Menyorot Kinerja Industri Kecil dan Menengah

Lebih dari tiga dasawarsa ekonomi Indonesia selalu dibanggakan pemerintah. Namun, pada 1998, krisis ekonomi secara cepat meruntuhkan tembok hegemoni ekonomi Orde Baru. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil mengidentifikasi satu faktor kunci yang menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia. Yakni, ketergantungan ekonomi Indonesia kepada sekelompok pengusaha dan konglomerasi besar yang kenyataannya tidak memiliki struktur internal kuat dan sehat.

Ketua Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan, ketergantungan ekonomi Indonesia kepada sekelompok kecil usaha merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi kemiskinan.

“Kebijakan perekonomian tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang rapuh,” ujarnya.

Dalam struktur ekonomi yang tidak seimbang itu, tambah dia, sekelompok kecil elite ekonomi -menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlahnya kurang dari 1 persen total pelaku ekonomi- mendapatkan berbagai fasilitas dan privilege untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi.

Dari data yang ada, sekelompok kecil elite ekonomi (0,2 persen) berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (83,6 persen), pangsa pasar (80 persen), dan PDB (60,2 persen). Sementara posisi mayoritas pelaku ekonomi kecil dan menengah (99,8 persen) sangat marginal dalam pertumbuhan ekonomi (16,4 persen), pangsa pasar (20 persen), dan PDB (39,8 persen).

Namun, apa yang terjadi setelah krisis ekonomi menghantam? Konglomerat-konglomerat yang dahulu dipelihara pemerintah akhirnya melarikan diri ke luar negeri meninggalkan utang-utang yang sebelumnya dengan mudah mereka dapatkan atas dasar rekomendasi pejabat-pejabat korup. Sejak saat itu (sekitar 2002), pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dari segi kuantitas, 99,97 persen total usaha di Indonesia ternyata merupakan sektor ekonomi rakyat.

“Sektor ini menjadi sangat strategis karena mampu menyerap 99,5 persen tenaga kerja Indonesia,” papar Bambang.

Terbukti, IKM kembali dapat menjadi andalan pemerintah ketika hampir terjadi krisis ekonomi kedua. Yakni, saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100 persen pada akhir 2005. Ketika bermacam-macam industri besar berteriak, IKM hanya mengeluh, tapi tetap berjalan seperti biasanya. Boleh dikata, pada 2006, hampir semua industri di tanah air mundur. Bahkan, pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90 persen pada 2005 menjadi 5 persen pada 2006. Pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48 persen pada 2005 menjadi 4,6 persen pada 2006.

Saat kondisi industri-industri besar kolaps dan tidak banyak melakukan ekspor, akhirnya ekspor yang dilakukan IKM menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengumpulkan devisa saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Ekspor produk IKM tahun ini mencapai USD 8,65 miliar atau naik 2,5 persen dari tahun lalu. “Tahun lalu ekspor IKM mencapai USD 8,61 miliar, sementara tahun ini USD 8,65 miliar,” ujar Dirjen IKM, Departemen Perindustrian Sakri Widhianto beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VI DPR yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR Nasril Bahar mengatakan, masyarakat bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal. Hal itu menyebabkan laju perkembangan ekonomi terhambat pada tingkat substansi saja.

Kelompok masyarakat itu dinilai tidak layak bank (tidak bankable) karena tidak memiliki agunan. Selain itu, mereka diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjaman rendah, kebiasaan menabung juga rendah, dan mahalnya biaya transaksi. “Perlu dicarikan solusi agar IKM menjadi andalan industri pemerintah,” tuturnya.

Dia mengatakan, menghadapi persaingan global pada era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), maupun WTO (World Trade Organization), prospek pengembangan industri dan perdagangan akan lebih cerah jika diarahkan kepada kelompok usaha kecil menengah dan koperasi.

Melalui pembinaan secara intensif dari pemerintah serta pelibatan seluruh komponen perekonomian nasional, IKM dan koperasi akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Tidak bisa lagi kita terus berlindung di balik beberapa konglomerat yang menguasai industri besar,” ujarnya.

Sementara di era otonomi daerah sejalan dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pengembangan industri dan perdagangan akan lebih efektif jika diarahkan kepada kelompok IKM dan koperasi. Sebab, pada umumnya, setiap daerah memiliki kelompok usaha jenis tersebut.

Dengan kewenangan yang dimiliki itu, setiap daerah akan bisa fokus dan berupaya penuh membina kelompok IKM dan koperasi untuk mendukung pengembangan industri serta perdagangan. “Harus juga dapat ditumbuhkan simbiosis mutualisme agar tercipta ketergantungan antara industri besar dan industri kecil,” jelasnya. (agus wirawan)

Jawa Pos

Senin, 12 Februari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: