Kasus PGN: Menneg BUMN Diminta Mundur

Jakarta (Waspada) – Desakan resufle kabinet belakangan ini mulai, mulai memunculkan beberapa nama menteri yang diusulkan untuk diganti. Salah satunya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto. Alasannya, karena kinerja yang tidak efektif dan terkait dengan masalah insider trading PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Usulan pemeriksaan Menneg BUMN itu datang dari empat anggota DPR RI Nasril Bahar, Choirul Sholeh Rasyid (FKB), Hasto Kristiyanto (FPDIP), dan Carol D Kadang (FPDS). Mereka menilai kinerja Menteri Sugiharto perlu segera dievaluasi karena dinilai gagal melaksanakan poin-poin penting sebagaimana tercantum dalam UU No 14 Tahun 2006 tentang Perubahan APBN 2006.

“Salah satu yang menjadi sorotan kita mengenai kasus PT PGN. Menteri BUMN cenderung membiarkan terjadinya penurunan saham PGN sejak tanggal diperolehnya persetujuan DPR pada September 2006 terkait dengan divestasi 5,31 persen saham PGN,” kata salah seorang anggota DPR RI Nasril Bahar, melalui hubungan telepon dari Jakarta, Rabu (14/3).

Disebutkan Nasril, turunnya nilai saham PGN merupakan anomali di tengah-tengah kondisi korporasi PGN yang kuat. Salah satunya keuntungan yang naik sampai 100 persen, volume transmisi gas dan distribusi meningkat rata-rata 28 persen selama tiga tahun terakhir.

Menurut Nasril, Menteri BUMN juga bertindak ceroboh pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN pada 17 November 2006 karena tidak menerapkan prinsip Good Coorporate Governance, dalam pengankatan komisaris dan direksi. Komisaris yang semula 6 orang, menjadi 7, dan direksi yang semula 5 orang, menjadi 3.

Pendapat itu dikuatkan Hasto Kristiyanto. “Mengingat PGN merupakan perusahaan terbuka, maka pengangkatan komisaris dan direksi tersebut berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap BUMN,” ujar Hasto.

Masih dalam kaitan kasus PGN, ada sejumlah persoalan lain yang muncul seperti keputusan sepihak terhadap penjualan saham PGN pada harga Rp 11.350, tanpa melalui rapat formal dengan jajaran internal Kementerian BUMN dan penjamin emisi. Nasril menambahkan, dengan indikasi ini, maka mereka menilai Menteri BUMN patut diduga memiliki indikasi kuat memiliki keterkaitan dengan tidak tercapainya target diverstasi saham PGN.

Hal ini juga mengancam kewibawaan presiden sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera.

“Dengan fakta awal ini, hendaknya penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengambil tindakan untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan Menteri BUMN terhadap eksisnya pemburu rente pada divestasi saham PGN tersebut,” kata Nasril Bahar.

Waspada
Kamis, 15 Maret 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: