RUU Penanaman Modal: Pihak Pengusaha Tuntut Jaminan Keamanan dan Kepastian Hukum

Pihak pengusaha menuntut adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Disamping itu, perlu adanya harmonisasi pembagian wewenang antara pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat meningkatkan arus investasi di daerah potensial.

Hal tersebut terungkap saat Komisi VI DPR mengadakan audiensi dengan Ketua umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Johannes Achiadi, dan Ketua otoritas Batam, Mustofa Wijaya, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Dudhie Makmun Murod (F-PDIP), Selasa, (10/10).

“Pemerintah harus mengedepankan aspek pelayanan terpadu yang menggabungkan instansi pusat maupun daerah,”kata Mustofa Wijaya.

Menurut Mustofa, guna menghadapi persaingan dengan negara sekitarnya diperlukan suatu penyusunan kawasan terpadu yang terintegrasi dan memiliki sistem pelayanan yang sederhana.

Untuk itu, kata Mustofa, guna mendapatkan nilai tambah daerah tujuan investasi, melalui RUU PM ini pemerintah diharapkan dapat meciptakan daerah yang memadai dari sisi fasilitas dan infrastruktur. “Daerah tersebut juga dapat diberikan insentif,”katanya.

Sementara, Johannes Achiadi menyoroti permasalahan seperti keamanan, kepastian hukum maupun perburuhan menjadi isu potensial yang dapat mempengaruhi arus investasi di Indonesia.

Selain itu, tambah Johannes, DPR diharapkan dapat melakukan harmonisasi terhadap UU terkait seperti Perpajakan, pepabeanan, maupun agraria. Disamping itu, pemerintah pusat juga diharapkan dapat menyusun standar dalam berinvestasi yang dapat menjadi pedoman untuk tiap daerah.

Pada kesempatan tersebut, pihak pengusaha juga menginginkan adanya pemberian insentif fiskal terhadap perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Karena melalui insentif tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Ketua kawasan Industri Medan, Supomo menyoroti permasalahan perburuhan yang selama ini menghambat pengusaha dalam berinvestasi. Sementara itu, tingginya euforia di daerah, juga nantinya akan menjadi penghambat dalam investasi karena mereka banyak memunculkan Perda yang tidak mendukung iklim dunia usaha.

Anggota DPR dari F-PKS, Refrizal menyadari RUU Penanaman Modal (PM) harus ditopang oleh berbagai pihak termasuk dukungan dari kawasan industri di Indonesia.

Sementara Nasril Bahar (F-PAN) mengatakan, masih tingginya perbedaan kewenangan antara pusat dan daerah mengenai persoalan pelayanan terpadu kedepannya. “Karena terlihat kepentingan pusat sangat bertentangan dengan hasrat daerah dalam memanage daerah,”katanya

Mardiana Indraswati (F-PAN) menilai, perlu adanya kerjasama antara pusat dan daerah dalam mengatur arus investasi ini. (si)

dpr.go.id
Kamis, 12 Oktober 2006




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: