Komisi VI DPR Desak Pertamina Lakukan Efisiensi BBM

10 October 2006 in ekonomi, pertambangan

Jakarta, Tambangnews.com.- Komisi VI DPR mendesak Pertamina agar melakukan langkah-langkah efisiensi seperti program dan kebijakan transfer dari bahan bakar minyak tanah ke LPG, energi alternatif seperti biofuel dan program diversifikasi energi sehingga penggunaan BBM pada tahun 2007 bisa turun menjadi 10 persen. Disamping itu Pertamina harus dapat memperkuat jaringan dan prasarana distribusi penyaluran BBM sampai depo-depo didaerah sehingga dapat tepat sasaran.

Demikian salah satu batu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto (F-PD) saat mengadakan RDP lanjutan dengan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, Direksi BUMN penerima PSO dan Subsidi, di Gedung Nusantara I, Senin, (9/10).

Aria Bima dari F-PDIP mengatakan, pemberian PSO ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap distribusi minyak tanah. “Pemerintah harus mempunyai target kualitatif dalam menanggulangi kemiskinan sehingga dengan adanya subsidi dan PSO dapat mengurangi keemiskinan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan didaerah perbatasan,” tegasnya.

Cecep Rukmana (F-PAN) menegaskan, Public Service Obligation (PSO) maupun subsidi harus mengedepankan aspek efisiensi secara transparan dan jelas sehingga Komisi VI DPR pun mengetahuiya seberapa efisien pemberian PSO tersebut.

Sementara itu, senada dengan anggota Dewan lainnya, Nasril Bahar (F-PAN) mengatakan, Komisi VI DPR kedepannya harus membuat Panja DPR dalam rangka melakukan penghitungan dana PSO dan subsidi terhadap BUMN.

Muhammad Tonas (F-BPD) mengatakan, harus ada cross check terhadap pemberian dana PSO dan subsidi ini. “PSO merupakan dana yang sangat besar dan terkait langsung dengan kelangsungan masyarakat banyak,” katanya.

Sesmeneg BUMN Said Didu mengatakan terdapat 4 BUMN penerima PSO dengan jumlah sebesar 106 Triliun Rupiah. Diantaranya Pertamina memperoleh 61.84 Triliun yang difungsikan untuk BBM transportasi, Minyak tanah untuk Rumah tangga maupun solar untuk kegiatan perikanan. Yang kedua adalah PT PLN sebesar 25.83 Triliun yang bertujuan untuk kegiatan penyaluran listrik kepada konsumen.

Bulog memperoleh 6.76 Trilliun diperuntukkan untuk beras miskin dan memperkuat cadangan beras pemerintah. Pusri mendapatkan 5.8 Triliun. (simulasi pertama sesuai dengan RAPBN 2007 dengan asumsi HET 24.4 persen), atau 7.2 Triliun (Simulasi kedua usulan Komisi IV dengan kenaikan HET 0.8 persen).

Subsidi untuk Pertamina bulan Januari-Desember sebagai berikut, untuk Premium sebesar 15 Triliun, Kerosene 31 Triliun, Solar 14 Triliun atau total sebesar 60 Triliun Rupiah subsidi untuk BBM pada Januari-Desember TA 2007.

Said Didu menambahkan, pemerintah telah melakukan kordinasi dalam menentukan jumlah subsidi dan PSO dengan Departemen Keuangan dan Departemen teknis yang terkait.

Disamping itu, kata Said, melalui pemberian PSO dan subsidi ini pemerintah mengharapkan dapat langsung menyentuh sasaran yaitu rakyat miskin. “Jika pemberian subsidi dan PSO tidak diberikan maka kemungkinan angka kemiskinan akan naik,”katanya. (si)

Tambang News
Selasa, 10 Oktober 2006

Advertisements