Kandas, Upaya Jadikan BKPM Setingkat Menteri

JAKARTA, Investor Daily – Rapat kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) antara Komisi VI DPR dan menteri perdagangan yang berlangsung alot akhirnya menyepakati penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kedua pihak juga sepakat BKPM bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, putusan mengenai penguatan kelembagaan BKPM sudah final. Sebelumnya terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah mengenai status BKPM. Semula sejumlah fraksi di DPR, yakni FPAN, FPPP, FPKS, FPD, dan FKB mengusulkan agar kepala BKPM menjadi setingkat menteri.

“Penguatan kelembagaan BKPM merupakan kesepakatan akhir antara pemerintah dan DPR mengenai kelembagaan BKPM. UU PM merupakan UU yang bersifat lex specialis ,” kata Anwar Sanusi.

Dia menambahkan, agar tidak terjadi distorsi, usulan beberapa fraksi agar kepala BKPM berstatus setingkat menteri tetap diakomodasi dalam implementasi di lapangan. “Itu akan diatur dalam ketentuan perundangan. Intinya, yang berkaitan dengan penanaman modal ada di bawah koordinasi BKPM,” tuturnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pengestu enggan berkomentar mengenai penguatan kelembagaan BKPM yang ditempuh melalui lobi tersebut. “RUU PM kan belum di paripurnakan,” kilahnya.

Dengan disepakatinya penguatan kelembagaan BKPM, berarti Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) tidak berlaku lagi. Berdasarkan perpres tersebut, BKPM di bawah koordinasi Departemen Perdagangan (Depdag).

Pasal 27 RUU PM berbunyi BKPM dipimpinn seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada presiden adalah bahwa BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada presiden .

“Dengan disahkannya RUU PM, aturan perundangan di bawahnya secara otomatis tidak belaku. Berarti, BKPM tidak lagi subordinat dengan Depdag,” ujar anggota Komisi VI DPR Rambe Kamarul Zaman.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar sebelum aturan kelembagaan BKPM dalam RUU PM disepakati, mengatakan, perlu dibuat rumusan yang kuat dan jelas mengenai status kelembagaan BKPM.

Tak Semua Fraksi

Penguatan kelembagaan BKPM tidak disepakati semua fraksi di Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI dari Frakasi Partai Bulan Bintang (F-PBB) Mohammad Tonas mengatakan, pihaknya bersikap dissenting opinion karena tidak ikut dalam lobi antara DPR dan pemerintah saat raker Pansus rehat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menjadi ketua Panja RUU PM mengungkapkan, Panja RUU PM yang terdiri atas DPR dan pemerintah juga telah menyepati pelayanan satu pintu guna memudahkan pelayanan kepada penanam modal.

Sebelumnya panja menyepakati kewenangan pemerintah pusat dan daerah bahwa penanaman modal asing (PMA) berada dalam koordinasi pemerintah pusat. Rapat Panja RUU PM juga telah menyepakati bentuk dan jenis fasilitas yang akan diberikan kepada penanam modal, baik PMA maupun (PMDN).

Draf akhir RUU PM yang telah disepakati pemerintah dengan DPR juga memuat aturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Aturan itu termaktub dalam Bab XIV Pasal 31 yang berbunyi Untuk memperkuat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga kesimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapakan dan dikembangkan KEK, di mana pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di KEK dan ketentuan mengenai KEK tersebut diatur dalam UU.

“Jadi, dalam membuat landasan hukum KEK, pemerintah harus mengacu kepada RUU PM,” kata anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar.

Kepala BKPM yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional KEK-Indonesia Muhammad Lutfi menuturkan, pemerintah melalui tim nasional (timnas) tengah mengodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KEK.

“Kalau pemerintah tetap mengajukan perppu sebagai landasan hukum KEK, jangan harap akan mulus di Senayan karena hal itu tidak sesaui dengan UU, yakni RUU PM,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Raker Pansus RUU PM antara Komisi VI DPR dan mendag belum berakhir. Raker itu antar alain akan menetapkan keputusan bahwa semuan ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan penanaman modal wajib berdasarkan dan disesuaikan dengan UU PM. (c99)

e-bursa
Jumat, 16 Maret 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: