Archive for January, 2007

JAKARTA- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sugiharto diminta segera memberhentikan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero). Sebab keputusan memberhentikan Dirut Iwan Pontjowinoto dinilai melanggar Anggaran Dasar (AD) perseroan.

Selain itu, Menneg BUMN juga diminta memberhentikan pejabat pelaksana tugas Dirut Andi Achmad M Amien yang ditunjuk dewan komisaris. Dia dinilai bersalah karena mau menerima jabatan yang keputusannya melanggar AD Jamsostek.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) FX Arief Poyuono dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum BUMN (LBH-BUMN) Habiburokhman di Jakarta, kemarin.

Keputusan pemberhentian sementara Dirut Jamsostek oleh dewan komisaris tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun material. Bahkan terbukti bertentangan dengan AD PT Jamsostek. Dari ketiga syarat materiil tersebut tidak ada satupun yang dilanggar Iwan.

Tindakan para komisaris Jamsostek tersebut, lanjut Habiburokhman, mempunyai konsekuensi hukum. Mereka bisa diberhentikan untuk sementara oleh rapat umum pemegang saham.

Ketua Umum BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan, pemerintah sebaiknya memilih ulang semua anggota direksi PT Jamsostek dan menggantinya dengan figur profesional dan independen guna memutus rantai konflik di jajaran pimpinan BUMN pengelola dana pekerja tersebut. ”Jangan lagi dipakai para anggota direksi yang terlibat konflik. Semua harus diganti melalui standar prosedur yang benar.”

Menurut Naldy jajaran direksi PT Jamsostek bisa diambil dari kalangan profesional yang tidak memiliki kepentingan politik tertentu atau dari para karyawan yang sudah berkarir di perusahaan tersebut. Alasan disharmonisasi yang digunakan dewan komisaris, kata Naldy, adalah di luar kebiasaan. Sebab disharmonisasi bisa diciptakan oleh pihak yang tidak senang dengan Iwan Pontjowinoto.

”Jadi kalau Iwan Pontjowinoto hendak diberhentikan, berhentikan semua anggota direksi agar tak ada yang merasa dimenangkan atau berpesta pora atas kebijakan tersebut.”

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, krisis kepemimpinan Jamsostek hendaknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena akan mengganggu kinerja dan image sebagai pengola lebih dari Rp 40 triliun dana pekerja.

Kementerian Negara BUMN sendiri selaku pemegang saham Jamsostek menunjuk Wahyu Hidayat sebagai caretaker Wakil Dirut, dan selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Jamsostek. Alasan penunjukan caretaker agar dapat memastikan kegiatan operasional dan pelayanan publik Jamsostek berjalan sebagaimana mestinya.

Atas putusan Menneg BUMN itu, Andi Achmad yang sebelumnya ditunjuk menjadi Plt Dirut menyatakan menerima keputusan. Karena sudah ada keputusan RUPS, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt dirut. ”Kami legowo atas keputusan Meneg BUMN tersebut dan sepenuhnya akan taat terhadap keputusan itu. Ketika saya menerima itu kan (Plt dirut) hanya untuk mengisi stagnasi dan ketika Meneg BUMN sebagai pemegang saham sudah menunjuk caretaker, saya tunduk,” kata Andi. (bn-46)

Suara Merdeka
Kamis, 25 Januari 2007

Advertisements
Jakarta, Rakyat Merdeka – Di tempat terpisah, anggota Panitia Anggaran DPR dari FPAN Nasril Bahar mendesak agar Indonesia benarbenar melepaskan diri dari intervensi IMF. Dia mengungkapkan bahwa kondisi IMF yang bermasalah saat ini, membuat lembaga itu berupaya mencari debitur baru.

“IMF bersaing dengan sejumlah lembaga donor lain yang menawarkan bunga lebih konpetitif. Misalnya, Bank Dunia atau lembaga donor dari Jepang dan Timur Tengah,” kata Nasril kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, adalah suatu hal yang wajar jika kedatangan Direktur Pelaksana IMF Rodrigo de Rato ke Indonesia untuk menawarkan pinjaman baru setelah Indonesia melunasi utangutangnya pada 2006 lalu.

“Semua kemungkinan ada. Sebagai direktur pelaksana, maka sudah menjadi tugasnya (Rodrigo Ratored) harus berkeliling ke sejumlah negara mencari debitur baru. Wajar dia cari peluang memasarkan produk IMF,” katanya.

Kedatangan Rato, tegas menjadi momentum bagi SBY untuk menentukan langkah, apakah akan menempuh kebijakan pro rakyat atau justru pro pada kebijakan IMF.

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur Institute for Development Economic Finance (Indef) M Fadhil Hasan menilai, kedatangan Rato akan memberikan pujipujian pada keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. ”Pasti dia akan datang kemari dengan tujuan memberikan pujipujian terhadap ekonomi Indonesia yang dari sisi makro stabil, nilai tukar terjaga, inflasi rendah,” cetus Fadhil.

Meski demikian, Fadhil mengingatkan bahwa bos IMF itu tidak peduli dengan persoalanpersoalan kemiskinan dan pengangguran di Indonesian yang begitu parah. ”Pasti dia juga akan bilang supaya orangorang dia atau kronikroni dia yang di sini tidak digusur,” tandas Fadhil.

Sebuah pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Selasa malam (23/1) menyebutkan adanya pertemuan menterimenteri ekonomi pemerintahan SBYJK dengan IMF. “Saya dapat informasi sekarang Mafia Berkeley dan IMF sedang mengadakan pertemuan di Bimasena. Beberapa menteri ekonomi hadir,” begitu isi pesan singkat itu. (RM)

Rakyat Merdeka

Kamis, 25 Januari 2007

JAKARTA, (PR) – Kementerian Negara BUMN meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit operasional terhadap PT Jamsostek, menyusul pemberhentian Iwan Pontjowinoto sebagai dirut oleh dewan komisaris. Pemeriksaan oleh BPKP itu diharapkan dapat dimulai pekan ini.

“Hari Jumat (19/1) malam atau malam Sabtu, Meneg BUMN sudah mengirim surat ke BPKP. Audit ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Jamsostek,” ujar Sekretaris Meneg BUMN M. Said Didu di Jakarta, Minggu (21/1).

Dikatakan, pihaknya belum mendapat laporan secara tertulis mengenai pemberhentian Iwan. Namun diakui, dewan komisaris berhak menonaktifkan direktur utama setelah melalui sejumlah persyaratan tertentu. “Apakah persyaratan itu sudah dipenuhi sehingga komisaris bisa menonaktifkan (dirut), kita belum tahu. Apakah memang Iwan Pontjowinoto bersalah sehingga komisaris memakai wewenang itu,” ujarnya.

Menurut dia, Meneg BUMN rencananya akan bertemu dengan Menakertrans dan BPKP untuk membahas kasus PT Jamsostek. Dalam kaitan itu, semua pihak yang terlibat dalam kisruh Jamsostek diminta bersabar. “Jangan karena ego masing-masing mengorbankan sekian juta orang, itu kan amanah untuk mengelola uang orang.”

Seperti diketahui, Dewan Komisaris PT Jamsostek yang dipimpin Prijono Tjiptoherijanto mencopot Iwan Pontjowinoto sebagai dirut menggunakan pasal 19 AD/ART PT Jamsostek. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Komisaris No. Kep/01/DEKOM/012007. Sebagai pengganti Iwan, dewan komisaris menunjuk Andi Achmad M. Amien untuk menjabat dirut hingga dilaksanakan RUPS.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar (F-PAN) menyatakan, keputusan komisaris PT Jamsostek yang menonaktifkan Iwan Pontjowinoto dinilai tepat. Oleh karena itu, Meneg BUMN diminta segera membuat keputusan tetap pemberhentiannya.

“Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat dalam penyelamatan corporate dari kepercayaan yang telah diberikan tenaga kerja yang jumlahnya puluhan juta orang. Keputusan komisaris juga dilindungi undang-undang,” kata Nasril.

Menurut dia, ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan acuan dalam pencopotan itu. Di antaranya, pasal 31 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan, komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi.

Kemudian, pasal 29 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yakni, anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau komisaris dengan menyebutkan alasannya. (A-78/dtc)***

Pikiran Rakyat
Senin, 22 Januari 2007

Komisaris PT Jamsostek (Persero) membuat langkah yang mengejutkan. Iwan P Pontjowinoto dinonaktifkan dari posisi direktur utama (dirut). Posisinya kini diduduki Andi Achmad M Amien. Pemberhentian sementara Iwan Pontjo ini disahkan melalui Keputusan Komisaris PT Jamsostek No KEP/01/DEKOM/012007. Surat ini ditandatangani Komisaris Utama PT Jamsostek Prijono Tjiptoherijanto pada 19 Januari 2007.

Dalam surat keputusan PT Jamsostek yang diterima detikcom, Sabtu (20/1), dewan komisaris melihat telah terjadi disharmonisasi di antara direksi. Sehingga terdapat situasi yang tidak kondusif dan dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya perusahaan. Pihak komisaris melihat keadaan tersebut adalah keadaan yang kritis yang disebabkan tindakan Iwan Pontjo. Sehingga mendesak pihak komisaris untuk bertindak dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Andi Achmad pun ditugaskan untuk memegang kursi dirut hingga digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan tersebut berlaku.

SP Jamsostek: Penonaktifan Iwan Pontjo Fenomenal

Meski menyambut baik penonaktifan Iwan P Pontjowinoto sebagai direktur utama Jamsostek, namun serikat pekerjanya (SP) menilai keputusan itu fenomenal.

“Ini keputusan fenomenal. Belum pernah ada kejadian komisaris memecat Dirut. Biasanya yang memecat adalah menteri,” kata Ketua SP Jamsostek Abdul Latif saat dihubungi detikcom, Sabtu (20/1). Abdul Latif menjelaskan, SP dapat menerima keputusan tersebut. SP pun berharap Pelaksana Tugas Dirut yang baru, Andi Achmad M Amien dapat menciptakan suasana kerja yang lebih baik.

“Kami salut dan bangga karena komisaris telah menunjukkan wibawa dan komitmennya terhadap perusahaan,” tandasnya. Melalui Keputusan Komisaris PT Jamsostek No KEP/01/DEKOM/012007 tertanggal 19 januari 2007, Iwan Pontjo diberhentikan sementara dari kursi direktur utama. Posisinya digantikan Andi Achmad M Amien.

Menneg BUMN Minta BPKP Audit PT Jamsostek

Menanggapi kisruh di PT Jamsostek, Kementerian BUMN meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit operasional terhadap PT Jamsostek.

Demikian disampaikan Sekretaris Menneg BUMN M Said Didu ketika dihubungi detikcom, Minggu (21/1). “Hari Jumat (19 Januari 2007) malam atau malam Sabtu, Menneg BUMN sudah mengirim surat ke BPKP. Audit ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Jamsostek,” ujarnya.

Diharapkan mulai minggu depan, BPKP akan mulai memeriksa perusahaan pengelola dana pekerja ini. Mengenai pemecatan Iwan Pontjowinoto oleh dewan komisaris, Said mengaku secara tertulis pihaknya belum mendapat laporan mengenai hal ini. Dewan Komisaris PT Jamsostek yang dipimpin Prijono Tjiptoherijanto mencopot Iwan Pontjowinoto dari jabatan dirut menggunakan menggunakan pasal 19 AD/ART PT Jamsostek. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Komisaris No Kep/01/DEKOM/012007. Sebagai pengganti Iwan, dewan komisaris menunjuk A Achmad M Amien untuk menjabat sebagai dirut hingga dilaksanakan RUPS.

Komisaris Jamsostek Berwenang Copot Dirut

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT Jamsostek, dewan komisaris berhak menonaktifkan direktur utama setelah melalui sejumlah persyaratan tertentu.

“Apakah persyaratan itu sudah dipenuhi sehingga komisaris bisa menonaktifkan (dirut), kita belum tahu. Apakah memang Iwan Pontjowinoto bersalah sehingga komisaris memakai wewenang itu,” ujarnya. Menneg BUMN rencananya akan bertemu dengan Menakertrans dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas kasus PT Jamsostek, Minggu.

“Saya pikir Pak Menneg BUMN sedang mengatur waktu untuk bicara dengan Menakertrans dan BKPP,” ujarnya. Said meminta semua pihak yang terlibat kisruh Jamsostek untuk bersabar. Mereka mengelola dana yang sangat besar yang merupakan milik jutaan pekerja di Indonesia.

“Jangan karena ego masing-masing mengorbankan sekian juta orang, itu kan amanah untuk mengelola uang orang,” pesan Said.

DPR Minta Menneg Bumn Berhentikan Iwan Pontjowinoto Secara Permanen

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Nasril Bahar, mendukung keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek yang memberhentikan sementara Iwan P Pontjowinoto sebagai Dirut PT Jamsostek. Nasril di Jakarta, Minggu, meminta Menneg BUMN Sugiharto, sesuai wewenang yang dimiliki, mengeluarkan keputusan untuk memberikan pemberhentian Iwan secara tetap.

“Menneg BUMN jangan lagi menggunakan politik pembiaran atas kasus yang sudah berlangsung berlarut-larut itu.” Nasril mengutip Pasal 31 UU BUMN, “Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi”.

Pasal 92 ayat 1 UU perusahaan terbatas menyatakan anggota direksi dapat diberhentikan dengan sementara oleh RUPS atau komisaris dengan menyebutkan alasannya. “Jadi, keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek itu merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat dalam menyelamatkan perusahaan dari kepercayaaan yang telah diberikan tenaga kerja yang jumlah puluhan juta dan keputusan mereka dilindungi oleh UU,” kata Nasril.

Dengan alasan tersebut di atas dia meminta Menneg BUMN selaku pemegang saham atas kuasa pemerintah untuk memberikan pemberhentian tetap kepada Iwan dari jabatan Dirut PT Jamsostek. Sebelumnya, Dewan Komisaris PT Jamsostek memberhentikan Iwan pada Jumat malam (19/1) dan menunjuk Andi Achmad M Amien sebagai pelaksana tugas Dirut PT Jamsostek. (detikcom/Ant/d)

Sinar Indonesia Baru

Senin, 22 Januari 2007

Medan (SIB) – Dalam kaitan bencana banjir di Langkat, Anggota DPR RI Nasril Bahar menilai sudah saatnya semangat untuk memberantas illegal logging dilakukan, jangan hanya sebatas wacana. Perlu aksi tegas yang berlaku dari hulu ke hilir untuk memberantas perambahan liar ini.

Demikian kata Nasril Bahar, Jumat (29/12) di Medan, seusai menyumbang korban banjir di Besitang, Langkat. Saat menyalurkan di Besitang Langkat, terut mendampingi sejumlah fungsionaris PAN di Sumut, antara lain Abdul Hakim Siagian, Isfan F Fachruddin, dan Parluhutan Siregar yang duduk di DPRD Sumut, Adi Munasib dan Zulkifli Husein anggota DPRD Kota Medan, serta Syahrial Harahap, Sekretaris DPD PAN Langkat. Bantuan itu antara lain berupa beras, mie instan, air mineral, obat-obatan dan bahan bantuan lain. Penyalurannya dilakukan melalui PAN Langkat dan Muhammadiyah Langkat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan Langkat, Nasril Bahar, SE juga menyatakan, penanganan berbagai bencana di Tanah Air sejauh ini dinilai masih belum solid. Pemerintah di daerah bencana masih kewalahan untuk melakukan tindakan. Salah satunya dalam pendistribusian bantuan dan penanganan pengungsi.

“Misalnya di Langkat, di lapangan kita masih melihat situasinya belum seperti yang diharapkan. Korban yang tidak ditampung dipengungsian, banyak yang belum mendapat bantuan. Atau kalaupun ada, terbilang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami mereka,” katanya.

Nasril yang sebelumnya menyalurkan bantuan pribadi senilai Rp 100 juta kepada para korban banjir Langkat menyatakan, ke depan mestinya pola penanganan itu bisa simultan. Sehingga tidak ada korban yang merasa tidak diperhatikan.

“Saya menganggap upaya yang dilakukan Bupati Langkat untuk membantu warganya yang tertimpa bencana memang sudah maksimal. Masalahnya, bencana begitu luas, dan korban pun begitu banyak. Maka wajar dia kewalahan,” kata Nasril.

Menurut Nasril, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PAN, bencana bukan semata urusan daerah yang terkena bencana, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak lain. Baik pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat, yang mestinya segera turun tangan begitu bencana datang.

“Kita masih melihat ketimpangan dan ketidaksiapan di lapangan. Ini harus menjadi pelajaran ke depan. Jangan sampai ketika bencana datang, masalah serupa masih terjadi. Kita memang tidak menghendaki terjadinya bencana, tetapi jika bencana datang, paling tidak masalah yang timbul bisa ditangani dengan baik,” kata Nasril. (RT/u)

Sinar Indonesia Baru
Minggu, 21 Januari 2007

JAKARTA (Pos Kota) – Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) sambut baik langkah dewan komisaris (dekom) yang menonaktifkan Iwan P. Pontjowinoto dari jabatannya sebagai direktur utama (dirut) BUMN yang mengelola dana pekerja ini.

Ketua Umum SPJ Abdul latief Algaff menyatakan dekom telah menunjukkan wibawa, komitmen dan integritas yang tinggi dalam mengawasi jalannya Perusahaan sesuai semangat “good corporate governance” (tata kelola perusahaan yang baik),” kata Latief, Minggu (21/1).

Anggota Komisi VI DPR FPAN Nasril Bahar juga menyambut positif keputusan dekom tersebut. Selanjutnya dia berharap, Menneg BUMN Sugiharto menerima keputusan dekom tersebut dengan mencopot Iwan dan menggantinya dengan figur lain yang lebih baik dalam RUPS luar biasa.

Menurutnya pemberhentian dirut oleh Dekom dimungkinkan seperti diatur dalam Pasal 92 ayat 1 UU Perseroan Terbatas.

“Keputusan Dekom sangat tepat dalam penyelamatan terhadap coorporate dari kepercayaan yang telah diberikan ribuan pekerja, ” kata Nasril.

Rapat Marathon Keputusan itu diambil setelah melalui rapat marathon yang dilakukan oleh dekom yang dipimpin Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, dan anggotanya Suparwanto, Sjukur Sarto, dan Suryo B Sulisto sejak Jumat (19/1) pagi hingga tengah malam.

Anggota Dekom lainnya, Prof.Dr. Didin S Damanhuri berhalangan hadir, tapi telah menitipkan suaranya melalui sepucuk surat kuasa yang isinya menyetujui apapun keputusan yang diambil oleh dekom.

Keputusan Dekom PT Jamsostek itu sudah dikirim ke Meneg BUMN RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Komisaris PT Jamsostek, jajaran Direksi PT Jamsostek, dan kepada Iwan.

Pos Kota
Minggu, 21 Januari 2007

Detikcom – Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih berpotensi terkena bencana alam. Karena itu, kalangan DPR akan mengupayakan agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk penanganan bencana alam di provinsi ini.

Hal itu disampaikan Anggota Panitia Anggaran DPR Nasril Bahar saat ditemui di Medan, Kamis (18/1/2007).

“Saya belum mendapat gambaran berapa tambahan dana yang akan diupayakan bagi Sumut. Tetapi upaya mendorong ke arah pertambahan itu akan kita lakukan. Saya akan coba membicarakan teman-teman lainnya. Kita tentu tidak berharap bencana datang, tetapi setidaknya jika musibah terjadi anggaran untuk penanggulangannya sudah tersedia,” ujarnya.

Nasril menyatakan, secara umum bencana rutin terjadi di berbagai wilayah di Sumut. Bahkan skalanya termasuk besar. Kasus terakhir terjadi pada Desember 2006 yaitu gempa dan tanah longsor di Kabupaten Mandailing Natal dan banjir besar di Kabupaten Langkat.

Menjawab pertanyaan tentang usulan biaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumut untuk penanganan pasca bencana alam di Kabupaten Mandailing Natal dan Langkat sebesar Rp 253 miliar, Nasrll menyatakan, besar atau tidaknya jumlah itu bergantung pada realitas yang ada.

“Faktanya, kerusakan memang cukup besar di sana. Infrastruktur dan rumah penduduk rusak berat. Memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Sebab itu, jangan langsung apriori. Untuk memperbaiki itu tentu butuh dana. Jangan langsung curiga,” kata Nasril.

Hanya saja, diingatkan Nasril, berbagai pihak yang bertangungjawab dalam mengelola anggaran penanganan bencana tidak menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (rul/ken)

detikcom
Jumat, 19 Januari 2007