Archive for February, 2007

Jakarta, WASPADA Online – Kalangan DPR mengaku kaget dengan rencana penjualan 9 unit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dijual. Mereka meminta sebelum dilepas sebaiknya dibuat kajian jauh dari unsur politis. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) H Nasril Bahar, SE mengatakan, kalau dalam konteks privatisasi BUMN sesuai dengan UU 19 Tahun 2003 untuk menyehatkan dan membesarkan BUMN wajar saja.

Namun Nasril yang berbicara di Jakarta, Jumat (23/2) mengingatkan agar konteks privatisasinya tidak kabur diharapkan pelepasan 9 unit BUMN itu tidak dilakukan akibat unsur politik. Untuk itu, Nasril menyarankan sebelum unit-unit BUMN itu dilepas komite privatisasi diharapkan membuat kajian dan analisis sehingga privatisasi itu benar-benar dalam konteks penyehatan dan tidak dilandasi unsur politik.

Nasril juga berharap agar dari 9 unit BUMN yang rencananya dilepas, dipilih selektif mungkin sehingga unit BUMN yang mencerminkan pereratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Garuda tidak diprivatisasi. “Kalau pun diprivatisasi saya sarankan sahamnya dilepas tidak melampaui batas kewajaran,” ujar Nasril Bahar, anggota DPR-RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Sementara anggota Komisi XI DPR Ramson S merasa terkejut dengan rencana pemerintah itu yang dinilai tanpa arah yang jelas. “Kita terus terang sangat terkejut dan yang menjadi pertanyaan apa visi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjual aset-aset BUMN itu,” kata Ramson S , Jumat.

Menurutnya, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Negara (Meneg) BUMN 20 Februari lalu, penjelasan Menneg BUMN untuk melepas 9 unit usaha BUMN itu tidak jelas arah privatisasi yang mau dilakukan oleh pemerintahan SBY. ” Apa benefit yang optimal untuk bangsa ini atas pelepasan 9 unit BUMN itu,” ujar Ramson S.

Dia mengakui dalam UU APBN 2007 hanya satu yang disetujui untuk dijual sahamnya yakni PT. BNI Tbk sebesar 15% , itu pun untuk menutupi defisit anggaran di APBN 2007, yang dibutuhkan sebesar Rp 3,3 triliun. “Jadi kita sangat terkejut ketika Menneg BUMN mengajukan rencana penjualan 8 BUMN yang lain, yang membonceng PT BNI,” tambahnya.

Ramson dengan tegas menyatakan, visi yang diutarakan Meneg BUMN melepas 9 unit BUMN belum jelas sebab hanya mengutarakan model-model mekanisme proses privatisasi. “Kita sangat prihatin, seharusnya kalau ada rencana penjualan milik negara harus dengan visi yang jelas. Itu yang perlu, jika ingin lebih baik maka Presiden sendiri yang memberi penjelasan sehingga sistem kemandirian ekonomi yang diinginkan SBY dapat dijabarkan,” tegas Ramson.

Ditanya kemungkinan akan masuknya investor asing setelah sembilan unit BUMN itu dilepas, Ramson S tidak membantahnnya. “Tentu orang luar akan banyak masuk. Di pasar modal aja sebenarnya itu diportofolio 95 persen investor asing jadi bukan investor dalam negeri. Kalau ada Indeks Harga Saham Gabungan naik, maka keuntungannya 95% dinikmati investor asing, karena investor dalam negeri paling tinggi 5% yang bermain dalam market kapitalisasi.

Ramson mengakui sikap Komisi XI sampai saat ini belum final dan masih dibahas dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Dalam rapat kerja Menneg BUMN dengan Komisi XI, disebutkan ke 9 unit BUMN yang akan dilepas yakni, perusahaan Jasa Marga kan dilepas dengan nilai 49 persen, PT. BNI Tbk 49 %, PT Wijaya Karya, PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda 45%, Merpati 40%, PT. Industri Soda Indonesia 100%, Industri Gelas 63 %, PT Kambric Primisina 29%. (aya)

Waspada
BUMN Online
Jumat, 23 Februari 2007

Advertisements
detikcom, Medan – Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada tahun 2007 tidak hanya dinilai merugikan petani. Rencana itu juga merupakan langkah yang menyebabkan jatuhnya martabat bangsa karena tidak mampu memberdayakan pertanian secara efekif.

“Impor beras itu sangat memalukan. Terang-terangan menunjukkan Indonesia tidak mampu mencukupi bahan pangan rakyatnya padahal alam berlimpah ruah. Menunjukkan Indonesia tidak punya kemampuan mengolah lahannya yang kaya,” kata anggota DPR RI Nasril Bahar di Medan, Sabtu (17/2/2007).

Dikatakan Nasril, selama enam tahun, Indonesia terus saja mengimpor beras dari negara tetangga. Pada tahun 2000 jumlahnya 531.140 ton, tahun 2001 sebanyak 8.737 ton, tahun 2002 naik drastis menjadi 1.000.586 ton, kemudian menurun jadi 656.126 ton di tahun 2003.Pada tahun 2004 jumlah beras yang diimpor 29.350 ton, tahun 2005 sebanyak 70.050 ton, dan terakhir pada tahun 2006 beras yang diimpor itu berjumlah 820.000 ton. Sementara pada tahun 2007 pemerintah berencana mendatangkan 500.000 ton beras.

“Sudah begitu, impor beras ini juga menunjukkan pemerintah membantah sendiri pernyataannya tentang kenaikan produk padi nasional. Kalau angka yang disajikan benar, Indonesia tidak perlu impor beras,” kata Nasril yang juga anggota Panitia Anggaran DPR RI.

Dalam pidato awal tahun Presiden SBY pada 31 Januari 2007 lalu, kata Nasril, disampaikan bahwa produksi padi tahun 2006 sebesar 54,7 juta ton. Naik dibanding tahun 2005 sebesar 54,1 juta ton. Sementara pada 14 Februari 2007 hasil koordinasi presiden dengan 13 gubernur menyimpulkan, stok beras cukup untuk kebutuhan nasional yakni dua juta ton. Padahal stok nasional minimal sebanyak satu juta ton.

“Kalau memang meningkat dan cadangan cukup, untuk apa impor lagi. Ini kan aneh. Terkesan dipaksakan. Menguatkan dugaan memang untuk kepentingan kelompok tertentu. Ada yang menarik keuntungan dari impor beras ini. Siapa yang diuntungkan, yah, lihat saja siapa yang berada di sekitar masalah impor ini. Semudah itu melihatnya,” ujar Nasril.(ir/ard)

detikcom
Matrix-Centro
Sabtu, 17 Februari 2007

Database Beras Lemah

Kalangan DPR juga menyayangkan keputusan pemerintah yang berkali-kali mengimpor beras. Keputusan impor itu dicurigai mengandung unsur bisnis bagi sebagian orang dan hanya akan memperkaya negara lain.

Nasril Bahar, anggota Komisi VI DPR yang juga ketua Panitia Anggaran DPR, menyesalkan terjadinya impor beras berkali-kali tersebut. Pada dasarnya, menurut Nasril, itu terjadi karena adanya perbedaan data perberasan yang dikeluarkan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Departemen Pertanian. Ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai political will untuk membuat database beras yang tunggal. Dia khawatir perbedaan data tersebut akan selalu dijadikan peluang untuk alasan impor beras.

“Ini kan sebenarnya masalah klasik, tapi sampai sekarang nggak beres-beres,” tegasnya.Selain perbedaan data, Nasril mencurigai ada beberapa pihak yang sengaja mendorong untuk melakukan impor beras berkali-kali. Sebab, hingga saat ini, DPR belum pernah sekali pun mendapatkan data stok perberasan dari pemerintah. Mungkin ada beberapa pihak yang berpotensi mengambil keuntungan dari impor beras berdasar disparitas harga di negara eksporter.

“Potensi-potensi seperti itu yang harus kita waspadai. Sebab, hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi di negara kita,” ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada ketegasan politis dari presiden dalam hal perberasan. Padahal, program revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan RPJM sudah berjalan satu tahun. Seharusnya, presiden sebagai pihak yang memiliki wewenang tinggi bisa memberikan arahan yang tegas untuk mengatasi masalah-masalah perberasan itu.

“Seharusnya kan sudah ada solusi-solusi konkret masalah ini. Sebagai DPR, kami tidak ikhlas anggaran yang seharusnya dinikmati petani kita dinikmati negara lain,” paparnya. (agus wirawan)

Jawa Pos
Kamis, 15 Februari 2007

JAKARTA-Kalangan DPR RI juga menyayangkan keputusan pemerintah yang mengimpor beras 500 ribu ton. Keputusan impor itu dicurigai mengandung unsur bisnis bagi sebagian orang, dan hal itu juga hanya akan memperkaya negara lain, karena dilakukan berkali-kali.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR RI Nasril Bahar menyesalkan terjadinya impor beras berkali-kali. Pada dasarnya, menurut Nasril, hal ini terjadi karena adanya perbedaan data perberasan yang dikeluarkan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian. Ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai political will untuk membuat database beras yang tunggal. Dirinya khawatir, perbedaan data tersebut akan selalu dijadikan peluang untuk menjadi alasan impor beras.

”Ini kan sebenarnya masalah klasik tapi sampai sekarang nggak beres-beres,” tegasnya.

Selain perbedaan data, Nasril mencurigai ada beberapa pihak yang sengaja mendorong untuk melakukan impor beras berkali-kali. Mengingat hingga saat ini, DPR belum pernah sekalipun mendapatkan data stok perberasan dari pemerintah. Kemungkinan ada beberapa pihak yang berpotensi mengambil keuntungan dari impor beras berdasar adanya disparitas harga di negara eksportir. ”Potensi-potensi seperti itu yang harus kita waspadai, karena hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi di negara kita,” tambahnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada ketegasan politis dari Presiden SBY dalam hal perberasan. Padahal, program revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan RPJM sudah berjalan satu tahun yang lalu. Seharusnya, Presiden sebagai pihak yang memiliki wewenang tinggi bisa memberikan arahan yang tegas untuk mengatasi masalah-masalah perberasan itu. ”Seharusnya kan sudah ada solusi-solusi konkrit masalah ini, sebagai DPR kita tidak iklas anggaran kita dinikmati negara lain, yang seharusnya dinikmati oleh petani kita,” jelasnya.

Belum Ditentukan

Sementara itu pemerintah saat ini belum menentukan mekanisme impor beras 500 ribu ton. Perum Bulog masih mempertimbangkan menggunakan mekanisme tender atau government to government (G to G) untuk mendatangkan beras dari luar negeri.

Instruksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sebenarnya sudah cukup jelas. Saat rapat di kantor Bulog, Senin lalu, Kalla meminta proses tender dilaksanakan secepatnya. Kenyataannya dalam rapat di Bulog kemarin, instruksi Kalla dimentahkan. ’’Hari ini (kemarin, Red) di Bulog akan dibahas lagi mekanisme impornya. Tender atau G to G,’’ kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sebelum Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden kemarin.

Menurut Mari, pembahasan itu bukan untuk menganulir instruksi wapres. Bulog sebagai lembaga teknis yang akan melakukan impor perlu mengkaji cara yang paling efektif dan efisien untuk mendatangkan beras. Sebab, instruksi wapres adalah mendatangkan beras ke Indonesia secepatnya, guna memenuhi stok Bulog yang terkuras. ’’Mereka sedang rapat pagi ini di bulog di level teknisnya untuk susun rencananya secara matang,’’ kata Mari.

Mari menambahkan, alasan impor beras sudahtidak perlu diperdebatkan lagi. Saat ini Indonesia terancam kekurangan stok beras karena ada gangguan musim yang menyebabkan produksi beras petani terganggu.

’’Yang seharusnya maret sudah mulai panen ternyata akan mundur. Karena itu kita hanya mengisi kekosongan yang terjadi pada saat ini mengingat ada gangguan musim. Selain itu pemerintah komitmen untuk menjaga bahwa harga beras harus stabil,’’ kata Mari.

Rencana pemerintah untuk kembali melakukan impor beras dinilai tidak akan menyelesaikan akar persoalan menyangkut ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono mengemukakan bahwa pemerintah idealnya mengambil lima kebijakan yakni pasokan pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan, kelembagaan dan organisasi pangan.

“Kita mesti menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, tapi jangan menggantungkan negara lain. Pemerintah mesti mengambil langkah drastis meningkatkan kemandirian pangan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Langkah drastis itu perlu untuk mengantisipasi banjir yang terjadi sejak Oktober 2006 hingga Februari 2007 yang mengakibatkan sekitar 130.115 hektar sawah rusak berat. “Jika ditambah dengan musim kemarau 2007, target produksi beras diprediksi tidak bisa terpenuhi. Tapi jangan mengambil resiko dengan menggantungkan pemenuhan beras pada impor,” paparnya.

Iwantono menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus bermuara pada ketersediaan pangan dalam jumlah cukup yang bisa terjangkau rakyat. “Jangan sampai stok pangan secara nasional cukup, tapi bertumpuk di tempat-tempat tertentu,” ujar Presiden Koperasi Petani Asia tersebut.

“Sistem distribusi pangan perlu diatur, sehingga konsumen tidak terbebani harga mahal padahal produsen menjual dengan harga murah. Karena itu, perlu pembenahan distribusi yang fokus untuk ketahanan pangan,” katanya.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu menilai perlunya diversifikasi pangan karena konsumsi rata-rata orang Indonesia mencapai 130 kilogram beras per penduduk per tahun. Jauh diatas Jepang yang hanya 60 kilogram beras per penduduk per tahun.

Kebijakan pangan ketiga , yakni keamanan pangan terkait dengan pentingnya kepastian terbebasnya pangan dari berbagai zat berbahaya, zat pewarna, atau toksin.

Sedangkan terkait masalah kelembagaan, Iwantono menjelaskan perlu dewan yang mengurusi pangan secara khusus, seperti Bimas. “Dulu, rapat pangan dihadiri berbagai macam institusi yang bersama memikirkan ketahanan pangan, mulai Menkeu, Men-PU, Gubernur BI, Gubernur dan Bupati,” jelasnya.

Namun, setelah Kementerian Pangan diganti setingkat Dirjen Tanaman Pangan, institusinya menjadi lemah, dimana masalah pangan jadi urusan Menteri Pertanian. “Tidak mungkin meningkatkan produksi pertanian jika irigasi-irigasi pertanian yang rusak tidak diperbaiki Menteri PU,” katanya.

Kebijakan kelima, menyangkut keterlibatan institusi masyarakat, terutama KUD yang tidak difungsikan dalam proses ketahanan pangan. “Sekarang, bila harga jatuh, petani tidak ada yang menolong karena tidak bisa membeli. KUD tak bisa membeli, karena tidak punya akses terhadap kredit. Begitu juga kalau petani memerlukan sarana produksi pertanian, pupuk, obat-obatan, mesin-mesin pertanian, tidak ada yang melayani,” tegasnya. (tom/iw/jpnn)

Kaltim Post
Kamis, 15 Februari 2007

Medan, WASPADA Online – Dugaan skenario besar yang dimainkan dalam kasus anjloknya saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mulai terkuak. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mensinyalir ada kelompok di lingkaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto yang ikut menjadi dalang skenario tersebut.

Nasril Bahar menemukan keganjilan dalam kasus anjloknya saham PGN ini yang mengarah kepada orang-orang dekat Menneg BUMN Sugiharto. Keganjilan tersebut terkuak setelah menelusuri lebih dalam keberadaan sebuah perusahaan sekuritas yang menjadi pembeli terbanyak saham PGN pada 12 Januari 2007 ketika para broker asing menjual saham PGN secara massif setelah mendengar pengumuman direksi PGN atas keterlambatan proyek SSWJ tahap II.

“Perusahaan sekuritas tersebut ternyata memiliki hubungan khusus yang terbangun sejak lama dengan Menneg BUMN sewaktu dia menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan migas terbesar di Indonesia,” kata Nasril Bahar kepada wartawan di Medan, Minggu (11/2).

Menurut dia, karena adanya hubungan khusus tersebut, Menneg BUMN menjadikan seorang direktur di perusahaan broker saham tersebut menjadi direktur keuangan di sebuah perusahaan BUMN sektor migas terbesar di Indonesia. Dalam kaitan dengan kasus anjloknya saham PGN di lantai bursa, ternyata perusahaan broker lokal tersebut merupakan pembeli saham PGN terbanyak sebesar 19,97 juta lembar saham dengan nilai Rp149,7 miliar.

”Sangat besar keterkaitan antara perusahaan sekuritas tersebut dengan lingkaran Menneg BUMN, sehingga kuat diduga, perusahaan sekuritas tersebut menjadi bagian dari skenario yang telah disusun orang-orang di lingkaran Meneg BUMN,” tegas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Salah satu keganjilan yang terlihat, kata Nasril, sampai hari ini, pihak-pihak terkait belum pernah menyinggung apalagi melakukan penyidikan terhadap perusahaan sekuritas tersebut. Bahkan ada kesan, keterlibatan perusahaan sekuritas tersebut sengaja ditutup-tutupi.

Dalam kaitan adanya dugaan insider trading yang berembus kencang dalam kasus anjloknya saham PGN ini, Nasril menilai hal tersebut sangat besar pula indikasinya. Namun Nasril menegaskan pelaku insider trading bukanlah karyawan, direksi atau komisaris PT PGN.

Disebutkannya, orang di lingkaran Menneg BUMN merupakan pihak yang memiliki akses sangat besar untuk mengetahui segala informasi internal di PGN. Kuat dugaan dengan memanfaatkan akses yang mereka miliki tersebut mereka mendapatkan informasi internal PGN yang akhirnya dijadikan topik dalam menyusun skenario terhadap saham PGN di lantai bursa. (k02) (wns)

Waspada
Senin, 12 Februari 2007

Lebih dari tiga dasawarsa ekonomi Indonesia selalu dibanggakan pemerintah. Namun, pada 1998, krisis ekonomi secara cepat meruntuhkan tembok hegemoni ekonomi Orde Baru. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil mengidentifikasi satu faktor kunci yang menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia. Yakni, ketergantungan ekonomi Indonesia kepada sekelompok pengusaha dan konglomerasi besar yang kenyataannya tidak memiliki struktur internal kuat dan sehat.

Ketua Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan, ketergantungan ekonomi Indonesia kepada sekelompok kecil usaha merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi kemiskinan.

“Kebijakan perekonomian tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang rapuh,” ujarnya.

Dalam struktur ekonomi yang tidak seimbang itu, tambah dia, sekelompok kecil elite ekonomi -menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlahnya kurang dari 1 persen total pelaku ekonomi- mendapatkan berbagai fasilitas dan privilege untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi.

Dari data yang ada, sekelompok kecil elite ekonomi (0,2 persen) berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (83,6 persen), pangsa pasar (80 persen), dan PDB (60,2 persen). Sementara posisi mayoritas pelaku ekonomi kecil dan menengah (99,8 persen) sangat marginal dalam pertumbuhan ekonomi (16,4 persen), pangsa pasar (20 persen), dan PDB (39,8 persen).

Namun, apa yang terjadi setelah krisis ekonomi menghantam? Konglomerat-konglomerat yang dahulu dipelihara pemerintah akhirnya melarikan diri ke luar negeri meninggalkan utang-utang yang sebelumnya dengan mudah mereka dapatkan atas dasar rekomendasi pejabat-pejabat korup. Sejak saat itu (sekitar 2002), pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dari segi kuantitas, 99,97 persen total usaha di Indonesia ternyata merupakan sektor ekonomi rakyat.

“Sektor ini menjadi sangat strategis karena mampu menyerap 99,5 persen tenaga kerja Indonesia,” papar Bambang.

Terbukti, IKM kembali dapat menjadi andalan pemerintah ketika hampir terjadi krisis ekonomi kedua. Yakni, saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100 persen pada akhir 2005. Ketika bermacam-macam industri besar berteriak, IKM hanya mengeluh, tapi tetap berjalan seperti biasanya. Boleh dikata, pada 2006, hampir semua industri di tanah air mundur. Bahkan, pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90 persen pada 2005 menjadi 5 persen pada 2006. Pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48 persen pada 2005 menjadi 4,6 persen pada 2006.

Saat kondisi industri-industri besar kolaps dan tidak banyak melakukan ekspor, akhirnya ekspor yang dilakukan IKM menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengumpulkan devisa saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Ekspor produk IKM tahun ini mencapai USD 8,65 miliar atau naik 2,5 persen dari tahun lalu. “Tahun lalu ekspor IKM mencapai USD 8,61 miliar, sementara tahun ini USD 8,65 miliar,” ujar Dirjen IKM, Departemen Perindustrian Sakri Widhianto beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VI DPR yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR Nasril Bahar mengatakan, masyarakat bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal. Hal itu menyebabkan laju perkembangan ekonomi terhambat pada tingkat substansi saja.

Kelompok masyarakat itu dinilai tidak layak bank (tidak bankable) karena tidak memiliki agunan. Selain itu, mereka diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjaman rendah, kebiasaan menabung juga rendah, dan mahalnya biaya transaksi. “Perlu dicarikan solusi agar IKM menjadi andalan industri pemerintah,” tuturnya.

Dia mengatakan, menghadapi persaingan global pada era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), maupun WTO (World Trade Organization), prospek pengembangan industri dan perdagangan akan lebih cerah jika diarahkan kepada kelompok usaha kecil menengah dan koperasi.

Melalui pembinaan secara intensif dari pemerintah serta pelibatan seluruh komponen perekonomian nasional, IKM dan koperasi akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Tidak bisa lagi kita terus berlindung di balik beberapa konglomerat yang menguasai industri besar,” ujarnya.

Sementara di era otonomi daerah sejalan dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pengembangan industri dan perdagangan akan lebih efektif jika diarahkan kepada kelompok IKM dan koperasi. Sebab, pada umumnya, setiap daerah memiliki kelompok usaha jenis tersebut.

Dengan kewenangan yang dimiliki itu, setiap daerah akan bisa fokus dan berupaya penuh membina kelompok IKM dan koperasi untuk mendukung pengembangan industri serta perdagangan. “Harus juga dapat ditumbuhkan simbiosis mutualisme agar tercipta ketergantungan antara industri besar dan industri kecil,” jelasnya. (agus wirawan)

Jawa Pos

Senin, 12 Februari 2007

JAKARTA: Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan program restrukturisasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai upaya untuk merevitalisasi mesin-mesin tekstil yang sudah di atas 20 tahun. Komisi VI juga mendesak agar kasus PT Texmaco diselesaikan secara sinergis dengan BUMN lain.

Azam Azman, Anggota Komisi VI DPR, menilai positif usaha Departemen Perindustrian melaksanakan restrukturisasi melalui skema subsidi bunga. “Program ini sangat masuk akal, sebab suku bunga kredit masih sangat tinggi,” kata Azam saat dihubungi Bisnis seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pekan lalu.

Akhir Februari atau awal Maret, kata dia, DPR akan memanggil Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan berbagai departemen terkait, untuk mencari jalan keluar atas ketersendatan program yang telah dirancang Depperin pada tahun lalu. “Depkeu harus segera mengeluarkan payung hukum agar program ini dapat dilaksanakan pada tahun ini,” katanya.

Depperin telah mengalokasikan dana Rp255 miliar untuk program restrukturisasi permesinan industri TPT nasional. Program ini akan memberikan subsidi bunga dan diskon pembelian mesin baru sekitar 12,5% dari tingkat bunga yang berlaku saat ini bagi sedikitnya 100 perusahaan.

Program ini, sambung Azam, mesti diikuti dengan upaya serius pemerintah memberantas impor ilegal yang menggerus pasar domestik. Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada raker tersebut secara resmi meminta dukungan politik DPR agar mempercepat realisasi program ini.

Selain restrukturisasi permesinan, anggota Komisi VI dari F-PAN Nasril Bahar menilai pemerintah harus berupaya memberantas dan membendung impor ilegal yang dijual murah.

“Pemerintah harus memikirkan pasar domestik, jangan hanya pasar ekspor. Jangan sampai produktivitas industri tekstil meningkat dengan program ini, tapi pasar domestik justru dibanjiri produk impor.”

textile.web.id
Senin, 12 Februari 2007