Impor Beras Dicurigai Ada Permainan, Persoalannya karena Lemah Data Base

JAKARTA-Kalangan DPR RI juga menyayangkan keputusan pemerintah yang mengimpor beras 500 ribu ton. Keputusan impor itu dicurigai mengandung unsur bisnis bagi sebagian orang, dan hal itu juga hanya akan memperkaya negara lain, karena dilakukan berkali-kali.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR RI Nasril Bahar menyesalkan terjadinya impor beras berkali-kali. Pada dasarnya, menurut Nasril, hal ini terjadi karena adanya perbedaan data perberasan yang dikeluarkan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian. Ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai political will untuk membuat database beras yang tunggal. Dirinya khawatir, perbedaan data tersebut akan selalu dijadikan peluang untuk menjadi alasan impor beras.

”Ini kan sebenarnya masalah klasik tapi sampai sekarang nggak beres-beres,” tegasnya.

Selain perbedaan data, Nasril mencurigai ada beberapa pihak yang sengaja mendorong untuk melakukan impor beras berkali-kali. Mengingat hingga saat ini, DPR belum pernah sekalipun mendapatkan data stok perberasan dari pemerintah. Kemungkinan ada beberapa pihak yang berpotensi mengambil keuntungan dari impor beras berdasar adanya disparitas harga di negara eksportir. ”Potensi-potensi seperti itu yang harus kita waspadai, karena hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi di negara kita,” tambahnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada ketegasan politis dari Presiden SBY dalam hal perberasan. Padahal, program revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan RPJM sudah berjalan satu tahun yang lalu. Seharusnya, Presiden sebagai pihak yang memiliki wewenang tinggi bisa memberikan arahan yang tegas untuk mengatasi masalah-masalah perberasan itu. ”Seharusnya kan sudah ada solusi-solusi konkrit masalah ini, sebagai DPR kita tidak iklas anggaran kita dinikmati negara lain, yang seharusnya dinikmati oleh petani kita,” jelasnya.

Belum Ditentukan

Sementara itu pemerintah saat ini belum menentukan mekanisme impor beras 500 ribu ton. Perum Bulog masih mempertimbangkan menggunakan mekanisme tender atau government to government (G to G) untuk mendatangkan beras dari luar negeri.

Instruksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sebenarnya sudah cukup jelas. Saat rapat di kantor Bulog, Senin lalu, Kalla meminta proses tender dilaksanakan secepatnya. Kenyataannya dalam rapat di Bulog kemarin, instruksi Kalla dimentahkan. ’’Hari ini (kemarin, Red) di Bulog akan dibahas lagi mekanisme impornya. Tender atau G to G,’’ kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sebelum Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden kemarin.

Menurut Mari, pembahasan itu bukan untuk menganulir instruksi wapres. Bulog sebagai lembaga teknis yang akan melakukan impor perlu mengkaji cara yang paling efektif dan efisien untuk mendatangkan beras. Sebab, instruksi wapres adalah mendatangkan beras ke Indonesia secepatnya, guna memenuhi stok Bulog yang terkuras. ’’Mereka sedang rapat pagi ini di bulog di level teknisnya untuk susun rencananya secara matang,’’ kata Mari.

Mari menambahkan, alasan impor beras sudahtidak perlu diperdebatkan lagi. Saat ini Indonesia terancam kekurangan stok beras karena ada gangguan musim yang menyebabkan produksi beras petani terganggu.

’’Yang seharusnya maret sudah mulai panen ternyata akan mundur. Karena itu kita hanya mengisi kekosongan yang terjadi pada saat ini mengingat ada gangguan musim. Selain itu pemerintah komitmen untuk menjaga bahwa harga beras harus stabil,’’ kata Mari.

Rencana pemerintah untuk kembali melakukan impor beras dinilai tidak akan menyelesaikan akar persoalan menyangkut ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono mengemukakan bahwa pemerintah idealnya mengambil lima kebijakan yakni pasokan pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan, kelembagaan dan organisasi pangan.

“Kita mesti menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, tapi jangan menggantungkan negara lain. Pemerintah mesti mengambil langkah drastis meningkatkan kemandirian pangan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Langkah drastis itu perlu untuk mengantisipasi banjir yang terjadi sejak Oktober 2006 hingga Februari 2007 yang mengakibatkan sekitar 130.115 hektar sawah rusak berat. “Jika ditambah dengan musim kemarau 2007, target produksi beras diprediksi tidak bisa terpenuhi. Tapi jangan mengambil resiko dengan menggantungkan pemenuhan beras pada impor,” paparnya.

Iwantono menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus bermuara pada ketersediaan pangan dalam jumlah cukup yang bisa terjangkau rakyat. “Jangan sampai stok pangan secara nasional cukup, tapi bertumpuk di tempat-tempat tertentu,” ujar Presiden Koperasi Petani Asia tersebut.

“Sistem distribusi pangan perlu diatur, sehingga konsumen tidak terbebani harga mahal padahal produsen menjual dengan harga murah. Karena itu, perlu pembenahan distribusi yang fokus untuk ketahanan pangan,” katanya.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu menilai perlunya diversifikasi pangan karena konsumsi rata-rata orang Indonesia mencapai 130 kilogram beras per penduduk per tahun. Jauh diatas Jepang yang hanya 60 kilogram beras per penduduk per tahun.

Kebijakan pangan ketiga , yakni keamanan pangan terkait dengan pentingnya kepastian terbebasnya pangan dari berbagai zat berbahaya, zat pewarna, atau toksin.

Sedangkan terkait masalah kelembagaan, Iwantono menjelaskan perlu dewan yang mengurusi pangan secara khusus, seperti Bimas. “Dulu, rapat pangan dihadiri berbagai macam institusi yang bersama memikirkan ketahanan pangan, mulai Menkeu, Men-PU, Gubernur BI, Gubernur dan Bupati,” jelasnya.

Namun, setelah Kementerian Pangan diganti setingkat Dirjen Tanaman Pangan, institusinya menjadi lemah, dimana masalah pangan jadi urusan Menteri Pertanian. “Tidak mungkin meningkatkan produksi pertanian jika irigasi-irigasi pertanian yang rusak tidak diperbaiki Menteri PU,” katanya.

Kebijakan kelima, menyangkut keterlibatan institusi masyarakat, terutama KUD yang tidak difungsikan dalam proses ketahanan pangan. “Sekarang, bila harga jatuh, petani tidak ada yang menolong karena tidak bisa membeli. KUD tak bisa membeli, karena tidak punya akses terhadap kredit. Begitu juga kalau petani memerlukan sarana produksi pertanian, pupuk, obat-obatan, mesin-mesin pertanian, tidak ada yang melayani,” tegasnya. (tom/iw/jpnn)

Kaltim Post
Kamis, 15 Februari 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: