Anggota Panitia Anggaran Nasril Bahar: Pengajuan APBD Lambat Rakyat Dirugikan

Medan (Medan Pos) – Keterlambatan beberapa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 sebenarnya sangat merugikan rakyat. Karena, pemerintah dinilai masih menggunakan pola lama dalam memandang penggunaan anggaran. Dan keterlambatan pengajuan APBD 2007 itu juga dialami Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemko Medan.

Menanggapi lambatnya APBD Pemprovsu dan Pemkab/Pemko se Sumut, anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nasril Bahar, menyatakan, keterlambatan pengajuan anggaran yang disebut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu, menyebabkan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat pembangunan lebih cepat di awal tahun, kini terpaksa menunggu lebih lama.

“Dari sisi itu saja rakyat sangat dirugikan. Belum lagi melihat kemungkinan maksud ganda dari keterlambatan pengajuan itu. Mungkin benar ada masalah teknis,” ujar Nasril Bahar kepada Medan Pos melalui hubungan telepon, Jumat (2/3).

Tetapi, kata dia, bisa saja alasannya karena faktor nonteknis atau memang sebenarnya tidak ada masalah, namun sengaja diperlama untuk keuntungan pihak tertentu. Baik kepentingan politis maupun nonpolitis. Sinyalemen akan kemungkinan itu, ujar Nasril, memang ada. Namun dia menolak menyebutkan daeah mana yang dia maksud.

Bukan Hanya Sumut Nasril membenarkan sejumlah daerah lain, tidak hanya di Sumatera Utara, juga mengalami keterlambatan dalam pengajuan APBD, seperti di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Pokok persoalannya ada pada pemahaman tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2000 serta penjabaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007.

Namun kata Nasril, mestinya hal seperti bisa diselesaikan lebih awal. Jangan kemudian menunggu di ujung-ujung Februari atau bahkan pekan pertama Maret baru kemudian diajukan. Padahal APBD itu harus selesai juga pada bulan Maret, sebab lewat dari Maret akan ada pinalti yang diberikan melalui Departemen Dalam Negeri.

“Dengan pembahasan yang hanya satu bulan, kita tidak yakin pembahasan itu akan efektif. Pemerintah daerah tidak memberikan waktu yang cukup untuk menelaah rancangan anggaran yang diajukan,” ujar Nasril yang juga anggota Panitia Anggaran.

Dalam tempo satu bulan itu, kata Nasril, rakyat juga tidak bisa menilai apakah APBD yang diajukan sudah memihak kepada kepentingan rakyat. Apalagi memang selama ini pemerintah daerah tidak memberi akses luas terhadap rakyat untuk mengetahui isi-isi APBD, bahkan yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah.

“Ke depan, keterbukaan anggaran mestinya sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan. Dokumen itu bukan rahasia negara. Rakyat dapat harus mendapat akses untuk mengetahuinya. Website pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota yang berbiaya jutaan rupiah, bisa menjadi jembatan untuk itu. Lagipula website memang dimaksudkan untuk itu,” ujar Nasril Bahar. (R-19)

Medan Pos
Sabtu, 3 Maret 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: