Soal Aliran Dana Pilpers 2004, DPR Kembali Persiapkan Hak Interplasi, Untuk Kejujuran

Jakarta (Berita): Setelah rapat interplasi Iran tertunda akibat ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR sudah menggulirkan hak interplasi soal lumpur Lapindo.

Dalam proses pengajuan hak interplasi lumpur Lapindo yang masih ditangan pimpinan DPR, ternyata DPR masih menyisakan satu lagi peluru yang siap ditembakkan.

Saat ini, kalangan anggota DPR sedang menyusun pengajuan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap dugaan penyimpangan aliran dana Pilpers 2004.

Sasaran tembaknya siapa-siapa para pemimpin, pejabat, tokoh, elite politik yang benar benar menerima dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Pemilihan Presiden (Pilpres).

”Kita harus cari tahu siapa yang berbohong dan kita tak ingin kasus ini ditutupi dan diselesaikan secara adat, ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Nasril Bahar,yang tercatat sebagai salah seorang dari 19 anggota DPR-RI pengusul penggunaan hak menyatakan pendapat ketika diwawancarai Berita di gedung DPR Jakarta , Kamis (7/6).

Menurutnya pengusutan kasus aliran dana Pilpers yang disebut dari dana DKP dan asing harus secara tuntas. Kasus ini buka hanya menjadi persoalan hukum tetapi sudah menyangkut persoalan moral bangsa karena terindikasi yang menerima dana itu adalah para tokoh yang menjadi pemimpin, disamping para pejabat, elite politik, sampai dengan perorangan .

Disamping menempatkan hukum sebagai panglima, dalam menuntaskan kasus ini, juga diperlukan kejujuran dari orang yang memang menerima , khususnya para tokoh-tokoh yang juga sampai saat ini sebagai pemimpin.

Arti dari sebuah kejujuran, ujar Nasril amat sangat mulia sehingga kasus aliran dana Pilpers 2004 tidak menjadi catatan buruk bagi perjalanan sejarah bangsa.

Kejujuran yang sudah disampaikan Amien Rais dengan berterus-terang mengakui menerima dana DKP, tambahnya, sebenarnya sudah dapat mengungkap siapa-siapa yang menutup kejujuran dengan kebohongan.

”Masa ya, dari ratusan orang yang disebut-sebut menerima aliran dana DKP hanya pak Amien Rais yang mengakuinya secara jujur?”

Agar kita tidak menanamkan kebohongan kepada generasi muda, kita hartus mencari tahu siapa yang berbohong dalam kasus ini, itulah tujuan pengajuan hak menyatakan pendapat merupakan pintu untuk membongkar kebohongan, tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini sembari mengajak mereka yang menerima rela melepas jabatan dan pangkat untuk kejujuran demi bangsa dan negara. (aya)

Berita Sore
Senin, 9 Juni 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: