Mencuri dari Kantong Sendiri

ADA fenomena menarik dilontarkan anggota Panitia Anggaran DPR Nasril Bahar. Dia menyatakan saat ini marak terjadi praktek membungakan anggaran pembangunan melalui deposito di bank. Tahapnya, menurut Nasril, bukan lagi kecil-kecilan, tapi sudah masuk tahap mengkhawatirkan.

Besaran angka dana anggaran pembangunan di deposito yang dilontarkan anggota DPR ini, pasti akan membuat terhenyak siapa pun yang mendengar atau membacanya. Disinyalir, lebih dari Rp 100 triliun dana pembangunan telah diendapkan pemda (pemerintah daerah) di bank pada tahun 2006. Alasannya, hanya untuk mendapatkan bunga.

Anggaran tersebut, konon disimpan dalam bentuk deposito berjangka satu bulan atau lebih. Karena jumlah dana yang didepositokan pemda nilainya relatif besar, maka bank selanjutnya menempatkan dana deposito itu ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga 12 persen per tahun.

Perilaku pengendapan anggaran ini sudah berlangsung secara nasional dan terus meningkat dalam dua tahun belakangan ini. Secara nasional, dana pemda yang ditempat pada SBI mencapai 25 persen dari total SBI.

Untuk meningkatkan jumlah bunga yang diperoleh, tak jarang pemda memperlama penyusunan dan pengajuan Rancangan APBD ke DPRD setempat. Padahal UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, secara tegas telah mengamanatkan agar selambat-lambatnya pada minggu pertama Oktober tahun berjalan, pemda sudah harus menyerahkan Rancangan APBD tahun berikutnya.

Praktek pengendapan dana anggaran pemda di deposito, tentulah bukan contoh yang baik untuk kita ikuti. Semoga praktek buruk yang terjadi di daerah lain tersebut justru menjadi inspirasi pemerintah daerah di wilayah Kepri untuk semakin meningkatkan performance-nya.

Praktek curang di daerah lain, harus menjadi warning bagi kita semua untuk selalu mengupayakan yang terbaik bagi wilayah tempat kaki kita berpijak. Di pihak aparat pemda, semoga selalu muncul kesadaran untuk segera menyalurkan dana anggaran sesuai pos masing-masing, dan di pihak rakyat semoga bisa menjadi pengamat dan pengawas yang baik pula.

Saat ini, penempatan dana pemerintah daerah yang sebagian berasal dari APBN maupun APBD di bank, bisa dikatakan sudah menjadi praktek terbuka di seluruh pemda di Indonesia. Praktek penempatan dana dalam bentuk deposito itu, umumnya dengan alasan kesulitan merealisasikan anggaran. Baik karena lambannya pembahasan di DPRD maupun alasan lain.

Kita semua tentu sepakat untuk menggolongkan tindakan penundaan pembangunan karena anggaran didepositokan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan rakyat. Menunda rakyat untuk menerima manfaat pembangunan adalah salah dan berdosa. Karena tindakan itu membuat rakyat makin susah dan tidak merasakan pembangunan. Bayangkan kalau dana yang diendapkan di deposito itu direalisasikan langsung untuk pembangunan, sudah berapa kilometer jalan rusak yang diperbaiki.

Sementara bagi pemerintah, tindakan itu ibarat mencuri dari kantong sendiri. Pemerintah sangat dirugikan karena harus menanggung pembayaran bunga atas dana yang didepositokan, yakni dana yang sebenarnya juga bersumber dari pemerintah itu sendiri.

Kerugian yang lain akan berimbas pada roda perekonomian yang tengah bergulir. Di tengah seretnya kucuran kredit bank, suku bunga tinggi, iklim usaha buruk, daya beli rendah, upaya memperlambat realisasi dana pembangunan dan menahannya di deposito bank, akan membuat sektor riil sulit bergerak. (***)

Tribun Batam
Selasa, 9 Januari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: