Dana Dekonsentrasi Bakal Diaudit

Medan – Pemerintah daerah tak bisa seenak perutnya lagi mengalokasikan dana dekonsentrasi. Ke depan, dana ini harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Parahnya lagi, akan diadakan audit resmi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap penggunaan dana tersebut. Kebijakan ini diambil karena dana yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu bukanlah dana hibah. Tidak mempertanggungjawabkan dana itu berarti melakukan korupsi.

Anggota Panitia Anggaran DPR RI Nasril Bahar menyatakan hal ini saat dihubungi wartawan koran ini kemarin. Kata dia, pola tidak mempertanggungjawabkan dana dekonsentrasi ini ternyata sudah terjadi sejak lama. Pemerintah daerah sering tidak melaporkan penggunaan dana itu. Selain itu, pengawasan juga sulit dilakukan karena tidak termasuk dalam mata anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bantuan yang bersumber dari APBN.

“Sinyalemen yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan memang benar. Makanya kita minta agar masalah ini benar-benar diperhatikan BPK, bila perlu dilakukan audit khusus, sehingga masalah yang terjadi sejak tahun 2000 ini bisa diungkap,” kata Nasril. Sebelumnya Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Soekoyo menyatakan, dana dekonsentrasi yang sudah dialirkan pemerintah pusat ke daerah sejak tahun 2000 ternyata penggunaannya tidak dilaporkan di APBN, neraca pemerintah pusat, atau di APBD. Sehingga ada potensi dana yang mencapai sekitar Rp 28,75 triliun tersebut menjadi sarana untuk pencucian aset dan berpotensi tindak pidana.

Pada tahun 2005 dana dekonsentrasi yang dicairkan mencapai Rp 4 triliun. Sebagian besar disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) senilai Rp 1,2 triliun. Pada tahun 2006 jumlahnya semakin besar, mencapai Rp 24,75 triliun, dengan penyalur terbesar Depdiknas senilai Rp 17,72 triliun dan Departemen Kesehatan Rp 2,7 triliun. Nasril menyebutkan, dana dekonsentrasi merupakan dana yang dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada daerah yang langsung diterima satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, semestinya gubernur membuat laporan selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sedangkan dalam PP Nomor 39/2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pasal 14 menyebutkan, “Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah. (2) Gubernur harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan memberikan tembusan ke DPRD. “

Jika mekanisme pelaporan atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu tidak dilakukan pemerintah di daerah selaku penerima aliran dana, tentu menjadi persoalan. Apalagi dana yang disalurkan relatif besar. Tidak jelasnya pelaporan anggaran membuka peluang alokasi dana dekonsentrasi itu, itu ternyata tumpang tindih dengan alokasi dana proyek pada APBD. Atau bisa saja memang disengaja, jadi ada dua laporan berbeda untuk satu proyek pembangunan,” ujar Nasril.

Itulah makanya BPK diminta untuk melakukan audit khusus pada penggunaan dana dekonsentrasi ini. Sehingga praktik-praktik negatif dalam pengelolaan anggaran itu dapat diketahui. (rob)

Sumut Pos
Kamis, 1 Februari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: