Archive for August, 2007

Persetujuan DPR atas remunerasi alias kenaikan tunjangan bagi pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) dalam APBN-P 2007 terus dikritik. Pasalnya, penerimaan pajak Semester 12007 yang belum dicapai dinilai sebagai bentuk kegagalan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, khususnya Departemen Keuangan.

“Realisasi pajak Semester I tahun 2007, realisasinya hanya Rp 155 triliun dari Rp 411 triliun. Secara proporsional pencapaian sektor pajak tidak mendekati 50 persen,” kata Nasril Bahar di Jakarta, Selasa (28/8) kemarin. Dari data tersebut, kata Nasril, reformasi birokrasi belum sepenuhnya dijalankan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Kata dia, soal defisit anggaran tahun 2008 yang ditetapkan 1,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dananya bersumber dari pembiayaan utang luar dan dalam negeri serta privatisasi.

“Kalau memang demikian, kelihatan Depkeu tidak komit mengoptimalkan pendapatan pajak, jadi tidak usah melakukan itu,” tandasnya.

Di sisi lain, sebut Nasril, penolakan terhadap kenaikan remunerasi pegawai Depkeu juga untuk menghindari kecemburuan di antara sesama aparat negara.

“Di luar Depkeu kan, ada juga pegawai departemen lain. Mereka juga harus diapresiasi dong. Kasih reward kalau baik, sanksi kalau mereka melanggar,” cetusnya.

Ditegaskan Nasril, FPAN secara umum menyetujui APBN-P tahun 2007, terkecuali remunerasi. Pihaknya keberatan, karena ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. “Apakah reformasi birokrasi harus didahului remunerasi. Itu tak pantas,” ujar Nasril.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR telah menyetujui anggaran remunerasi untuk Departemen Keuangan (Depkeu), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 1,464 triliun dalam APBN-P 2007. Dengan rincian Depkeu Rp 997,704 miliar, MA Rp 393,066 miliar dan BPK Rp 74,125 miliar. Remunerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi diperuntukan buat bulan September hingga November 2007.

BPK RI
Kamis, 30 Agustus 2007
Sumber: Rakyat Indonesia

Advertisements
JAKARTA: DPR menyetujui usulan pemerintah mengenai program subsidi minyak goreng bagi 15,8 juta rumah tangga miskin (RTM) sebesar Rp325 miliar. Rencananya dana itu akan disuntikkan menjelang Lebaran guna mengantisipasi tingginya harga komoditas tersebut.

Persetujuan subsidi tersebut disampaikan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis dalam rapat paripurna perubahan APBN 2007 bersama alokasi subsidi lain dengan nilai total Rp 105,02 triliun.

“Subsidi untuk minyak goreng sebesar Rp325 miliar, mengenai skema subsidi dan bentuk distribusi minyak goreng akan dibahas lebih lanjut di komisi terkait [komisi VI] bersama pemerintah,” kata Emir dalam sidang paripurna di gedung DPR, kemarin.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana tambahan untuk subsidi minyak goreng itu diambil dari hasil penambahan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) yang diberlakukan sejak 15 Juni 2007.

Pada pertengahan Juni lalu, pemerintah telah menaikkan PE CPO dan turunannya sebesar 6,5% dan khusus palm kernel oil (PKO) sebesar 10%. Dengan adanya kenaikan itu, kalangan pengusaha sawit dan masyarakat meminta alokasi dana PE dikembalikan ke bidang terkait, khususnya untuk subsidi harga minyak goreng.

Menkeu mengatakan alokasi subsidi itu memang sebagai wujud dari usulan semua pihak bahwa keuntungan dari PE CPO dan turunannya akan dikembalikan ke masyarakat untuk menstabilkan harga minyak goreng.

“Ini betul-betul sebagai earmark agar masyarakat memahami bahwa benefit dari PE CPO memang akan dikembalikan ke masyarakat, untuk menstabilkan harga minyak goreng terutama pada kelompok miskin [RTM],” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah akan berusaha bersungguh-sungguh supaya subsidi sebesar Rp325 miliar jatuh ke rakyat miskin terutama pada saat menjelang Lebaran, Natal dan tahun baru.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan subsidi minyak goreng itu ditujukan untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan diperkirakan bisa disalurkan mulai September.

“Alokasinya dihitung dari angka rumah tangga miskin dan keperluan minyak goreng per bulan itu berapa liter, serta untuk berapa bulan. Tapi itu kan hanya perkiraan, sekarang kami harus mempertajam target penerima dan mekanisme [penyaluran],” katanya, kemarin.

Kebijakan subsidi minyak goreng menggunakan perhitungan yang digunakan dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin). Program Raskin mencakup 15,8 juta rumah tangga miskin.

Sementara itu, cakupan program subsidi minyak goreng itu akan lebih rendah dibandingkan raskin. Mendag mengatakan teknis penyaluran termasuk jumlah rumah tangga yang berhak menerima masih dibahas.

Siapkan Mekanisme

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi menyatakan dengan disetujuinya subsidi itu maka pihaknya akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas mekanisme penyaluran secara detail.

“Syukur sudah disetujui, berarti sudah ada peluang untuk melakukan program penyaluran minyak goreng tersubsidi kepada rakyat miskin, menjelang Lebaran dan kami akan segera konsolidasi detail mekanismenya,” kata Bayu saat dihubungi Bisnis, kemarin.

Mengenai besaran subsidi dan jumlah minyak goreng yang akan diterima per RTM setelah adanya dana sebesar Rp325 miliar, Bayu mengatakan masih akan dibahas secara teknis.

Panitia Anggaran Komisi VI DPR Nasril Bahar menyatakan bahwa pihaknya juga belum memiliki formula mengenai skema penyaluran subsidi dan besarannya berapa yang mesti diterima RTM.

“Itu [formulanya] kami masih menunggu pemerintah, karena pemerintah yang mengajukan usul. Jadi, kami menunggu mekanisme selanjutnya, mungkin minggu depan baru dibahas bersama,” ujarnya kepada Bisnis. (m02) (lutfi.zaenudin@bisnis.co.id/bastanul.siregar@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia
Rabu, 29 Agustus 2007

(ANTARA News) – Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa, menyetujui adanya anggaran renumerasi untuk Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp1,464 triliun dalam APBN-P 2007.

“Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Depkeu, MA dan BPK membutuhkan dana remunerasi Rp1,464 triliun,” kata Ketua Panitia Anggaran, Emir Moeis, dalam laporannya kepada rapat paripurna DPR.

Emir Moeis mengatakan renumerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut untuk bulan September hingga November 2007, dengan perincian untuk Depkeu Rp997,704 miliar, MA Rp393,066 miliar dan BPK Rp74,125 miliar.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, semua fraksi menyetujui hal itu, meski Fraksi PAN menyatakan keberatannya.

Menurut Juru Bicara Fraksi PAN, Nasril Bahar, keberatan itu karena remunerasi yang telah dilakukan belum memiliki korelasi positif dengan upaya meningkatkan penerimaan negara.

Untuk itu Fraksi PAN mengusulkan kebutuhan anggaran remunerasi dibahas secara komprehensif pada saat pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2008.

Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ramson Siagiaan mendukung renumerasi tersebut, namun dibutuhkan perencanaan yang komprehensif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan pandangan akhir pemerintah mengatakan perbaikan birokrasi harus diimbangi dengan sistem renumerasi yang baik. (*)

Antara
Selasa, 28 Agustus 2007

Kisaran (SIB) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) harus menjadi motor penggerak pembangunan serta mampu menempatkan diri menjadi kaum cendikia yang berakhlak mulia. Demikian disampaikan Bupati Asahan Drs H Risuddin saat menerima audiensi Panitia Muscab VII IMM Asahan Tanjung Balai, Kamis (22/11) di ruang kerjanya.

Selain memberikan apresiasi positif Bupati Asahan juga mengharapkan agar dalam musyawarah yang akan dilangsungkan pada 3-4 Desember 2007 di Hotel Akasia Kisaran nanti, IMM mampu dapat melahirkan buah pikiran terbaiknya. Kemudian, dapat memilih serta menyusun kepengurusan baru secara demokrasi tanpa memaksakan kehendak perseorangan.

“Ciptakan program kerja yang dapat memberikan arti langsung di tengah masyarakat dan lakukanlah musyawarah secara bermartabat. Demokrasi jangan ditafsirkan secara salah arti,” ujarnya seraya berharap moto Muscab tersebut “Tingkatkan Progresifitas Gerakan Ikatan, Ciptakan Kader Religius Nasionalis” dapat menjadi motivator mahasiswa dalam menjadikan dirinya insan bertaqwa dan menghargai serta menjaga kehormatan maupun kedaulatan bangsa.

Ketua PC IMM Asahan Tanjung Balai, Yasir Ul Haque didampingi Sekretarisnya, Rusli Marpaung serta Panitia Pelaksana Muscab yakni Fahrul Simangunsong (Ketua), Kiki Komeini (Sekretaris), Anda Suhendra Rambe dan Dianti Novita Marwa pada kesempatan tersebut juga menyampaikan dalam rangkaian kegiatan acara dimaksud akan digelar talk show bertema membangun kemandirian gerakan mahasiswa dalam percepatan pembangunan daerah.

“Kita berharap dari forum diskusi ini akan lahir langkah-langkah strategis yang akan dilakukan mahasiswa untuk melakukan peran serta aktifnya,” ujar Yasir seraya menyebutkan selaku keynote speaker pada acara itu adalah anggota DPR RI , H Nasril Bahar SE serta pemateri Abdul Hakim Siagian SH MH (anggota DPRD SU), Drs. Adi Munasip, Drs Putrama Al Khairi (anggota DPRD Medan), Dahroh Hutagaol SE (anggota DPRD Asahan) serta Ketua Umum DPD IMM Sumut 2000-2002 Muslim Simbolon SAg. Bertindak sebagai moderator Suhandi (Ketum DPD IMM Sumut 2003-2005).

“Para pemateri dan moderator adalah mantan Ketua IMM Sumatera Utara dan Asahan. Ketua DPD IMM Sumut Zulfi Amri juga menyatakan kesiapannya untuk hadir,” tukas Yasir. (S24/x)

Sinar Indonesia Baru
Rabu, 29 Agustus 2007