Menanti Roda Dunia Usaha Berputar setelah Penurunan BI Rate

Kebijakan Moneter Tak Bertaji. Langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan BI Rate menjadi 9,25 persen mendapat respons positif dari dunia usaha. Kebijakan itu, diharapkan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit.

BI Rate mulai dikenalkan otoritas moneter sejak April 2005. Bank sentral menetapkan pedoman suku bunga perbankan itu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan penurunan berkisar 25 basis poin dengan tujuan mengendalikan laju inflasi. Kebijakan tersebut menggantikan lelang suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang penyerapannya diserahkan pada pasar.

Lelang SBI dilakukan untuk menyerap likuiditas yang berada di pasar. Terutama menjaga uang beredar yang berhubungan erat dengan laju inflasi. Hingga kini, BI masih mempertahankan instrumen SBI dan FASBI untuk menampung dana-dana nganggur. Posisi SBI sendiri dipatok tidak boleh melebihi pedoman BI Rate. Itu membuat kalangan perbankan bisa mengukur untung ruginya menempatkan dana di SBI atau memilih investasi lainnya.

Fakta besarnya, instrumen SBI justru banyak digunakan perbankan maupun pemerintah daerah untuk menikmati keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, dunia usaha mengalami kesulitan pembiayaan yang sebenarnya sama sekali tidak perlu terjadi. Hal itu membuat banyak kalangan gerah. Fenomena itu menjadi bukti bahwa ada ketidakberesan dalam tata kelola keuangan pusat-daerah.

“Kita minta tolong supaya SBI itu bisa rendah, bahkan saya usulkan dicabut saja,” ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Dia mengusulkan agar SBI dicabut karena telah menghambat pergerakan sektor riil. Dengan adanya SBI, perbankan malas mencairkan dananya dalam bentuk kredit bagi sektor riil. Dia menilai fungsi SBI sudah berubah saat ini. Dulu SBI bersifat bankable. Instrumen tersebut pada awalnya dibutuhkan sebagai pengendalian inflasi.

Namun, sekarang fungsinya telah berubah, karena SBI banyak digunakan sebagai tempat memarkir uang yang seyogianya untuk menggerakkan sektor riil. “Banyak yang mengambil manfaat dengan memarkir dananya di SBI,” ungkapnya. Untuk mengatasi hal itu, BI harus mencari instrumen lain selain SBI.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga ketua Panitia Anggaran DPR, Nasril Bahar menegaskan seretnya dana yang tersalurkan ke sektor riil menjadi bukti ketidakberesan dalam tata kelola keuangan pemerintah pusat-daerah. Tata kelola keuangan negara sekarang belum sinkron dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). “Akibatnya, sektor riil dan pembangunan infrastruktur malah merangkak seperti bekicot,” ungkapnya.

Menurutnya, harus disusun aturan yang bersifat mengikat agar pemda tidak menyimpan dananya berlama-lama di SBI. Pemerintah pusat harus bertindak tegas dan melakukan koordinasi agar persoalan itu tidak berlarut-larut. “Kalau perlu diberi reward and punishment.”

Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menyatakan pihaknya akan mendorong perbankan mengucurkan kreditnya. “Ke depan, keberhasilan pencapaian target pertumbuhan kredit 18 persen pada 2007 ditentukan pelonggaran ketentuan kehati-hatian dan tingkat risiko mikro-struktural dalam perekonomian,” katanya.

Masih tingginya berbagai risiko mikro-struktural membuat jendela peluang (the window of opportunity) bagi pemutus kebijakan publik mulai mengecil, sementara ruang untuk menurunkan BI Rate semakin terbatas. “Karena itu, upaya memelihara momentum pemulihan ekonomi dengan mempercepat realisasi perbaikan iklim investasi dan penurunan biaya tinggi menjadi penting di semester I/2007.”

Bank Indonesia juga akan lebih berhati-hati dalam mengelola waktu dan besaran perubahan BI Rate agar stabilitas harga dan nilai tukar yang ada menjadi prasyarat dasar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Rapat dewan gubernur BI mencermati pula beberapa faktor risiko yang perlu dipertimbangkan.

Untuk pasar modal, penurunan BI Rate dinilai sudah kehilangan momentum. Akibatnya, penurunan BI Rate ke level 9,25 persen, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tidak menunjukkan pertumbuhan positif. Malah mengalami penurunan dari posisi penutupan sehari sebelumnya.

Pengamat pasar modal Edwin Sinaga menjelaskan yang dinantikan pelaku pasar adalah gebrakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mendorong mikroekonomi. Dengan kata lain, harus ada pendorong bagi sektor riil Indonesia untuk tumbuh. “Tahun ini adalah tahunnya indikator riil. Bukan lagi kebijakan moneter yang ditunggu,” tegasnya pada Jawa Pos kemarin.

Sejak 1997, usaha pemerintah untuk menggerakkan sektor riil seakan tidak membuahkan hasil nyata. Itu tecermin dari semakin terpuruknya sektor riil, meningkatnya angka pengangguran, hingga jumlah direct investment asing yang terus turun dari tahun ke tahun. “Saya perkirakan baru pertengahan tahun bisa dilihat apakah pemerintah berhasil menggerakkan sektor riil tahun ini,” kata Edwin. Jika kondisi itu terus berlanjut, IHSG akan stagnan di level 1.730 hingga 1.800. (iw/wir/aan)

Jawa Pos
Kamis, 8 Februari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: