Archive for September, 2006

JAKARTA (BP) – PEMERINTAH mempertimbangkan untuk menggunakan UU Nomor 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (UU FTZ) sebagai payung hukum kawasan ekonomi khusus atau special economic zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Hal ini perlu sebelum adanya aturan khusus untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penerapan SEZ.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (21/9) menyatakan, selain opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang SEZ, pemerintah juga tengah mempertimbangkan opsi lain bagi payung hukum SEZ di BBK.

“Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, antara lain yang sedang dipelajari adalah menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” kata Mari.

Mantan pengamat ekonomi di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu beralasan, sesuai UU FTZ maka kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Selain itu, Mari membeberkan, UU FTZ juga memberikan wewenang kepada lembaga khusus, yakni Badan Pengusahaan Kawasan untuk mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan pengusaha dalam mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan free trade melalui pelimpahan wewenang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

’’Manfaat lainnya (dengan menggunakan UU FTZ, red) adalah dimungkinkannya pembebasan bea masuk, pembebasan PPN dan PPnBM, serta pembebasan cukai bagi pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk. Namun tetap berada di bawah pengawasan pabean,” jelasnya.

Menuai Kritik

Dalam rapat kerja kemarin, konsep SEZ dinilai masih belum jelas. Ketidakjelasan konsep SEZ yang diterapkan pemerintah di BBK itu dikritisi kalangan anggota KomisiVI DPR. Dalam pertanyaan tertulis yang dilayangkan sejumlah aanggota Komisi VI kepada Menperdag, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Refrizal, menilai tidak ada konsep yang jelas dengan program SEZ.

’’Tidak ada program yang jelas, apa yang mendasari SEZ. Mudah-mudahan ini bukan sekedar angin-anginan tetapi memang benar-benar proyek pemerintah yang sudah jelas,” tulis Refrizal. Senada dengan Refrizal, anggota Fraksi PAN, Nasril Bahar menilai belum ada breakdown yang jelas tentang konsep SEZ. Menurutnya, pemerintah jangan hanya terjebak pada konsep, tetapi harus berkonsentrasi pada strategi khusus.

Sedangkan Muhidin dari Fraksi Golkar meminta agar pemerintah segera membenahi perangkat hukum KEK dan pelaksanaannya di lapangan. ’’Perlu dipikirkan secara matang mengenai pelaksanannya terutama pada sektor industri. Kemudahan yang ditawarkan hendaknya jangan hanya janji,” tandasnya.

Menanggapi kritikan dari anggota dewan yang disampaikan secara tertulis, Mari melalui jawaban tertulis menjelaskan, sekarang ini Tim Nasional KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia) telah melakukan analisis mengenai kerangka kebijakan dan kelembagaan di SEZ. ’’Selain itu pemerintah sedang melakukan evaluasi tentang kesesuaian terhadap sistem pemberlakuan peraturan perundangan yang digunakan di negara lain, dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia,” tulis Mari.

Sedangkan disinggung tentang kapan payung hukum bagi KEK di BBK diterbitkan? Mari hanya berujar,”Kita sudah diberi target untuk menyelesaikan secepat mungkin, kira-kira bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah.”

Penerapan NSW

Dalam kesempatan itu, Mari juga menegaskan khusus untuk Batam penerapan National Single Window (NSW) tidak akan diundur meskipun untuk penerapan konsep serupa di pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta akan ditunda hingga tahun depan.
Menurut Mari, NSW di pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Batam tetap akan dilaksanakan mulai Desember 2006, sedangkan di pelabuhan Tanjung Priok baru diterapkan pada tahun depan. ’’NSW adalah proyek percontohan. Karena itu penerapannya di Batam tetap dilaksanakan pada Desember tahun ini, sedang di Tanjungpriok baru Juli 2007,” sebutnya.

Dalam konsep NSW, kata Mari menjelaskan, Departemen Perdagangan bertanggungjawab untuk keterpaduan ketentuan dan prosedur ekspor/impor. Namun demikian otoritas dan kewenangan pemberian izin serta rekomendasi ekspor dan impor atas komiditas atau produk terkait tetap ada di instansi terkait. ’’Prosesnya juga tetap dilakukan oleh internal instansi tekait,” tukasnya.

Mari menegaskan, dengan diterapkannya NSW maka pengurusan dokumen ekspor dan impor akan lebih cepat dan efisien sehingga kebijakan itu diyakini akan meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus berdampak pada terdongkraknya kinerja ekspor Indonesia. (ara)

Batam Pos
Jumat, 22 September 2006

Advertisements
JAKARTA – Seiring dengan kocok ulang pimpinan komisi-komisi di DPR, FPAN juga mereposisi sejumlah pos penting. Zulkifli Hasan, misalnya, melepas pos panitia anggaran (panggar) karena terpilih jadi ketua fraksi menggantikan Abdillah Toha.

”Supaya saya fokus, posisi di panggar saya lepas,” ucap Zulkifli yang juga Sekjen DPP PAN itu. Pengganti Zulkifli di panggar adalah Nasril Bahar, anggota komisi VI dari dapil Sumut III. Totok Daryanto yang dua tahun bercokol di panggar juga digeser. Politikus asal Jogja itu pindah komisi dari X (pendidikan) ke XI (keuangan-perbankan). Dia tukar tempat dengan Yasin Kara.

Reposisi anggota komisi itu membawa berkah tambahan bagi Yasin. Sebab, selain terpilih jadi sekretaris fraksi menggantikan Muhammad Najib, Yasin juga masuk ke panggar menggantikan Totok Daryanto. Politikus dari dapil Kaltim tersebut praktis pegang dua posisi strategis, yaitu sekretaris fraksi dan panggar.

Sebagai alat kelengkapan paling strategis, status anggota panggar kerap diperebutkan anggota dewan. Dengan 53 kursi DPR, FPAN mendapat jatah delapan anggota panggar. Saat ini komposisinya adalah Djoko Susilo (komisi I), Patrialis Akbar (komisi III), Nurhadi M. Musyawir (komisi IV), A. Hadi Djamal (komisi V), Nasril Bahar (komisi VI), Tjatur Sapto Edy (komisi VII), Yasin Kara (komisi X), dan Asman Abnur (komisi XI). ‘

‘Dimungkinkan ada reposisi lagi di panggar karena ada aspirasi supaya wakil Jawa Barat masuk,” jelas Zulkifli.

Soal siapa yang digeser, sepenuhnya diserahkan ke DPP PAN. ”Fraksi kan alat kepanjangan tangan partai,” tambahnya. (jpnn)

Radar Sulteng
Sumatera Ekspres
Kamis, 14 September 2006

Jakarta, (Analisa) – Di tengah masa persidangan yang sedang berlangsung, 11 anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi melakukan kunjungan ke Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) pada 11-14 September 2006 untuk suatu misi diplomatik meningkatkan hubungan kedua negara, di samping mendinginkan suasana ‘panas” di Korea Utara terkait penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Pimpinan delegasi kunjungan Joseph Umar Hadi dari Fraksi PDIP di Gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Selasa menjelaskan, segala persiapan sedang dilakukan 11 anggota DPR yang akan mengikuti kunjungan resmi tersebut.

Namun dalam daftar delegasi 11 anggota DPR RI itu bukan berasal dari Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri. Joseph Umar Hadi berasal dari Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan telekomunikasi. Joseph yang menjadi Koordinator Kunjungan ke Korea Utara adalah Wakil Ketua Komisi V.

Wakil Koordinator dalam kunjungan ini adalah Hj Zunatul Mafruchah dari FKB dan anggota Komisi VIII (bidang keagamaan). Anggota delegasi terdiri atas, tiga anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), yaitu Sri Harini (Komisi IX/tenaga kerja dan kesehatan), Djelantik Mokodompot (Komisi VIII/keagamaan), Azwir Daynitara (Komisi VI/investasi dan perdagangan). Satu anggota FPDIP yang ikut delegasi adalah Sudigdo Adi dari Komisi IX (bidang tenaga kerja/kesehatan).

Dua anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), yaitu Balkan Kaplale (Komisi X/pendidikan) dan Zaenuddin (Komisi VIII/keagamaan). Selain itu dua anggota Fraksi PAN, yaitu Asman Abnur (Komisi XI/anggaran) dan Nasril Bahar (Komisi perdagangan dan investasi). Sedangkan satu anggota delegasi dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) adalah anggota Komisi V yang membidangi perhubungan dan telekomonukasi.

Joseph didampingi Zunatul Mafruchah menjelaskan, kunjungan ini mengatasnamakan Grup Kerja Sama Bilateral (GSKB). Walaupun delegasi bukan anggota komisi luar ngeri DPR RI, namun misi yang diemban lebih bernuansa diplomasi.

Joseph menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah mendinginkan suasana hati RRDK yang sedang “panas” akibat penundaan kunjungan Presiden ke Korea Utara, memberi dukungan terhadap reunifikasi dua Korea, mendorong terselenggaranya kembali pertemuan “Six Party Talks”, mendorong terciptanya perdamaian di Kawasan Semenanjung melalui dialog dan perundingan.

Selain itu meyakinkan RRDK bahwa Semenanjung Korea yang stabil merupakan prasayarat untuk reunifikasi kedua Korea secara damai, memberi tawaran kepada RRDK bahwa Indonesia bersedia menawarkan jasa baik dalam bentuk memfasilitasi dialog untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

“Kunjungan jug akan diarahkan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia-RRDK,” katanya.

Joseph menjelaskan pula bahwa agenda kunjungan ini adalah berunding dengan Dewan Persahabatan antara Parlemen Korea-Indoensia di Mansudae Hall, pertemuan dengan Acting Ketua Komite Hubungan Budaya Luar Negeri RRDK Mun Jae Chol dan meninjau Demiliterisasi Zone (DMZ) di Panmunjon.

Selain itu, bertemu dengan Ketua Supreme People’s Assembly (SPA) RRDK Choe Tae Bok dan berkunjung ke pusat pengembangan Ristek RRDK.

Dalam kunjungan ini, DPR mengeluarkan biaya resmi berupa tiket dan akomodasi serta uang saku. Tiket untuk setiap anggota DPR yang menjadi delegasi sebesar 2.400 dolar AS, uang saku 200 dolar AS dan uang tambahan untuk setiap anggota delegasi 300 dolar AS. (Ant)

Analisa
Rabu, 6 September 2006