Archive for October, 2007

MedanBisnis – Medan Kebijakan dan praktik dalam menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan di sektor perdagangan dan jasa di Indonesia sebagai upaya membangkitkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), akan dibahas dalam diskusi panel di Hotel Tiara, Medan, 23 November mendatang.

Diskusi yang akan dibuka Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir tersebut digelar dalam rangkaian Silaturrahmi Nasional (Silatnas) VI Forum Bisnis Sejahtera Anggotaku (FBSA), sebuah lembaga bentukan partai berlambang matahari bersinar tersebut.

Menurut Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) FBSA Nasional Nasril Bahar didampingi Ketua Korwil FBSA Sumut Putrama Alkhairi dan Sekretaris Tarmizi Thahir Hutasuhut serta fungsionaris lain Ubay Nasrul, di Medan, Senin (9/10), diskusi tersebut lebih berorientasi sebagai upaya membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Karena itu, diskusi sehari tersebut akan menghadirkan sejumlah pakar ekonomi nasional seperti Prof DR Didik J Rachbini yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi VI dPR RI. Selain menampilkan pejabat pengambil kebijakan seperti Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depda RI Ardiansyah Parman, beberapa praktisi usaha juga direncanakan menjadi nara sumber. Di antaranya Dirut PTPN3 Amri Siregar, Dirut Bank Mandiri Agus DW Martowardojo dan Ketua Kadinda Sumut Irfan Mutiara.

Sementara empat pengusaha sukses di Indonesia akan membuka rahasia kiat sukses mereka dalam membangun “kerajaan” bisnisnya masing-masing. Mereka adalah Ciputra selaku pemilik Ciputra Group, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, Mc Donal Indonesia Bambang N Rahmadi dan pemilik RPX Group Harsa Yusuf. Diskusi tersebut, kata Putrama Alkhairi, direncanakan dihadiri sekitar 250 pelaku bisnis di Indonesia, selain kelompok-kelompok masyarakat seperti lembaga-lembaga ekonomi, LSM dan sebagainya.

Jiwa Enterpreneurship

Nasril mengatakan, diskusi ini lebih cenderung sebagai upaya untuk mengembangkan jiwa enterpreneurship di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sektor usaha Indonesia bisa berkembang dengan pengelolaan yang profesional. Dengan demikian, setidaknya, langkah ini bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan Indonesia. Sampai pada Maret 2006, pengangguran terbuka Indonesia mencapai 11,9 juta. Sedang angka kemiskinannya hingga Maret 2006 mencapai 39,05 orang atau 17,75%.

“Untuk mewujudkan itulah, diskusi ini menghadirkan para nara sumber yang representatif dengan peserta dari kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Putrama Alkhairi.

Pameran dan Pelantikan

Putrama Alkhairi mengemukakan, di sela-sela acara diskusi panel, akan digelar pameran produk-produk UKM di Sumut, termasuk diharapkan produk UKM binaan PTPN. Namun, sebelumnya, di awal pembukaan, akan dikukuhkan pengurus Kordinator Daerah (Korda) FBSA kabupaten/kota se Sumut. (abyadi siregar)

Medan Bisnis
Selasa, 30 Oktober 2007

Advertisements
Medan – Anggota Komisi VI Bidang Investasi DPR, Nasril Bahar menilai rencana akuisisi PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) oleh IndoAgri yang rencananya berlangsung Selasa esok, hendaknya jadi momen untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang melekat dengan PT Lonsum. Salah satunya agar sengketa lahan dengan warga Pergulaan, Serdang Bedagai dengan PT Lonsum dituntaskan terlebih dahulu.

“Masalah sengketa lahan ini hendaknya menjadi perhatian kedua belah pihak, Lonsum maupun IndoAgri. Harus ada upaya untuk menuntaskan masalah rakyat yang sudah melekat lama pada PT Lonsum ini. Sekarang adalah momen yang tepat,” kata Nasril Bahar kepada wartawan di Medan, Minggu (28/10/2007).

Seperti ramai diberitakan, keluarga Salim dan keluarga Sariaatmaja akan melakukan tukar guling aset di antara mereka. Keluarga Salim membeli lahan sawit PT Lonsum yang dikuasai keluarga Sariaatmaja, sementara keluarga Sariaatmaja, yang memiliki stasiun televisi SCTV dan O Channel, mengambil Indosiar yang dimiliki keluarga Salim.

Grup Salim menguasai Lonsum melalui anak perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur, yakni PT. Indo Agri sebuah perusahaan perkebunan yang terintegrasi dan pengolah minyak goreng, margarin, dan shortenings dengan merek terkemuka. Pada 31 Maret 2007, IndoAgri memiliki lahan perkebunan sekitar 224.083 hektar, di antaranya sekitar 74.878 hektar telah ditanami kelapa sawit. Dengan rencana pengambilalihan ini, total lahan perkebunan meningkat menjadi sekitar 387.483 hektar, dan total lahan yang telah ditanami dengan kelapa sawit menjadi sekitar 138.081 hektar. Secara keseluruhan, luas lahan yang telah ditanami sekitar 165.000 hektar, termasuk karet dan tanaman lain.

Menurut Nasril Bahar yang berasal dari Fraksi PAN, laporan-laporan yang diterimanya dari berbagai pihak, menunjukkan jejak-rekam PT Lonsum, dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunannya, sering memunculkan konflik. Terakhir dalam sengketa lahan di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut).

Petani berusaha mempertahankan lahannya seluas 165,6 hektar dari 4.069,84 hektar luas tanah yang dikuasai Lonsum di Kebun Rambung Sialang Estate. Dalam kejadian yang berlangsung, Selasa (23/10). Sekitar 700 orang Pam Swakarsa PT Lonsum terlibat dorong-mendorong dengan ibu-ibu yang mempertahankan pondok dan tanaman-tanamannya. Pam Swakarsa tersebut mencabuti semua jenis tanaman seperti jagung, pisang, ubi kayu, kacang tanah di lahan sengketa antara Lonsum dan masyarakat yang berada di Desa Pergulaan. Aksi ini juga menyebabkan satu orang warga, Juminah, 40 tahun, cedera terkena pukulan di bagian kepala.

“Konflik-konflik dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunan PT Lonsum ini, tidak hanya di Sumatera Utara. Dalam catatan kami, juga terjadi di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Desa Jempang di Kalimantan Timur hingga ke Bonto Biraeng dan Bonto Mangiring di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan korbannya sangat banyak. Kita berharap momentum akuisisi ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT Lonsum untuk mendapatkan menyelesaian yang adil atas persoalannya,” kata Nasril Bahar.

Jangan Jadi Kuli Selamanya

Pada bagian lain Nasril mengingatkan, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan perkebunan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat di masa mendatang. Masyarakat harus mendapat manfaat dari perpanjangan HGU tersebut.

Disebutkan Nasril, sesuai dengan pasal 22 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Namun salah satu syarat dalam perpanjangan itu, penanaman modal tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Selain itu perusahaan memiliki tanggung jawab social, yakni tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu tujuan dari Penanaman Modal, seperti yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Maka jika unsur ini tidak terpenuhi, maka penanaman modal sudah kehilangan arahnya. Lagi pula, kata Nasril, jika memang masyarakat bisa mengelola lahan tersebut dengan baik, maka sudah saatnya rakyat yang diberi kesempatan. Ketika HGU sudah melebihi masa 60 tahun, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan baru. Kapan lagi rakyat bisa menikmati, tanah-tumpah darahnya, bukan lagi sekedar bangsa kuli.

“Kapan lagi masyarakat mendapat manfaat dari lahan-lahan tersebut, jika seterusnya dikelola perusahaan-perusahaan perkebunan? Paling masyarakat hanya menjadi buruh perkebunan di perusahaan itu. Tapi sampai kapan? Janganlah sepanjang usia republik ini, rakyat hanya menjadi kuli saja di lahan tersebut. Ini harus menjadi pertimbangan,” kata Nasril Bahar.

Wikimu
Senin, 29 Oktober 2007

Sei Rampah, WASPADA Online, Banyak kalangan menilai dampak sengketa tanah antara warga Desa Pergulaan, Kec.Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai dengan PT Lonsum Kebun Rambung Sialang akan berbuntut panjang sebelum salah satu pihak mengalah.

Aksi perebutan lahan oleh pihak perkebunan itu terus tetap berlanjut. Bahkan Jumat (26/10) pihak perkebunan mentraktor lahan yang dipersengketakan dengan dikawal ketat aparat keamanan setempat bersenjata lengkap.

Pantauan Waspada Sabtu (27/10) siang, setiap orang yang masuk ke lokasi HGU difoto oknum petugas keamanan, bahkan wartawan juga difoto, sehingga sempat terjadi saling foto antar wartawan dengan petugas keamanan. Salah seorang penggarap kepada Waspada mengatakan, dia siap ditembak mati asal saja tanah itu diserahkan kembali kepada masyarakat.

AkuisisiAnggota Komisi VI Bidang Investasi DPR, Nasril Bahar menilai rencana akuisisi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) oleh IndoAgri yang rencananya berlangsung Selasa (31/10) esok, hendaknya jadi momen untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang melekat dengan PT Lonsum. Salah satunya agar sengketa lahan dengan warga Pergulaan, Serdang Bedagai dengan PT Lonsum dituntaskan terlebih dahulu.

“Masalah sengketa lahan ini hendaknya menjadi perhatian kedua belah pihak, Lonsum maupun IndoAgri. Harus ada upaya untuk menuntaskan masalah rakyat yang sudah melekat lama pada PT Lonsum ini. Sekarang adalah momen yang tepat,” kata Nasril Bahar di Medan, Minggu (28/10).

Seperti ramai diberitakan, keluarga Salim dan keluarga Sariaatmaja akan melakukan tukar guling aset di antara mereka. Keluarga Salim membeli lahan sawit PT Lonsum yang dikuasai keluarga Sariaatmaja, sementara keluarga Sariaatmaja, yang memiliki stasiun televisi SCTV dan O Channel, mengambil Indosiar yang dimiliki keluarga Salim.

Grup Salim menguasai Lonsum melalui anak perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur, yakni PT Indo Agri sebuah perusahaan perkebunan yang terintegrasi dan pengolah minyak goreng, margarin, dan shortenings dengan merek terkemuka. Pada 31 Maret 2007, IndoAgri memiliki lahan perkebunan sekitar 224.083 hektar, di antaranya sekira 74.878 hektare telah ditanami kelapa sawit.

Dengan rencana pengambilalihan ini, total lahan perkebunan meningkat menjadi sekira 387.483 hektare, dan total lahan yang telah ditanami dengan kelapa sawit menjadi sekira 138.081 hektare. Secara keseluruhan, luas lahan yang telah ditanami sekira 165.000 hektar, termasuk karet dan tanaman lain. Menurut Nasril Bahar yang berasal dari Fraksi PAN, laporan-laporan yang diterimanya dari berbagai pihak, menunjukkan jejak-rekam PT Lonsum, dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunannya, sering memunculkan konflik.

Terakhir dalam sengketa lahan di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Petani berusaha mempertahankan lahannya seluas 165,6 hektar dari 4.069,84 hektar luas tanah yang dikuasai Lonsum di Kebun Rambung Sialang Estate.

“Konflik-konflik dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunan PT Lonsum ini, tidak hanya di Sumatera Utara. Dalam catatan kami, juga terjadi di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Desa Jempang di Kalimantan Timur hingga ke Bonto Biraeng dan Bonto Mangiring di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan korbannya sangat banyak. Kita berharap momentum akuisisi ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT Lonsum untuk mendapatkan menyelesaian yang adil atas persoalannya,” kata Nasril Bahar.

Pada bagian lain Nasril mengingatkan, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan perkebunan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat di masa mendatang. Masyarakat harus mendapat manfaat dari perpanjangan HGU.

Disebutkan Nasril, sesuai dengan pasal 22 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Namun salah satu syarat dalam perpanjangan itu, penanaman modal tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, yakni tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu tujuan dari Penanaman Modal, seperti yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka jika unsur ini tidak terpenuhi, maka penanaman modal sudah kehilangan arahnya. (a07/m10)

Waspada
Minggu, 28 Oktober 2007

Perusahaan perkebunan PT London Sumatera (Lonsum) diminta menunjukkan etiket baik dalam membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunannya. Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban dari investasi perusahaan perkebunan tersebut, seperti yang tengah berlangsung lahan perkebunan Lonsum di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut).

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, menyatakan, dalam pandangannya beberapa tahun terakhir perusahaan investasi asing tersebut menunjukkan hubungan yang kurang harmonis dengan masyarakat.

“Terakhir masalah pencabutan tanaman milik warga Pergulaan di Serdang Bedagai yang dilakukan dengan mengerahkan Pam Swakarsa. Ini menunjukkan Lonsum memang sudah mengambil garis tegas untuk berseberangan dengan masyarakat. Ini sangat disayangkan,” kata Nasril Bahar kepada di Medan, Rabu (24/10/2007).

Pencabutan tanaman milik warga tersebut terjadi, pada Selasa (23/10). Sekitar 700 orang Pam Swakarsa PT Lonsum terlibat dorong-mendorong dengan ibu-ibu yang mempertahankan pondok dan tanaman-tanamannya. mencabut semua jenis tanaman seperti jagung, pisang, ubi kayu (singkong), kacang tanah di atas lahan sengketa antara Lonsum dan masyarakat yang berada di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai.

Dalam waktu singkat 15 hektar tanah ini pun telah bersih dari tanaman warga. Aksi pencabutan ini berlangsung juga diwarnai bentrokan yang menyebabkan satu orang warga, Juminah, 40 tahun, cedera di kepala akibat dipukul Pam Swakarsa Lonsum.

Kisruh ini dipicu sengketa tanah yang tidak berkesudahan. Warga menyatakan, sejak tahun 1939 orang tua mereka, yang sebelumnya kuli kontrak pada perkebunan NV. Rubber, sudah membuka areal perlandangan seluas kurang lebih 233,60 hektar, berdasarkan risalah pemeriksaan tanah B No. 64/PPT/B/72 tanggal 20 Mei 1972.

Seterusnya, pada tahun 1955 tanah tersebut didaftarkan kepada Asisten Wedana Seri Rampah, dan mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk kartu sebagai pemakai tanah yang dilindungi UU No 8 Tahun 1954. Pada tahun 1957 masyarakat telah mulai membayar kewajiban pajak atas tanah atau kohir. Namun pada tahun 1974. PT Lonsum menggusur lahan pertanian milik warga tersebut.

Nasril menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari beberapa pihak mengenai sengketa tanah antara masyarakat dan PT Lonsum yang tak kunjung selesai ini. Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah investasi, sangat konsen dengan masalah-masalah yang timbul akibat investasi yag ditanamkan sejumlah perusahaan, namun ternyata perusahaan itu justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Padahal masyarakat sekitar yang seharusnya menikmati manfaat itu.

“Itulah makanya kita meminta, agar PT Lonsum menunjukkan etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan justru menimbulkan masalah. Mestinya ada solusi untuk berbagai persoalan,” kata Nasril Bahar, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut III.

Keputusan pemerintah untuk memberikan dana tunjangan khusus atau remunerasi bagi pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) dinilai akan menjadi biang masalah di masa mendatang. Ada sekitar 4 juta PNS di Indonesia, tidak mencerminkan keadilan jika hanya PNS Depkeu yang menerimanya, apalagi jika dibandingkan dengan kinerja departemen tersebut selama ini.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar menyatakan, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar 1,46 triliun dalam bentuk Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2007.

“Kalau memang akan memberikan insentif, jangan hanya kepada satu departemen. Ada 28 departemen dalam kabinet saat ini. Jangan sampai hal ini menimbulkan cemburu bagi PNS di departemen lain. Jika memang pemerintah sudah mengambil sikap, maka tunggu saja bagaimana masalahnya di depan,” kata Nasril Bahar di Medan, Selasa (23/10/2007).

Nasril menyatakan, fraksi PAN juga sudah satu sikap mengenai rencana dana remunerasi ini. Ihwal dana remunerasi untuk Depkeu ini bermula dari pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2007 yang menyangkut Rancangan APBN TA 2008 beserta Nota Keuangannya menyebutkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan anggaran dalam APBN, kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 diarahkan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

“PAN dalam konteks ini bersikap mendukung sepenuhnya dilakukannya reformasi birokrasi, namun dari sisi alokasi anggaran kita tidak setuju atas alokasi anggaran untuk remunerasi Depkeu karena beberapa hal,” kata Nasril.

Kenyataannya, kata Nasril, berdasarkan data empiris realisasi penerimaan pajak tahun 2006 tidak mencapai target. Demikian juga berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2007 dalam semester I (1/1-2007 sampai dengan 30/6-2007) realisasi penerimaan pajak hanya mencapai netto Rp 155 triliun dari target Rp 411 triliun yang secara proporsional seharusnya pencapaian target penerimaan pajak semester 1 2007 itu sudah harus mencapai kurang lebih 50 persen dari total target 2007 atau sebesar kurang lebih Rp 205 triliun yang berarti shortfall sekitar Rp 50 triliun.

Demikian juga dalam APBN Pertambahan TA 2007 yang telah diputuskan dalam rapat kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 2007 penerimaan pajak turun Rp 20,04 triliun.

“Dari data-data tersebut menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini telah dijalankan ternyata tidak mencapai sasaran. Padahal program ini merupakan program remunerasi berbasis kinerja yang ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan,” ujar Nasril Bahar.

Selain itu Nasril menyatakan, merupakan sebuah ironi juga, pemberian remunerasi ini karena anggaran APBN sebenarnya defisit. Defisit anggaran TA 2007 adalah 1,54 persen terhadap PDB dan defisit anggaran TA 2008 diproyeksikan 1,7 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 75 triliun. Sumber utama pembiayaan defisit tersebut adalah dari utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri disamping ditambal dari privatisasi BUMN.

“Dari sini berarti bahwa tidak ada korelasi positif antara usulan anggaran untuk remunerasi Depkeu dengan kemampuan keuangan Negara. Secara psikologis, fokus pembangunan kita adalah melakukan program-proram yang pro rakyat sebagaimana pidato presiden yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Nasril. (Muhammad Fadhil)

Wikimu
Rabu, 24 Oktober 2007

JAKARTA – SURYA, Para investor asing yang hendak menanam modal di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) boleh bernapas lega. Pasalnya, DPR sepakat menerima Perppu 1/ 2007 tentang Free Trade Zone menjadi Undang-undang.

Dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogurtino, ada delapan fraksi yakni FPG, FPP, FPDS, FPD, FKB, FPBR, FBPD, dan FPKS, yang menyetujui Perppu FTZ disahkan menjadi UU. FPAN juga menyetujui, meskipun mengajukan sejumlah catatan. Sedangkan Fraksi PDIP dengan tegas menolak pengesahan perppu itu dan mengajukan nota keberatan (minderheits nota).

Kelompok fraksi pendukung perppu berasumsi, sejak krisis ekonomi 1998, investasi asing di Indonesia terus merosot. Dari sekian banyak tujuan investasi di tanah air, satu-satunya daerah yang masih kompetitif adalah Batam. Namun tidak ada payung hukum bagi investasi di Batam.

Jubir FPG Nusron Wahid mengatakan, investasi di Batam, Bintan, dan Karimun yang mencapai 9 juta dolar AS bisa menjadi modal bagi kebangkitan ekonomi nasional. Pandangan senada juga diungkapkan beberapa fraksi lainnya.
Nasril Bahar, jubir FPAN mengatakan, pihaknya bisa memahami substansi perppu. Namun, perlu ada perbaikan sistem FTZ. Pemerintah harus segera mengajukan draf RUU KEK dan melindungi hak tanah rakyat di FTZ, serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Fraksi PDIP secara tegas menolak penetapan Perppu FTZ menjadi UU. Jubir fraksi ini Hasto Kristanto mengatakan, pemerintah sengaja merekayasa kondisi darurat ekonomi untuk memuluskan lobi korporasi.

“Sebanyak 20 korporasi besar menjanjikan investasi sekurang-kurangnya Rp 17 triliun dengan komitmen penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang,” kata Hasto.

Sebagai pengganti perppu yang tidak disetujuinya, FPDIP mengajukan RUU Usul Inisiatif Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun.

Menurut PDIP, perlu ada penataan perencanaan menyeluruh terhadap daerah yang akan dinyatakan sebagai FTZ, kawasan berikat, dan kawasan industri. Melalui ‘kawasan khusus’ ini juga dinyatakan bahwa FTZ harus merupakan bagian dari daerah pabean Indonesia seperti diatur dalam UU 17/2006 tentang Kepabeanan.

Saat keputusan akan diambil, sejumlah wakil rakyat menginterupsi. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, fraksinya tidak akan mengikuti proses pengambilan keputusan karena FPDIP menolak penetapan perppu. FPDIP akan mengajukan judicial review ke MK terhadap perppu ini. Dua anggota FPAN Drajad H Wibowo dan Alvin Lie Ling Piao juga menyampaikan minderheats nota.

Meskipun ada nota keberatan, Soetarjo selaku pimpinan sidang tetap memukulkan palu. “Dengan demikian dapat disahkan. Minderheats FPDIP, Drajad, dan Alvin, akan menjadi lampiran keputusan,” katanya.

Rapat paripurna penetapan Perppu 1/2007 ini dihadiri Mendag Mari Elka Pangestu, Menkeu Sri Mulyani, Menhuk dan HAM Andi Mattalata, Kepala BKPM Muhammad Lutfhi, Dirjen Bea-Cukai, dan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah beserta jajaran.

Tak Gentar

Menanggapi keinginan FPDIP mengajukan judical review ke MK soal UU FTZ, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengaku tak gentar. “Semua UU bisa di-judical review di MK,” tuturnya.

Menurut Andi, FPDIP hanya mengajukan minderheits nota. “Namun demikian, kalau ada yang tidak setuju itu wajar. Masalahnya, ini telah menjadi UU,” katanya.

Sementara Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan, penetapan Perppu jadi UU akan membuat investor mengurungkan niat keluar dari BBK.

“Investasi di Batam dan sekitarnya akan tumbuh pesat dan diikuti dampak lanjutan (multiplier effect) dan beri konstribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mari.

Dengan ditetapkannya perppu itu, barang yang masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

“Kita yakin akan bisa bersaing dengan kawasan sejenis seperti Iskandar Development Region Johor Bahru, di Malaysia,” tuturnya.

Dewan Kawasan, lanjut Mari, akan ditetapkan presiden. Dewan ini ditetapkan atas usul gubernur dan DPRD Kepri. Selanjutnya, dewan akan membentuk badan pengusahaan kawasan yang bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan dengan masa jabatan lima tahun.

Mari berjanji akan memperhatikan beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi DPR soal dampak penerapan kawasan perdagangan bebas di BBK. Ant/JBP/aco

Surya
Rabu 20 Oktober 2007

Detikcom, Medan, Tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar untuk terdakwa Adelin Lis dalam kasus perambahan hutan, dinilai sangat ringan. Semestinya jaksa bisa mengajukan tuntutan yang lebih berat, mengingat perambahan itu menimbulkan kerusakan demikian hebat di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut).

Anggota DPRD Sumut Efendy Naibaho dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, dengan kondisi kerusakan hutan seperti yang disampaikan sejumlah aparat pemerintahan akibat perambahan tersebut, maka mestinya ancaman hukuman bisa lebih berat lagi.

“Saya tentu tidak dalam porsi yang pas untuk menyebutkan apakah hukuman yang layak 20 tahun atau berapalah, tetapi rasanya tuntutan yang diajukan jaksa itu tidak memenuhi rasa adil. Kerugian yang ditimbulkan akibat penebangan itu, akan sangat dirasakan 10 tahun ke depan,” kata Naibaho kepada wartawan di Medan, Senin (22/10/2007).

Aktivis lingkungan dari Yayasan Leuser Lestari, Zahedi juga menyatakan pendapat yang sama. “Menyedihkan kalau cuma segitu ancaman hukumannya. Ini preseden. Ancaman tuntutan hukuman yang ringan itu, tentu akan mempengaruhi rencana vonis hakim. Belum lagi ada proses banding dan kasasi setelah kasus ini divonis. Jadi terbuka peluang pelaku akan dihukum ringan,” kata Zahedi.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menyatakan, kendati merasa kecewa dengan rendahnya tuntutan yang diajukan jaksa, namun Nasril menyatakan tetap berprasangka baik. Jaksa mestinya sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengajukan tuntutan.

“Kita akan lihat seperti apa persidangan ini. Intinya, jika memang bersalah, harap hukum yang setimpal dengan kerusakan yang diakibatkannya. Masyarakat akan menilai kinerja jaksa dan hakim dari kasus ini,” kata Nasril.

Seperti diberitakan, tersangka kasus pembalakan liar Adelin Lis, dituntut hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar dalam kasus pembalakan liar di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Senin sore. Adelin Lis juga dituntut membayar ganti rugi Rp 119 miliar dan US$ 2,9 juta secara tanggung renteng dengan tersangka lainnya yang terlibat kasus perambahan tersebut.

detikcom
Senin, 22 Oktober 2007

Lain