Pemberhentian Iwan Langgar AD Perseroan, Kasus Dirut Jamsostek

JAKARTA- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sugiharto diminta segera memberhentikan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero). Sebab keputusan memberhentikan Dirut Iwan Pontjowinoto dinilai melanggar Anggaran Dasar (AD) perseroan.

Selain itu, Menneg BUMN juga diminta memberhentikan pejabat pelaksana tugas Dirut Andi Achmad M Amien yang ditunjuk dewan komisaris. Dia dinilai bersalah karena mau menerima jabatan yang keputusannya melanggar AD Jamsostek.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) FX Arief Poyuono dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum BUMN (LBH-BUMN) Habiburokhman di Jakarta, kemarin.

Keputusan pemberhentian sementara Dirut Jamsostek oleh dewan komisaris tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun material. Bahkan terbukti bertentangan dengan AD PT Jamsostek. Dari ketiga syarat materiil tersebut tidak ada satupun yang dilanggar Iwan.

Tindakan para komisaris Jamsostek tersebut, lanjut Habiburokhman, mempunyai konsekuensi hukum. Mereka bisa diberhentikan untuk sementara oleh rapat umum pemegang saham.

Ketua Umum BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan, pemerintah sebaiknya memilih ulang semua anggota direksi PT Jamsostek dan menggantinya dengan figur profesional dan independen guna memutus rantai konflik di jajaran pimpinan BUMN pengelola dana pekerja tersebut. ”Jangan lagi dipakai para anggota direksi yang terlibat konflik. Semua harus diganti melalui standar prosedur yang benar.”

Menurut Naldy jajaran direksi PT Jamsostek bisa diambil dari kalangan profesional yang tidak memiliki kepentingan politik tertentu atau dari para karyawan yang sudah berkarir di perusahaan tersebut. Alasan disharmonisasi yang digunakan dewan komisaris, kata Naldy, adalah di luar kebiasaan. Sebab disharmonisasi bisa diciptakan oleh pihak yang tidak senang dengan Iwan Pontjowinoto.

”Jadi kalau Iwan Pontjowinoto hendak diberhentikan, berhentikan semua anggota direksi agar tak ada yang merasa dimenangkan atau berpesta pora atas kebijakan tersebut.”

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, krisis kepemimpinan Jamsostek hendaknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena akan mengganggu kinerja dan image sebagai pengola lebih dari Rp 40 triliun dana pekerja.

Kementerian Negara BUMN sendiri selaku pemegang saham Jamsostek menunjuk Wahyu Hidayat sebagai caretaker Wakil Dirut, dan selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Jamsostek. Alasan penunjukan caretaker agar dapat memastikan kegiatan operasional dan pelayanan publik Jamsostek berjalan sebagaimana mestinya.

Atas putusan Menneg BUMN itu, Andi Achmad yang sebelumnya ditunjuk menjadi Plt Dirut menyatakan menerima keputusan. Karena sudah ada keputusan RUPS, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt dirut. ”Kami legowo atas keputusan Meneg BUMN tersebut dan sepenuhnya akan taat terhadap keputusan itu. Ketika saya menerima itu kan (Plt dirut) hanya untuk mengisi stagnasi dan ketika Meneg BUMN sebagai pemegang saham sudah menunjuk caretaker, saya tunduk,” kata Andi. (bn-46)

Suara Merdeka
Kamis, 25 Januari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: