Perpu tentang Batam, Pertaruhan Politik Presiden

Rabu (5/9) malam, Komisi VI DPR mengundang ahli hukum Prof Dr Ismail Sunny, Prof Harun Alrasid, dan Prof Erman Rajagukguk. Mereka diundang untuk didengar pendapatnya sehubungan dengan adanya kondisi “darurat ekonomi” yang didalilkan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2007.Tanggal 4 Juni 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu No 1/2007 tentang Perubahan Atas UU No 36/2000 tentang Penetapan Perpu No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang. Tidak ada yang salah dengan terbitnya perpu karena kewenangan itu memang diberikan konstitusi kepada presiden.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945—pasal itu tidak ikut tersentuh empat kali perubahan—disebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Kemudian, dalam Ayat (2) tertera, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.” Pada Ayat (3), “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut.”

Seusai rapat Rabu malam, anggota Komisi VI DPR Hasto Kristianto dari Fraksi PDIP mengatakan, meskipun selama ini DPR dihadapkan pada pilihan “menerima” atau “menolak” perpu, kini akan coba dikembangkan skenario lain, yakni mengubah substansi perpu. “Secara substansi PDI-P tak menolak penetapan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas, tetapi menolak prosedur pengaturan melalui perpu,” ujar Hasto.Klausul “kegentingan memaksa” yang menjadi prasyarat terbitnya perpu memang tidak didefinisikan secara tegas.

“Memang tidak ada definisi yang jelas soal kegentingan memaksa atau state of emergency,” ujar ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, kepada Kompas.

Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 disebutkan, Pasal 22 UUD 1945 mengenai noodveroordeningsrecht, Presiden. Aturan ini perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang, harus disahkan pula oleh DPR.

Soal penafsiran

Kegentingan memaksa selalu menghadirkan konflik penafsiran dari berbagai kalangan. Kekosongan hukum mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi dinilai satu kelompok masyarakat merupakan kegentingan memaksa. Kemudian, mereka mendesak presiden menerbitkan perpu. Namun, pemerintah dan DPR bersepakat tidak ada kegentingan memaksa sehingga tak perlu ada perpu.

Namun, berkaitan dengan Perpu No 1/2007 yang terkait dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah mengonstruksikan adanya kegentingan yang memaksa. Presiden Yudhoyono mendalilkan, “Penundaan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah menciptakan kondisi darurat ekonomi dan hal ihwal kegentingan yang lainnya yang mendorong pemerintah menempuh kebijakan strategis untuk mengatasinya.

”SubstansiSalah satu substansi penting dalam Perpu No 1/2007 adalah mengambil kembali kewenangan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sebelumnya ditetapkan bersama pemerintah dan DPR melalui undang-undang, hanya menjadi milik pemerintah melalui peraturan pemerintah.
Dalam Perpu No 1/2000 diatur, batas-batas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Itulah satu sebab yang membuat anggota DPR bereaksi keras. “Itu sama dengan mengambil alih kewenangan DPR,” ujar Hasto. Bagi Hasto, terbitnya Perpu No 1/2007 yang kemudian diteruskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan PP No 48/20007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun menunjukkan kemenangan lobi korporasi. “Fraksi PDIP jelas menolak perpu itu,” ujar politisi muda dari PDI-P yang mengaku telah didekati korporasi untuk ditawari tanah di kawasan bebas itu.

Posisi politik PDI-P dengan 127 kursi di DPR tegas dan jelas. Hasto menegaskan, Perpu No 1/2007 itu menabrak sejumlah pasal dalam UU No 32/2004 dan UU No 25/2007. Karena itu, partai yang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono tersebut bertekad untuk menolak Perpu No 1/2007.Harian Kontan (6/9) menyebut lima fraksi DPR—Fraksi PDIP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi PAN—ancang- ancang bakal menolak Perpu No 1/2007. “Free trade zone memang mendorong investasi, tetapi kami tidak melihat ada posisi darurat atau kegentingan ekonomi,” kata Nasril Bahar dari Fraksi PAN (Kontan, 6/9). Namun, sejarah parlemen Indonesia, paling tidak mempertontonkan sikap politik DPR bisa berubah dengan sangat cepat.

Pertaruhan

Diterima atau ditolaknya Perpu No 1/2007 tentunya akan membawa konsekuensi bagi masa depan Batam, Bintan, Karimun. Jika Perpu No 1/2007 diterima DPR, eksistensi ketiga PP mengenai Batam, Bintan, Karimun tidaklah menjadi masalah. Ketiga PP itu tetap akan eksis. Sebaliknya, jika Perpu No 1/2007 itu ditolak DPR, otomatis ketiga PP tersebut kehilangan legitimasi legalnya. Artinya, ketiga PP itu tidak mempunyai makna hukum apa pun. Putusan DPR itu tentunya menjadi pertaruhan bagi Presiden Yudhoyono sendiri.

Sebagian kalangan menilai pemerintah agak terburu-buru dan spekulatif ketika tetap menerbitkan ketiga PP itu, sementara nasib Perpu No 1/2007 itu sendiri belum jelas. Namun bagi ahli hukum Satya Arinanto, sifat sebuah perpu memang berlaku sejak diundangkan. “Jika nanti Perpu itu ditolak DPR, ya PP itu juga akan batal demi hukum dengan sendirinya. Itu tergantung DPR,” ujar Satya.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat) mempunyai pandangan senada. Ia menyayangkan terbitnya ketiga PP sebelum “nasib” Perpu No 1/2007 disikapi DPR. “Ya kalau DPR menolak, ketiga PP itu invalid. Dan ini tentunya pertaruhan politik bagi Presiden,” ujar Benny.

Seusai pertemuan Komisi VI DPR dengan ketiga ahli hukum itu Rabu malam, membawa sejumlah anggota DPR berpikir lain. Utak-atik hukum coba dilakukan. Sebagaimana dikatakan Hasto, adalah mengonstruksikan Perpu No 1/2007 sebagai rancangan undang-undang yang bisa diubah DPR. Jika skenario tersebut bisa diterima, substansi Perpu No 1/2007 itu bisa ditambah butir-butirnya, termasuk industri-industri seperti apa yang bisa dikembangkan di kawasan bebas itu. “Termasuk bagaimana mengimplementasikan demokrasi ekonomi di sana,” ujarnya.

Namun, utak-atik hukum itu ditolak Benny. Persyaratan perpu memang dibuat ketat untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum.

“Pilihannya, diterima atau ditolak, tak bisa diubah,” ujar anggota DPR yang juga ahli hukum tata negara.

Sistem demokrasi Indonesia memang terasa melelahkan, bertele-tele, dan mahal. Mungkin, pemerintah yang terbiasa dalam alam otokrasi kadang tidak sabar dengan proses politik yang melelahkan. Pada satu sisi, ada kepentingan untuk menarik investasi dan penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan kerja sigap dan cepat. Pada sisi lain ada proses demokrasi konstitusional yang kadang melelahkan tetapi tetap harus dilalui. Namun, esensi dari politik adalah seni untuk mencari berbagai kemungkinan sehingga tarikan dari kedua kutub itu niscaya bisa dicari jalan keluarnya! (Budiman Tanuredjo)

Kompas
Jumat, 7 September 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: