Road Map Industri Nasional

Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengatakan, pemerintah saat ini menggodok roadmap industri nasional yang akan dijadikan dasar untuk pemberian insentif bagi penanam modal guna meningkatkan investasi di Indonesia.

industry.jpg“Saat ini dibahas (road map industri nasional, red), Oktober nanti akan selesai. Kami akan ketemu dengan kalangan dunia usaha seperti Kadin,” ujar Fahmi di kantor menko perekonomian Jakarta, Selasa (18/9). Pemerintah, berdasarkan UU Penanaman Modal, diamanatkan menerbitkan perangkat hukum berupa peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pemberian insentif pajak bagi penanam modal.

Instruksi UU PM itu selanjutnya tercantum dalam Inpres 6/2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pelaku UMKM. Dalam Inpres 6/ 2007, menteri perindustrian ditugasi untuk menerbitkan roadmap industri nasional dengan batas waktu Oktober 2007. Sementara itu, PMK insentif untuk penanaman modal ditargetkan paling lama Desember 2007.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan penerbitan PMK Penanaman Modal, Hal senada dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. “Semakin cepat semakin baik, tapi kami perlu waktu untuk menyelesaikannya,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya saat ini melakukan kajian terhadap sejumlah bidang usaha yang akan diprioritaskan untuk mendapat insentif.

Bidang usaha yang dimaksud tersebut antara lain, oil refinery, baja, otomotif, elektronik, besi baja, tekstil dan garmen, aromatic dan petrokimia. Selain itu, perkapalan, produk pertanian antara lain kakao, minyak sawit, karet, tanaman pangan, dan perikanan.

PP 1/2007
Terkait pemberian insentif pajak, Lutfi mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono telah menginstruksikan untuk melakukan kajian sebagai langkah awal revisi PP 1/2007 tentang pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu di Indonesia.

“Insentif PP 1/2007 hanya akan diberikan kepada usaha yang telah mendapat izin sejak Januai 2007 dan telah beroperasi secara komersil, saat ini ada perbedaan dan nanti akan dibahas oleh Tim PEPI (pengembangan ekspor dan pengembangan investasi). Untuk pemberian insentif memang membutuhkan waktu,” ujar Lutfi.

Menanggapi belum direalisasikannya pemberian insentif PP 1/2007 dan akan diterbitkannya PMK insentif, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar dan Sundari Fitriani mengimbau pemerintah untuk meningkatkan koordinasi. Hal tersebut agar pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam pemberian insentif.

Investor Daily Indonesia
Dirjen Pajak
Rabu, 19 September 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: