RUU Penanaman Modal Dirombak Total

JAKARTA–MIOL: Panitia Khusus DPR merombak total naskah Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM). Beberapa sektor investasi yang menyangkut keamanan dan kedaulatan negara bahkan tertutup bagi investasi asing.

“Naskah kita rombak hampir 50% dan ini untuk menampik tudingan bahwa RUU PM itu pro-asing. Salah besar itu. Namun kami bisa memahami ketakutan kawan-kawan. Saya kira itu hanya salah paham karena belum adanya komunikasi,” tegas Ketua Pansus RUU PM Didik J Rachbini di sela-sela pembahasan RUU PM bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut Didik, dalam pembahasan RUU tersebut Pansus sungguh-sungguh dan melibatkan tim ahli dari seluruh instansi terkait. Di bab awal UU ini pun ditegaskan bahwa kepentingan nasional itu nomor satu. Namun tetap tujuannya untuk iklim investasi yang kondusif.

“Ibarat mobil, kita kasih gas yang kencang, namun remnya juga kuat. Jadi, kita coba memberikan berbagai kemudahan untuk iklim investasi, namun ada instrumen kontrol yang kuat agar kepentingan nasional terjaga,” tegasnya.

Di RUU itu, lanjutnya, dirumuskan kebijakan yang memberikan pelayanan sama bagi investor dalam negeri dan luar negeri. “Kalau mereka sudah masuk, masa kita beda-bedakan. RUU ini sudah sangat berbeda dari naskah aslinya,” katanya.

Bahkan, ada beberapa sektor yang sepenuhnya tertutup untuk asing karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara, ada yang terbuka, namun ada juga yang dibatasi.

“Misalkan pembatasan wilayah usaha hypermart, itu juga diatur dan dibatasi. Jadi kita tak sepenuhnya bebas,” tandasnya.

Anggota Pansus dari F-PAN Nasril Bahar menambahkan, perombakan besar dari naskah asli RUU ini adalah upaya DPR untuk mendukung Perpres 3/2006 tentang program percepatan investasi.

“Prinsipnya kita ingin memberikan pelayanan investasi terbuka, tapi tidak mengobral kekayaan alam dan murahan. Sumber daya alam kita masih banyak. Belajar dari pengalaman masa lalu, UU ini ingin menjaga kekayaan alam itu untuk kesejahteraan anak cucu kita,” tegasnya.

Menurutnya, tim perumus RUU tersebut masih mengedepankan nasionalisme kebangsaan. Studi perbandingan dengan negara lain memberikan pelajaran bahwa keterbukaan investasi tak sepenuhnya harus diikuti.

“Tetap harus ada batasnya. Jadi kita coba akomodatif dan lentur, tapi tegas kalau sampai ada penyimpangan,” tandasnya. Di tempat sama, anggota Pansus dari F-PG Azwir Dainy Tara menyatakan RUU itu direncanakan akan selesai dibahas hari ini.

“Mudah-mudahan bisa disahkan dalam sidang paripurna 20 Maret besok,” katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengisyaratkan keterlambatan penerbitan RUU Pajak dan RUU Penanaman Modal akan memengaruhi pembentukan modal bruto tetap atau investasi yang diharapkan terjadi pada paruh kedua 2007.

“Ini sudah bulan Maret. Kita boleh bertanya pada diri sendiri. UU Penanaman Modal masih belum diselesaikan. UU pajak masih dalam proses. Kalaupun selesai, investasi itu barangkali akan muncul bukan pada tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang,” kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Rabu.

Meski demikian, menurutnya, optimisme pada 2007 tetap harus dijaga mengingat 2007 adalah tahun yang menentukan (defining moment). (Faw/Uud/Ant/OL-01)

Media Indonesia
14 Maret 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: