Mari Menunggu… Selama-lamanya

Pembahasan RUU Penanaman Modal terus bergulir. Kalau lancar, dua-tiga bulan lagi RUU ini bakal kelar. Sekarang masalahnya tinggal mencari kata sepakat dalam tiga hal: insentif, kewenangan pusat dan daerah, serta kelembagaan BKPM.

Tarik-ulur RUU Penanaman Modal

Pembahasan RUU Penanaman Modal terus bergulir. Kalau lancar, dua-tiga bulan lagi RUU ini bakal kelar. Sekarang masalahnya tinggal mencari kata sepakat dalam tiga hal: insentif, kewenangan pusat dan daerah, serta kelembagaan BKPM.

Apakah Anda tertarik untuk memasuki warung makan yang memasang papan nama “Sabar Menanti”? Tidak, ya? Apa boleh buat, di mata para pengusaha dan calon investor, warung makan dengan papan nama seperti itu adalah Indonesia, negeri kita tercinta. Bayangkan saja, ada tiga buah aturan penting yang begitu dinanti oleh kalangan pengusaha untuk mantap berinvestasi di Indonesia, tapi tak kunjung selesai dibikin. Tiga paket undang-undang itu bahkan sejatinya masuk daftar tunggu paket kebijakan ekonomi sejak setahun silam. Mereka adalah RUU Pajak, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Penanaman Modal.

RUU Penanaman Modal bisa jadi bakal memegang rekor sebagai rancangan aturan yang “paling lama menjadi rancangan”. Habis, gagasan untuk mewujudkan UU superpenting ini sudah mencuat sejak 10 tahun silam, tapi tak juga terealisasi. Berbagai rancangan muncul hilang di banyak meja. Setiap kali berganti pemerintahan, berganti pula draf RUU Penanaman Modal.

Draf terakhir RUU ini disusun Departemen Perdagangan. Ini juga layak menjadi draf pemecah rekor. Setelah bertahun-tahun tak rampung menyusun draf, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berhasil mengantarkan RUU Penanaman Modal ke DPR pada 21 Maret 2006. Tentu saja Bu Menteri berharap agar para wakil rakyat bersedia segera membahasnya. Itu sebabnya, dia sempat memasang target RUU tersebut bakal resmi berlaku pada akhir 2006 lalu.

Sayang, bundel aturan yang terdiri dari 12 bab dan 23 pasal ini tak menggelinding mulus di Senayan. Tarik ulur antar-fraksi serta udur-uduran antara DPR dan pemerintah terus terjadi sehingga target penyelesaian pada akhir tahun meleset. Ujung-ujungnya, kini nasib RUU tersebut tergantung pada hasil kompromi pemerintah dan DPR Komisi VI. Setelah Tim Kecil DPR merampungkan pembahasan, Panitia Kerja Komisi VI bersama pemerintah harus duduk bersama membahas usulan dan perubahan-perubahan terhadap draf yang ada.

Tarik-ulur dan tawar-menawar dalam pembahasan RUU ini terutama menyangkut tiga permasalahan utama. Sebutlah soal kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam RUU, bentuk lembaga dan wewenang BKPM akan diperjelas. Untuk itu terdapat dua alternatif yang bisa dipilih. Satu pilihan, BKPM menjadi badan independen di bawah presiden. “Agar bisa sedikit powerful, Anda tahu sendirilah bagaimana permasalahan yang ada sekarang. Kalau dia jadi badan independen atau kementerian sendiri, mau memanggil menteri kan enggak susah,” kata Nasril Bahar, anggota tim kecil Komisi VI dari Fraksi PAN.

Pilihan lainnya, BKPM melebur menjadi Kementerian Penanaman Modal. Naga-naganya, pilihan kedua yang akan diambil pemerintah maupun DPR. “Feeling saya, BKPM akan menjadi kementerian sendiri. Sudah beberapa kali Lutfi dipanggil presiden,” kata seorang sumber KONTAN. Tentu saja, seandainya BKPM menjadi sebuah kementerian, dia akan punya wewenang yang lebih kuat lagi, khususnya dalam menentukan kebijakan dan koordinasi dengan daerah.

Kepala BKPM Muhammad Lutfi menepis dugaan itu. “Saya memang sering ketemu presiden, namun itu berkait dengan tugas saya sebagai Kepala BKPM. Kalaupun iya, saya enggak akan cerita, dong,” ujarnya berahasia. Hanya, dia sudah mengaku puas mengepalai BKPM sebagai badan. “Lebih baik tetap badan tapi punya wewenang,” tegasnya.

Berebut wewenang dengan daerah

Perihal kewenangan BKPM memang menjadi sumber keributan selama ini. Banyak orang memperdebatkan tugas dan kewenangannya. Sebagian orang lebih suka BKPM hanya menjadi badan promosi investasi, sedangkan yang lain menghendaki menjadi pemberi izin.

Pengamat ekonomi Faisal Basri lebih setuju yang pertama. Alasannya, sejauh ini pengusaha datang ke BKPM mencari insentif. Nah, sekarang fasilitas dan insentif akan ada di UU Penanaman Modal. “Tugas perizinannya harus dipangkas karena katanya perizinan juga akan elektronis. Jadi, BKPM bertugas sebagai badan promosi saja. Lalu, kalau ada investor mengalami kesulitan, BKPM bisa membantu,” jelasnya.

Lutfi mencoba menandingi anggapan itu dengan argumen lain. “Saya senang saja berpromosi asalkan peraturannya jelas dan memang sungguh dilaksanakan. Tapi, bayangkan, kalau saya promosi lalu orang datang, tapi mereka dapat masalah di izinnya? Saya disuruh koordinasi, oke saja, kalau sesuai dengan prosedur. Tapi, kita bicara birokrat. Mereka tak mau mendengarkan, saya bisa apa kalau tak punya wewenang?” tandasnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) lebih cenderung memihak Lutfi. Menurut Kadin, BKPM berguna untuk membantu pengusaha memperoleh kemudahan dalam penanaman modal. “Sebaiknya perizinan juga dimasukkan ke situ, menjadi satu atap, agar tidak bingung lagi mau ke mana untuk mengurus investasi,” kata Hariyadi Sukamdani, salah seorang Pengurus Kadin.

Dari masalah kelembagaan dan wewenang, persoalan merembet ke masalah pembagian kewenangan daerah dan pusat. Ini menjadi tarik ulur lain dalam RUU Penanaman Modal. Urutannya begini. Jika nanti BKPM memperoleh tugas koordinasi investasi, otomatis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) akan mengurus koordinasi investasi di daerah. Malah, rencananya, akan ada unit perizinan terpadu yang ditempati wakil-wakil pemberi perizinan di daerah. “Kami tidak ingin bicara banyak dulu. Soalnya, ini hal baru, nanti terjadi salah penafsiran di daerah,” alasan Nasril.

Persoalannya, jika rencana itu jadi terwujud nanti: mana wewenang yang mau diserahkan ke daerah dan mana yang melalui pusat. “Ada usul, investasi asing yang dikuatkan dengan perjanjian internasional akan masuk ke pusat,” imbuhnya. Belum-belum usulan itu sudah membuat daerah mencak-mencak. Sudah lama daerah ingin mengurusi sendiri investasi asing yang masuk ke wilayahnya.

Bau liberalisasi tercium samar-samar

Lagi-lagi, telinga Lutfi merah mendengar komplain dari daerah. Menurutnya, saat ini BKPM mengantongi dua surat penting. Pertama, surat dari Mendagri yang mengakui bahwa surat persetujuan investasi yang dikeluarkan BKPM merupakan bagian dari perjanjian internasional. “Karena itu menurut UU Nomor 32 tentang otonomi daerah, ini harus dilaksanakan,” katanya. Lalu, surat kedua didapatnya dari semasa Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan. Isinya, surat persetujuan BKPM diperlukan kalau menyangkut kebijakan fiskal.

Satu hal terakhir namun menjadi sumber perdebatan paling seru menyangkut fasilitas bagipenanam modal. Walau pemerintah sudah mencuri start dengan memberikan insentif PPh (KONTAN, 22 Januari 2007), DPR ngotot ingin menghadiahi para investor dengan fasilitas tax holiday. “Padahal, sekarang WTO sudah melarang tax holiday yang artinya mulai dari nol hingga sekian tahun dia sama sekali tidak bayar pajak,” kata Edy Putra Irawady, Deputi IV Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan.

DPR agaknya mengesampingkan soal ini. “Buktinya, Singapura, Thailand, Malaysia pun melakukannya. Dalam UU ini, kami berusaha membuat agar kita bisa bersaing dengan negara tetangga,” tangkis Nasril.

Persoalan lainnya, pemerintah dan DPR masih belum sepakat soal kepada siapa saja berbagai fasilitas itu akan diberikan. Dari banyak sasaran usaha, tinggal beberapa lagi yang jadi eyel-eyelan antara DPR danPemerintah. Misalnya, usaha yang sedang berjalan, usaha yang berorientasi ekspor, usaha industri pionir, usaha yang bekerjasama dengan UKM atau koperasi, atau usaha yang memakai barang modal dan peralatan produksi dalam negeri.

Ganjalan lainnya menyangkut insentif fasilitas nonfiskal, seperti kemudahan pemberian hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai. Sempat muncul usulan agar HGU berumur 35 tahun bisa diperpanjang 25 tahun lagi, lalu diperbarui 35 tahun lagi. Akhirnya, untuk sementara, muncul kesepakatan pemberian dan perpanjangan HGU selama 60 tahun diberikan di depan. Lalu, pengusaha boleh memperbaharui izinnya lagi setelah dievaluasi terlebih dulu.

Lepas dari semua tarik ulur politis ini, banyak pihak yang merasa bahwa RUU ini terlampau liberal dan menguntungkan investor asing. Pasalnya, UU ini tidak menetapkan batas kepemilikan asing. “Sebagai pembanding, Thailand baru membatasi kepemilikan asing maksimal 50% bagi semua usaha. Kita tak perlu ekstrem begitu. Saya, sih, lebih melihat asing tak usah sepenuhnya memiliki industri yang menjadi denyut nadi, seperti perbankan atau telekomunikasi,” kata Faisal Basri.

Menanggapi ini, Nasril menjawab, “Batasan seperti itu bisa menimbulkan ketidaktertarikan investor.” Di lain pihak, sambungnya, UU ini juga berusaha melindungi UKM dan membesarkan pengusaha lokal. “Kami sudah masukkan bab mengenai kewajiban bermitra dengan UKM,” imbuhnya. Oh, ya, DPR juga menambahkan bab mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEKI) yang sebelumnya tidak tercantum dalam draf buatan pemerintah.

Nah, itu tadi perkembangan terakhir penggodokan RUU Penanaman Modal. Apa boleh buat, kita masih harus menunggu. DPR sendiri menargetkan RUU masuk materi rapat paripurna pada akhir Februari atau awal Maret nanti.

Yang Dua Juga Masih Mampat

Walau masih tampak lamat-lamat, wujud RUU Penanaman Modal sudah mulai terlihat. Bagaimana nasib kedua saudaranya: RUU Pajak dan RUU Ketenagakerjaan?

Sabar, pembahasan RUU Pajak masih terseok-seok, bak siput mengantuk. Saat ini pembahasan dilakukan Panitia Kerja (Panja) DPR, itu pun baru mencakup RUU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). RUU Pajak Penghasilan dan RUU Pajak Pertambahan Nilai belum tersentuh. Dari satu RUU itu saja, panja menemukan 800 butir masalah. “Hanya sepersepuluh yang sudah selesai,” kata Dradjat Wibowo, anggota panja dari Fraksi PAN.

Jangan heran kalau begitu banyak daftar masalah yang muncul. Sebab, perdebatan alot ternyata sudah terjadi pada pendefinisian istilah, seperti definisi wajib pajak, pembayar pajak, definisi tanggal diterima dan dikirim, hingga soal konsultan pajak. Kok, tidak mencontek definisi dari UU yang lama saja, ya?

Perdebatan yang lebih bermutu terjadi saat membahas usulan PAN yang ingin mengubah Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan pajak yang independen. “PAN mengusulkan hal ini dan didukung PKS. Tak harus menteri, tapi realitas politik mengharuskan kita mendesain itu ke level menteri. Yang paling penting badan ini independen di bawah presiden, bukan di bawah Depkeu,” jelas Drajat.

Pendukung usulan ini memang baru dua fraksi. Fraksi-fraksi lainnya masih belum setuju dan meminta kajian lebih lanjut. Ada pula yang beranggapan bahwa masalah ini bukan agenda RUU KUP karena RUU ini tidak mengatur soal kelembagaan. ” Yang jadi masalah bagi kita, sisi penerimaan dan pengeluaran negara harus sinkron. Maka, sebagian dari kita menyatakan belum saatnya menjadi seperti itu. Mungkin ke depan bisa,” ujar Awal Kusumah, Ketua Komisi XI.

Karena pembahasan baru sampai pada pasal 1 RUU KUP, rasanya jalan untuk selesai masih sangat panjang dan berliku. Apa kata DPR? “Perhitungan saya, baru pertengahan tahun selesai. RUU KUP ini saya rasa bisa diundangkan 1 Jan 2008. Yang dua lagi saya rasa sulit, perlu kerja ekstra-keras,” ungkap Dradjat, terus terang.

Nasib sama juga menimpa RUU Ketenagakerjaan. Malah RUU ini makin tak jelas nasibnya.

Setelah draf revisi UU No. 13/2003 bocor ke publik, pemerintah mendinginkan suasana dengan melibatkan tujuh universitas sebagai pengkaji independen. Namun, sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kabar perkembangannya.

Sekadar mengingatkan, revisi RUU Ketenagakerjaan hendak merevisi pasal-pasal soal pesangon, PHK, outsourcing, dan upah minimum. Nah, entah mengapa, tiba-tiba pemerintah ingin membuat jalan pintas dengan mengeluarkan peraturan pe-merintah seputar pemberian pesangon. Malah, Depnaker sudah mengundang pihak pengusaha dan pekerja untuk membentuk tim tripartit. “Kami sedang dalam proses menerbitkan peraturan pemerintah soal program jaminan sosial tenaga kerja untuk pemutusan hubungan kerja,” kata S. Lumban Gaol, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Depnaker.

Fasilitas buat Tuan Pengusaha

Inilah beberapa rancangan sementara atas fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para penanam modal baru:

~ Pembebasan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu;

~ Pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu;

~ Pembebasan/keringanan bea masuk barang modal/mesin/peralatan untuk keperluan produksi dalam negeri;

~ Pembebasan bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

~ Insentif yang lebih menguntungkan daripada melakukan importasi diberikan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal/mesin. Peralatan produksi dalam negeri;

~ Pembebasan/penangguhan PPN atas impor/perolehan barang modal/mesin/peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri dalam jangka waktu tertentu;

~ Penyusutan/amortisasi dipercepat;

~ Keringanan atas PBB, pajak daerah dan retribusi khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah/daerah/kawasan tertentu.

Rika Theo
Kontan No. 18, Tahun XI, 2007, 6 Februari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: