Remunerasi Depkeu akan Picu Kecemburuan PNS Departemen Lain

Keputusan pemerintah untuk memberikan dana tunjangan khusus atau remunerasi bagi pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) dinilai akan menjadi biang masalah di masa mendatang. Ada sekitar 4 juta PNS di Indonesia, tidak mencerminkan keadilan jika hanya PNS Depkeu yang menerimanya, apalagi jika dibandingkan dengan kinerja departemen tersebut selama ini.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar menyatakan, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar 1,46 triliun dalam bentuk Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2007.

“Kalau memang akan memberikan insentif, jangan hanya kepada satu departemen. Ada 28 departemen dalam kabinet saat ini. Jangan sampai hal ini menimbulkan cemburu bagi PNS di departemen lain. Jika memang pemerintah sudah mengambil sikap, maka tunggu saja bagaimana masalahnya di depan,” kata Nasril Bahar di Medan, Selasa (23/10/2007).

Nasril menyatakan, fraksi PAN juga sudah satu sikap mengenai rencana dana remunerasi ini. Ihwal dana remunerasi untuk Depkeu ini bermula dari pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2007 yang menyangkut Rancangan APBN TA 2008 beserta Nota Keuangannya menyebutkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan anggaran dalam APBN, kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 diarahkan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

“PAN dalam konteks ini bersikap mendukung sepenuhnya dilakukannya reformasi birokrasi, namun dari sisi alokasi anggaran kita tidak setuju atas alokasi anggaran untuk remunerasi Depkeu karena beberapa hal,” kata Nasril.

Kenyataannya, kata Nasril, berdasarkan data empiris realisasi penerimaan pajak tahun 2006 tidak mencapai target. Demikian juga berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2007 dalam semester I (1/1-2007 sampai dengan 30/6-2007) realisasi penerimaan pajak hanya mencapai netto Rp 155 triliun dari target Rp 411 triliun yang secara proporsional seharusnya pencapaian target penerimaan pajak semester 1 2007 itu sudah harus mencapai kurang lebih 50 persen dari total target 2007 atau sebesar kurang lebih Rp 205 triliun yang berarti shortfall sekitar Rp 50 triliun.

Demikian juga dalam APBN Pertambahan TA 2007 yang telah diputuskan dalam rapat kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 2007 penerimaan pajak turun Rp 20,04 triliun.

“Dari data-data tersebut menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini telah dijalankan ternyata tidak mencapai sasaran. Padahal program ini merupakan program remunerasi berbasis kinerja yang ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan,” ujar Nasril Bahar.

Selain itu Nasril menyatakan, merupakan sebuah ironi juga, pemberian remunerasi ini karena anggaran APBN sebenarnya defisit. Defisit anggaran TA 2007 adalah 1,54 persen terhadap PDB dan defisit anggaran TA 2008 diproyeksikan 1,7 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 75 triliun. Sumber utama pembiayaan defisit tersebut adalah dari utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri disamping ditambal dari privatisasi BUMN.

“Dari sini berarti bahwa tidak ada korelasi positif antara usulan anggaran untuk remunerasi Depkeu dengan kemampuan keuangan Negara. Secara psikologis, fokus pembangunan kita adalah melakukan program-proram yang pro rakyat sebagaimana pidato presiden yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Nasril. (Muhammad Fadhil)

Wikimu
Rabu, 24 Oktober 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: