Anggaran Pemda Mengendap di Bank

Medan Bisnis – Medan – Praktik “membungakan” anggaran pembangunan melalui deposito di bank sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Anggota Panitia Anggaran DPR RI Nasril Bahar mensinyalir, lebih dari Rp 100 triliun dana pembangunan pemerintah daerah (pemda) diendapkan di bank selama tahun 2006. Alasannya, hanya untuk mendapatkan bunga.

“Kondisi ini memang cukup memprihatinkan. Hampir semua pemda di Indonesia, baik propinsi maupun kabupaten sengaja mengendapkan anggaran pembangunan di bank. Ke depan, hal ini harus diberantas habis,” tegas Nasril Bahar kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dikemukakannya, penempatan dana pemda yang sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank, bisa dikatakan sudah menjadi modus operandi seluruh pemda di Indonesia. Modus operandi penempatan dana dalam bentuk deposito itu, ujar Nasril, umumnya dengan alasan kesulitan merealisasikan anggaran. Baik karena lambannya pembahasan di DPRD maupun alasan lain. Selanjutnya, anggaran itu disimpan dalam bentuk deposito berjangka satu bulan atau lebih.

Menurutnya, karena jumlah dana yang didepositokan pemda nilainya relatif besar, maka bank selanjutnya menempatkan dana deposito itu ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga 12 persen per tahun. “Secara nasional, dana Pemda yang disimpan itu, cenderung membesar. Tahun 2006 mencapai Rp 100 Triliun atau sekitar 25 % dari total SBI. Bayangkan kalau dana itu direalisasikan langsung untuk pembangunan, sudah berapa kilometer jalan rusak yang diperbaiki,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik Hukum dan Keamanan, DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut dikatakannya, penundaan pembangunan karena anggaran didepositokan merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan rakyat, yakni menunda rakyat untuk menerima manfaat pembangunan. Pada akhirnya, ucap Nasril, rakyat menjadi susah dan tidak merasakan pembangunan. Sedangkan bagi pemerintah, kerugiannya karena harus menanggung pembayaran bunga atas dana yang didepositokan, yakni dana yang sebenarnya juga bersumber dari pemerintah itu sendiri.

“Perilaku mendepositokan anggaran itu juga tidak mendukung roda perekonomian. Di tengah seretnya kucuran kredit bank, suku bunga tinggi, iklim usaha buruk, daya beli rendah, seharusnya pemda mempercepat realisasi dana pembangunan yang ada untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, juga merupakan pelanggaran hukum,” tandasnya. *anang anas

Medan Bisnis
Kamis, 11 Januari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: