DPR Setujui Kawasan Perdagangan Bebas

JAKARTA – SURYA, Para investor asing yang hendak menanam modal di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) boleh bernapas lega. Pasalnya, DPR sepakat menerima Perppu 1/ 2007 tentang Free Trade Zone menjadi Undang-undang.

Dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogurtino, ada delapan fraksi yakni FPG, FPP, FPDS, FPD, FKB, FPBR, FBPD, dan FPKS, yang menyetujui Perppu FTZ disahkan menjadi UU. FPAN juga menyetujui, meskipun mengajukan sejumlah catatan. Sedangkan Fraksi PDIP dengan tegas menolak pengesahan perppu itu dan mengajukan nota keberatan (minderheits nota).

Kelompok fraksi pendukung perppu berasumsi, sejak krisis ekonomi 1998, investasi asing di Indonesia terus merosot. Dari sekian banyak tujuan investasi di tanah air, satu-satunya daerah yang masih kompetitif adalah Batam. Namun tidak ada payung hukum bagi investasi di Batam.

Jubir FPG Nusron Wahid mengatakan, investasi di Batam, Bintan, dan Karimun yang mencapai 9 juta dolar AS bisa menjadi modal bagi kebangkitan ekonomi nasional. Pandangan senada juga diungkapkan beberapa fraksi lainnya.
Nasril Bahar, jubir FPAN mengatakan, pihaknya bisa memahami substansi perppu. Namun, perlu ada perbaikan sistem FTZ. Pemerintah harus segera mengajukan draf RUU KEK dan melindungi hak tanah rakyat di FTZ, serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Fraksi PDIP secara tegas menolak penetapan Perppu FTZ menjadi UU. Jubir fraksi ini Hasto Kristanto mengatakan, pemerintah sengaja merekayasa kondisi darurat ekonomi untuk memuluskan lobi korporasi.

“Sebanyak 20 korporasi besar menjanjikan investasi sekurang-kurangnya Rp 17 triliun dengan komitmen penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang,” kata Hasto.

Sebagai pengganti perppu yang tidak disetujuinya, FPDIP mengajukan RUU Usul Inisiatif Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun.

Menurut PDIP, perlu ada penataan perencanaan menyeluruh terhadap daerah yang akan dinyatakan sebagai FTZ, kawasan berikat, dan kawasan industri. Melalui ‘kawasan khusus’ ini juga dinyatakan bahwa FTZ harus merupakan bagian dari daerah pabean Indonesia seperti diatur dalam UU 17/2006 tentang Kepabeanan.

Saat keputusan akan diambil, sejumlah wakil rakyat menginterupsi. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, fraksinya tidak akan mengikuti proses pengambilan keputusan karena FPDIP menolak penetapan perppu. FPDIP akan mengajukan judicial review ke MK terhadap perppu ini. Dua anggota FPAN Drajad H Wibowo dan Alvin Lie Ling Piao juga menyampaikan minderheats nota.

Meskipun ada nota keberatan, Soetarjo selaku pimpinan sidang tetap memukulkan palu. “Dengan demikian dapat disahkan. Minderheats FPDIP, Drajad, dan Alvin, akan menjadi lampiran keputusan,” katanya.

Rapat paripurna penetapan Perppu 1/2007 ini dihadiri Mendag Mari Elka Pangestu, Menkeu Sri Mulyani, Menhuk dan HAM Andi Mattalata, Kepala BKPM Muhammad Lutfhi, Dirjen Bea-Cukai, dan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah beserta jajaran.

Tak Gentar

Menanggapi keinginan FPDIP mengajukan judical review ke MK soal UU FTZ, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengaku tak gentar. “Semua UU bisa di-judical review di MK,” tuturnya.

Menurut Andi, FPDIP hanya mengajukan minderheits nota. “Namun demikian, kalau ada yang tidak setuju itu wajar. Masalahnya, ini telah menjadi UU,” katanya.

Sementara Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan, penetapan Perppu jadi UU akan membuat investor mengurungkan niat keluar dari BBK.

“Investasi di Batam dan sekitarnya akan tumbuh pesat dan diikuti dampak lanjutan (multiplier effect) dan beri konstribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mari.

Dengan ditetapkannya perppu itu, barang yang masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

“Kita yakin akan bisa bersaing dengan kawasan sejenis seperti Iskandar Development Region Johor Bahru, di Malaysia,” tuturnya.

Dewan Kawasan, lanjut Mari, akan ditetapkan presiden. Dewan ini ditetapkan atas usul gubernur dan DPRD Kepri. Selanjutnya, dewan akan membentuk badan pengusahaan kawasan yang bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan dengan masa jabatan lima tahun.

Mari berjanji akan memperhatikan beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi DPR soal dampak penerapan kawasan perdagangan bebas di BBK. Ant/JBP/aco

Surya
Rabu 20 Oktober 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: