SEZ Bisa Gunakan UU FTZ, DPR Kritik Konsepnya Tidak Jelas

JAKARTA (BP) – PEMERINTAH mempertimbangkan untuk menggunakan UU Nomor 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (UU FTZ) sebagai payung hukum kawasan ekonomi khusus atau special economic zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Hal ini perlu sebelum adanya aturan khusus untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penerapan SEZ.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (21/9) menyatakan, selain opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang SEZ, pemerintah juga tengah mempertimbangkan opsi lain bagi payung hukum SEZ di BBK.

“Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, antara lain yang sedang dipelajari adalah menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” kata Mari.

Mantan pengamat ekonomi di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu beralasan, sesuai UU FTZ maka kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Selain itu, Mari membeberkan, UU FTZ juga memberikan wewenang kepada lembaga khusus, yakni Badan Pengusahaan Kawasan untuk mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan pengusaha dalam mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan free trade melalui pelimpahan wewenang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

’’Manfaat lainnya (dengan menggunakan UU FTZ, red) adalah dimungkinkannya pembebasan bea masuk, pembebasan PPN dan PPnBM, serta pembebasan cukai bagi pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk. Namun tetap berada di bawah pengawasan pabean,” jelasnya.

Menuai Kritik

Dalam rapat kerja kemarin, konsep SEZ dinilai masih belum jelas. Ketidakjelasan konsep SEZ yang diterapkan pemerintah di BBK itu dikritisi kalangan anggota KomisiVI DPR. Dalam pertanyaan tertulis yang dilayangkan sejumlah aanggota Komisi VI kepada Menperdag, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Refrizal, menilai tidak ada konsep yang jelas dengan program SEZ.

’’Tidak ada program yang jelas, apa yang mendasari SEZ. Mudah-mudahan ini bukan sekedar angin-anginan tetapi memang benar-benar proyek pemerintah yang sudah jelas,” tulis Refrizal. Senada dengan Refrizal, anggota Fraksi PAN, Nasril Bahar menilai belum ada breakdown yang jelas tentang konsep SEZ. Menurutnya, pemerintah jangan hanya terjebak pada konsep, tetapi harus berkonsentrasi pada strategi khusus.

Sedangkan Muhidin dari Fraksi Golkar meminta agar pemerintah segera membenahi perangkat hukum KEK dan pelaksanaannya di lapangan. ’’Perlu dipikirkan secara matang mengenai pelaksanannya terutama pada sektor industri. Kemudahan yang ditawarkan hendaknya jangan hanya janji,” tandasnya.

Menanggapi kritikan dari anggota dewan yang disampaikan secara tertulis, Mari melalui jawaban tertulis menjelaskan, sekarang ini Tim Nasional KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia) telah melakukan analisis mengenai kerangka kebijakan dan kelembagaan di SEZ. ’’Selain itu pemerintah sedang melakukan evaluasi tentang kesesuaian terhadap sistem pemberlakuan peraturan perundangan yang digunakan di negara lain, dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia,” tulis Mari.

Sedangkan disinggung tentang kapan payung hukum bagi KEK di BBK diterbitkan? Mari hanya berujar,”Kita sudah diberi target untuk menyelesaikan secepat mungkin, kira-kira bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah.”

Penerapan NSW

Dalam kesempatan itu, Mari juga menegaskan khusus untuk Batam penerapan National Single Window (NSW) tidak akan diundur meskipun untuk penerapan konsep serupa di pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta akan ditunda hingga tahun depan.
Menurut Mari, NSW di pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Batam tetap akan dilaksanakan mulai Desember 2006, sedangkan di pelabuhan Tanjung Priok baru diterapkan pada tahun depan. ’’NSW adalah proyek percontohan. Karena itu penerapannya di Batam tetap dilaksanakan pada Desember tahun ini, sedang di Tanjungpriok baru Juli 2007,” sebutnya.

Dalam konsep NSW, kata Mari menjelaskan, Departemen Perdagangan bertanggungjawab untuk keterpaduan ketentuan dan prosedur ekspor/impor. Namun demikian otoritas dan kewenangan pemberian izin serta rekomendasi ekspor dan impor atas komiditas atau produk terkait tetap ada di instansi terkait. ’’Prosesnya juga tetap dilakukan oleh internal instansi tekait,” tukasnya.

Mari menegaskan, dengan diterapkannya NSW maka pengurusan dokumen ekspor dan impor akan lebih cepat dan efisien sehingga kebijakan itu diyakini akan meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus berdampak pada terdongkraknya kinerja ekspor Indonesia. (ara)

Batam Pos
Jumat, 22 September 2006




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: