Daya Serap Pupuk di Sumut Rendah, 2008 Pemerintah Anggarkan Rp 8,7 Triliun

MedanBisnis – Medan, Anggota Komisi VI DPR RI, H Nasril Bahar SE mengatakan, daya serap pupuk di Sumatera Utara (Sumut) masih rendah, khususnya pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyaluran pupuk hingga ke tingkat petani mengalami kendala.

“Faktanya banyak petani tidak mendapat pupuk bersubsidi sehingga terpaksa membeli pupuk dengan harga mahal. Ini disebabkan ada kesalahan sistem distribusi yang menyebabkan petani tidak mendapatkan porsi pupuk bersubsidi sebagaimana harusnya. Akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangat sulit,” kata Nasril Bahal kepada wartawan, di Medan, Selasa (25/9).

Lambannya penyelesaian pupuk bersubsidi di Sumut, menurut dia, karena Pemprop Sumut masih tutup mata dalam mengatasi persoalan ini. “Kami meminta pihak Pemprop jangan menutup mata terhadap persoalan birokrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi ini. Kami mendapat laporan dari distributor, hanya untuk mendapatkan rekomendasi jumlah usulan kebutuhan pupuk di tingkat kabupaten dan kota saja, mereka harus mengeluarkan dana, mereka harus membayar. Itu pengakuan distributor,” katanya.

Nasril merasa terkejut dan heran melihat kenyataan bahwa sampai Agustus 2007, Sumut baru berhasil menyerap 56% dari 200.000 ton pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk propinsi ini. Padahal di sejumlah daerah lainnya, penyaluran pupuk hampir selesai berdasarkan alokasi yang ditetapkan pemerintah.

“Kami melihat persoalan utama dalam masalah pupuk adalah sistem distribusi. Dari berbagai pertemuan yang dilakukan di Komisi VI dengan PT Pupuk Sriwijaya, mereka menyatakan sebenarnya stok selalu tersedia di gudang-gudang di setiap daerah. Jadi pupuk itu selalu tersedia sesuai dengan alokasi,” kata Nasril yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Yang terjadi selama ini, menurut Nasril, adalah ketidaksinkronan kerja sama antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk. Oleh karenanya, diperlukan komitmen bersama antara pihak propinsi, kabupaten/kota dengan distributor agar pupuk yang diterima petani persis seperti yang diharapkan.

“Pendistribusian pupuk itu harus benar-benar tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau tetap melenceng, maka, petani yang dirugikan,” kata Nasril Bahar.

Pemerintah pusat, kata Nasril, sebenarnya sudah memberikan perhatian yang cukup tinggi dalam masalah pupuk ini. Dana yang dialokasikan melalui APBN relatif besar untuk kebutuhan subsidi pupuk bagi petani. DPR juga selalu memberikan persetujuan pada pertambahan anggaran subsidi untuk pupuk ini dari tahun ke tahun. Pada 2007, subsidi pupuk yang dikucurkan mencapai Rp 6,98 triliiun. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2006 yang sebesar Rp 6 triliun.

“Sementara RAPBN 2008, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 8,72 triliun untuk subsidi pupuk, naik sekitar 25% dibandingkan Rp 6,98 triliun yang ditetapkan pada RAPBN Perubahan 2007,” kata Nasril. (anang anas azhar)

Medan Bisnis
Rabu, 26 September 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: