Archive for March, 2007

Detikcom edisi hari ini menurunkan berita mengenai disahkannya UU Perkeretaapian oleh DPR yang membuka peran swasta dalam penyelenggaraan pelayanan jasa kereta api. UU tersebut mengatur pemberian subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) berapapun besarnya, kepada operator kereta api yang menyediakan kereta api kleas ekonomi.

“Dulu PSO diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, tapi berdasarkan UU baru ini, selisih antara biaya tiket kereta kelas ekonomi dengan biaya yang ditetapkan oleh operator, berapapun besarnya akan ditanggung pemerintah,” demikian dijelaskan Dirjen Perkeretapian, Sumino Eko Saputro.

Kita tentu mengharapkan, disahkannya UU Perekeretaapian ini akan memberikan perbaikan kepada layanan transportasi untuk masyarakat. Selama ini sudah sangat sering kita mendengar berbagai berita mengenai kecelakaan kereta api dan hal ini tentu saja menimbulkan keprihatinan. Baru-baru ini saja, kita mendengar bereita Kereta Api Mutiara Timur dari Banyuwangi dengan tujuan Surabaya, menabrak tiga buah mobil dan satu sepeda motor. Saat itu, pintu kereta api tidak tertutup dan sirene tidak berbunyi. Akibatnya tiga orang meningal dunia dan lima orang lainnya luka-luka.

Sebelumnya, Kereta api Rapih Dhoho jurusan Blitar-Surabaya menabrak truk gandeng bermuatan pupuk di desa Sumbergarum, kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, 1,5 km dari stasiun Garum dan di lokasi kecelakaan diketahui tidak memiliki pintu perlintasan kereta api.

Sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Railway Watch, Taufik Hidayat, faktor penyebab kecelakaan kereta api di Indonesia selama ini antara lain adalah kualitas organisasi perusahaan, pemeliharaan, pelayanan dan keandalan.

Ia menyebutkan pensinyalan, pengadaan kereta api listrik, dan lintasan Jabotabek sudah modern. Sejak tahun 90-an pemerintah telah mengeluarkan dana untuk peremajaan KA sekitar Rp 6 triliun. “Untuk itu partisipasi sumber daya manusia PT KAI selayaknya ditingkatkan. Itu yang paling pokok,” tegasnya.

Sedangkan menurut Kepala Humas PT KAI Patria Supriyosa, penyebab kecelakaan adalah kesalahan teknis dan kesalahan manusia, serta bencana alam. Ia membantah bahwa semua keselahan itu dilakukan oleh internal PT KAI.

“Seringkali kecelakaan di pintu lintasan kereta api disebabkan ketidakdisiplinan pengendara di jalan raya. Menerobos lintasan pintu kereta api,” tandasnya.

Sebaliknya, anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai, standar pengamanan sarana transportasi kereta api dinilai masih rendah ditandai dengan tingginya kasus kecelakaan terutama akibat “human error” dan sarana yang tidak baik.

Apapun juga, yang jelas, kereta api adalah sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama rakyat golongan ekonomi lemah. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat.

Indonesian IRIB
Sabtu, 31 Maret 2007

Advertisements
Komisi VI DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengevaluasi kinerja Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kementerian BUMN.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Negara BUMN Sugiharto yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Lilik Asjudiredja, hari Selasa (26/3).

Hasto Kristiyanto (F-PDIP) mengatakan kinerja menteri negara BUMN masih jauh dari harapan. “Saya kecewa terhadap banyaknya pengangkatan Direksi seperti di PTPN X, Pertamina yang hanya mengangkat orang terdekat Menteri,” katanya.

Selain itu, kata Hasto, Perusahaan Gas Negara memiliki kinerja yang baik namun mengapa jabatan Direksi dirangkap dan hanya menyisahkan 3 Direksi saja. “Hal ini tidak berdasarkan peraturan yang ada,”tegasnya.

Hasto menambahkan, seharusnya kinerja Meneg BUMN ini dapat lebih baik karena memiliki orang-orang yang cukup kredibel seperti Sesmeneg Said Didu. “Karena itu saya melihat ini kurangnya leadership di tubuh Menteri BUMN,” katanya.

Selain itu, tambahnya, Perlu membentuk tim task force yang bertujuan untuk membenahi BUMN yan ada.

Dirinya juga menyoroti penjualan Gedung Danareksa karena diindikasikan Menteri Negara BUMN ikut menikmati penjualan Gedung tersebut. “Ini juga harus dibentuk Audit terhadap penjualan Gedung tersebut,”katanya.

Senada dengan Anggota lainnya, Choirul Saleh (F-KB) mendesak perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kementerian negara BUMN. “Supaya jelas dan tidak remang-remang lagi programnya,”katanya.

Sementara Nasril Bahar (F-PAN) mengatakan, pembentukan Panja tersebut bertujuan untuk mengkoreksi kembali target master plan 2004 lalu yang tidak tercapai. “Kita juga harus meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN,”tegasnya.

Aria Bima (F-PDIP) mengatakan, Komisi VI DPR harus melaporkan kepada Pimpinan DPR mengenai ketidakefektifkan Raker dengan Menteri Negara BUMN. (si)

dpr.go.id
Selasa, 27 Maret 2007

JAKARTA, Investor Daily – Rapat kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) antara Komisi VI DPR dan menteri perdagangan yang berlangsung alot akhirnya menyepakati penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kedua pihak juga sepakat BKPM bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, putusan mengenai penguatan kelembagaan BKPM sudah final. Sebelumnya terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah mengenai status BKPM. Semula sejumlah fraksi di DPR, yakni FPAN, FPPP, FPKS, FPD, dan FKB mengusulkan agar kepala BKPM menjadi setingkat menteri.

“Penguatan kelembagaan BKPM merupakan kesepakatan akhir antara pemerintah dan DPR mengenai kelembagaan BKPM. UU PM merupakan UU yang bersifat lex specialis ,” kata Anwar Sanusi.

Dia menambahkan, agar tidak terjadi distorsi, usulan beberapa fraksi agar kepala BKPM berstatus setingkat menteri tetap diakomodasi dalam implementasi di lapangan. “Itu akan diatur dalam ketentuan perundangan. Intinya, yang berkaitan dengan penanaman modal ada di bawah koordinasi BKPM,” tuturnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pengestu enggan berkomentar mengenai penguatan kelembagaan BKPM yang ditempuh melalui lobi tersebut. “RUU PM kan belum di paripurnakan,” kilahnya.

Dengan disepakatinya penguatan kelembagaan BKPM, berarti Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) tidak berlaku lagi. Berdasarkan perpres tersebut, BKPM di bawah koordinasi Departemen Perdagangan (Depdag).

Pasal 27 RUU PM berbunyi BKPM dipimpinn seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada presiden adalah bahwa BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada presiden .

“Dengan disahkannya RUU PM, aturan perundangan di bawahnya secara otomatis tidak belaku. Berarti, BKPM tidak lagi subordinat dengan Depdag,” ujar anggota Komisi VI DPR Rambe Kamarul Zaman.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar sebelum aturan kelembagaan BKPM dalam RUU PM disepakati, mengatakan, perlu dibuat rumusan yang kuat dan jelas mengenai status kelembagaan BKPM.

Tak Semua Fraksi

Penguatan kelembagaan BKPM tidak disepakati semua fraksi di Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI dari Frakasi Partai Bulan Bintang (F-PBB) Mohammad Tonas mengatakan, pihaknya bersikap dissenting opinion karena tidak ikut dalam lobi antara DPR dan pemerintah saat raker Pansus rehat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menjadi ketua Panja RUU PM mengungkapkan, Panja RUU PM yang terdiri atas DPR dan pemerintah juga telah menyepati pelayanan satu pintu guna memudahkan pelayanan kepada penanam modal.

Sebelumnya panja menyepakati kewenangan pemerintah pusat dan daerah bahwa penanaman modal asing (PMA) berada dalam koordinasi pemerintah pusat. Rapat Panja RUU PM juga telah menyepakati bentuk dan jenis fasilitas yang akan diberikan kepada penanam modal, baik PMA maupun (PMDN).

Draf akhir RUU PM yang telah disepakati pemerintah dengan DPR juga memuat aturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Aturan itu termaktub dalam Bab XIV Pasal 31 yang berbunyi Untuk memperkuat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga kesimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapakan dan dikembangkan KEK, di mana pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di KEK dan ketentuan mengenai KEK tersebut diatur dalam UU.

“Jadi, dalam membuat landasan hukum KEK, pemerintah harus mengacu kepada RUU PM,” kata anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar.

Kepala BKPM yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional KEK-Indonesia Muhammad Lutfi menuturkan, pemerintah melalui tim nasional (timnas) tengah mengodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KEK.

“Kalau pemerintah tetap mengajukan perppu sebagai landasan hukum KEK, jangan harap akan mulus di Senayan karena hal itu tidak sesaui dengan UU, yakni RUU PM,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Raker Pansus RUU PM antara Komisi VI DPR dan mendag belum berakhir. Raker itu antar alain akan menetapkan keputusan bahwa semuan ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan penanaman modal wajib berdasarkan dan disesuaikan dengan UU PM. (c99)

e-bursa
Jumat, 16 Maret 2007

Jakarta (Waspada) – Desakan resufle kabinet belakangan ini mulai, mulai memunculkan beberapa nama menteri yang diusulkan untuk diganti. Salah satunya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto. Alasannya, karena kinerja yang tidak efektif dan terkait dengan masalah insider trading PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Usulan pemeriksaan Menneg BUMN itu datang dari empat anggota DPR RI Nasril Bahar, Choirul Sholeh Rasyid (FKB), Hasto Kristiyanto (FPDIP), dan Carol D Kadang (FPDS). Mereka menilai kinerja Menteri Sugiharto perlu segera dievaluasi karena dinilai gagal melaksanakan poin-poin penting sebagaimana tercantum dalam UU No 14 Tahun 2006 tentang Perubahan APBN 2006.

“Salah satu yang menjadi sorotan kita mengenai kasus PT PGN. Menteri BUMN cenderung membiarkan terjadinya penurunan saham PGN sejak tanggal diperolehnya persetujuan DPR pada September 2006 terkait dengan divestasi 5,31 persen saham PGN,” kata salah seorang anggota DPR RI Nasril Bahar, melalui hubungan telepon dari Jakarta, Rabu (14/3).

Disebutkan Nasril, turunnya nilai saham PGN merupakan anomali di tengah-tengah kondisi korporasi PGN yang kuat. Salah satunya keuntungan yang naik sampai 100 persen, volume transmisi gas dan distribusi meningkat rata-rata 28 persen selama tiga tahun terakhir.

Menurut Nasril, Menteri BUMN juga bertindak ceroboh pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN pada 17 November 2006 karena tidak menerapkan prinsip Good Coorporate Governance, dalam pengankatan komisaris dan direksi. Komisaris yang semula 6 orang, menjadi 7, dan direksi yang semula 5 orang, menjadi 3.

Pendapat itu dikuatkan Hasto Kristiyanto. “Mengingat PGN merupakan perusahaan terbuka, maka pengangkatan komisaris dan direksi tersebut berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap BUMN,” ujar Hasto.

Masih dalam kaitan kasus PGN, ada sejumlah persoalan lain yang muncul seperti keputusan sepihak terhadap penjualan saham PGN pada harga Rp 11.350, tanpa melalui rapat formal dengan jajaran internal Kementerian BUMN dan penjamin emisi. Nasril menambahkan, dengan indikasi ini, maka mereka menilai Menteri BUMN patut diduga memiliki indikasi kuat memiliki keterkaitan dengan tidak tercapainya target diverstasi saham PGN.

Hal ini juga mengancam kewibawaan presiden sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera.

“Dengan fakta awal ini, hendaknya penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengambil tindakan untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan Menteri BUMN terhadap eksisnya pemburu rente pada divestasi saham PGN tersebut,” kata Nasril Bahar.

Waspada
Kamis, 15 Maret 2007

Kamis, 15 Maret 2007
Serambi Indonesia

JAKARTA–MIOL: Panitia Khusus DPR merombak total naskah Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM). Beberapa sektor investasi yang menyangkut keamanan dan kedaulatan negara bahkan tertutup bagi investasi asing.

“Naskah kita rombak hampir 50% dan ini untuk menampik tudingan bahwa RUU PM itu pro-asing. Salah besar itu. Namun kami bisa memahami ketakutan kawan-kawan. Saya kira itu hanya salah paham karena belum adanya komunikasi,” tegas Ketua Pansus RUU PM Didik J Rachbini di sela-sela pembahasan RUU PM bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut Didik, dalam pembahasan RUU tersebut Pansus sungguh-sungguh dan melibatkan tim ahli dari seluruh instansi terkait. Di bab awal UU ini pun ditegaskan bahwa kepentingan nasional itu nomor satu. Namun tetap tujuannya untuk iklim investasi yang kondusif.

“Ibarat mobil, kita kasih gas yang kencang, namun remnya juga kuat. Jadi, kita coba memberikan berbagai kemudahan untuk iklim investasi, namun ada instrumen kontrol yang kuat agar kepentingan nasional terjaga,” tegasnya.

Di RUU itu, lanjutnya, dirumuskan kebijakan yang memberikan pelayanan sama bagi investor dalam negeri dan luar negeri. “Kalau mereka sudah masuk, masa kita beda-bedakan. RUU ini sudah sangat berbeda dari naskah aslinya,” katanya.

Bahkan, ada beberapa sektor yang sepenuhnya tertutup untuk asing karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara, ada yang terbuka, namun ada juga yang dibatasi.

“Misalkan pembatasan wilayah usaha hypermart, itu juga diatur dan dibatasi. Jadi kita tak sepenuhnya bebas,” tandasnya.

Anggota Pansus dari F-PAN Nasril Bahar menambahkan, perombakan besar dari naskah asli RUU ini adalah upaya DPR untuk mendukung Perpres 3/2006 tentang program percepatan investasi.

“Prinsipnya kita ingin memberikan pelayanan investasi terbuka, tapi tidak mengobral kekayaan alam dan murahan. Sumber daya alam kita masih banyak. Belajar dari pengalaman masa lalu, UU ini ingin menjaga kekayaan alam itu untuk kesejahteraan anak cucu kita,” tegasnya.

Menurutnya, tim perumus RUU tersebut masih mengedepankan nasionalisme kebangsaan. Studi perbandingan dengan negara lain memberikan pelajaran bahwa keterbukaan investasi tak sepenuhnya harus diikuti.

“Tetap harus ada batasnya. Jadi kita coba akomodatif dan lentur, tapi tegas kalau sampai ada penyimpangan,” tandasnya. Di tempat sama, anggota Pansus dari F-PG Azwir Dainy Tara menyatakan RUU itu direncanakan akan selesai dibahas hari ini.

“Mudah-mudahan bisa disahkan dalam sidang paripurna 20 Maret besok,” katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengisyaratkan keterlambatan penerbitan RUU Pajak dan RUU Penanaman Modal akan memengaruhi pembentukan modal bruto tetap atau investasi yang diharapkan terjadi pada paruh kedua 2007.

“Ini sudah bulan Maret. Kita boleh bertanya pada diri sendiri. UU Penanaman Modal masih belum diselesaikan. UU pajak masih dalam proses. Kalaupun selesai, investasi itu barangkali akan muncul bukan pada tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang,” kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Rabu.

Meski demikian, menurutnya, optimisme pada 2007 tetap harus dijaga mengingat 2007 adalah tahun yang menentukan (defining moment). (Faw/Uud/Ant/OL-01)

Media Indonesia
14 Maret 2007

JAKARTA, (PR).- Komisi VI DPR menyatakan Menteri Negara BUMN telah gagal di dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2006 tentang perubahan APBN 2006, khususnya terhadap pencapaian target privatisasi sebesar Rp 3.195 triliun. Kegagalam ini telah menyebabkan kerugian negara kl. Rp 1 triliun.

Terkait hal tersebut, Komisi VI DPR meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam), dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki kemungkinan terjadinya insider trading.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Nasril Bahar dan Choirul Sholeh Rasyid (FKB) dan Hasto Kristiyanto (FPDIP) secara blak-blakan memaparkan data dan fakta kegagalan Meneg BUMN, dalam jumpa pers lintas fraksi di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3).

Disebutkan, Meneg BUMN cenderung membiarkan turunnya harga saham Perusahan Gas Negara (PGN) terkait dengan divestasi 5,31%. Turunnya nilai saham PGN adalah anomali di tengah-tengah kondisi korporasi PGN yang kuat.

Komisi VI DPR melihat adanya pola pembiaran pembentukan harga saham PGN, di mana dari prediksi CLSA diawal tahun yang optimistis namun diikuti aksi jual, sebaliknya Meril Lynch yang merekomendasikan negatif malah mengambil posisi beli.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN, Meneg BUMN bertindak ceroboh dan tidak menerapkan prinsip GCG dan pengangkatan komisaris dan direksi. “Akibat kecerobohan itu sudah tentu menjadi melemahnya kepercayaan publik terhadap BUMN. Ini juga bagian dari skenario insider trading, ” ujar Nasril Bahar.

Nasril Bahar menambahkan, Meneg BUMN juga membiarkan manipulasi pembentukan harga dengan menekan divestasi dan mengambil keputusan sepihak terhadap persetujuan penjualan saham PGN pada harga Rp 11.350,00.

Meneg BUMN tidak memerhatikan riset atas prediksi harga saham PGN 12 ke depan sebesar Rp 15.850,00 (Danareksa) dan Rp 15.000,00 (Bahana Sekuritas). Keputusan itu sangat bertentangan dengan kesepakatan rapat tanggal 14 Desember 2006 yang menolak harga saham PGN Rp 11.300,00. Dan, anehnya kata anggota dewan itu, BUMN tunduk pada lobi Direktur Utama Danareksa guna melaksanakan divestasi secara tergesa-gesa pada tanggal 15 Desember 2006.

Kegagalan Meneg BUMN, bukan hanya merugikan negara Rp 1 triliun tapi sangat mengancam kewibawaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (A-109)***

Pikiran Rakyat
Rabu, 14 Maret 2007