ini tidak merugikan petani tapi juga tidak merugikan konsumen yang bukan petani. Ini merupakan tugas seorang Presiden,” katanya.

Pada pertemuan dengan para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia Tengah berlangsung di Bali, Rabu (25/1), Presiden menurut Andi akan menyampaikan arahan agar mereka melakukan manajemen pangan yang baik. Keputusan pemerintah mengimpor beras, menurut Andi, tidak akan merugikan petani dan juga tidak menyebabkan harga beras melambung tinggi sehingga merugikan konsumen. “Titik keseimbangan inilah yang harus dilakukan. Presiden akan menjelaskan secara berbuka, termasuk kepada masyarakat sehingga semua mengerti bagaimana situasi pangan nasional,” katanya. (ant/aya/dtc)

Waspada

Rabu, 25 Januari 2006




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: