PT Lonsum Diminta DPR Menunjukkan Etiket Baik

Perusahaan perkebunan PT London Sumatera (Lonsum) diminta menunjukkan etiket baik dalam membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunannya. Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban dari investasi perusahaan perkebunan tersebut, seperti yang tengah berlangsung lahan perkebunan Lonsum di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut).

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, menyatakan, dalam pandangannya beberapa tahun terakhir perusahaan investasi asing tersebut menunjukkan hubungan yang kurang harmonis dengan masyarakat.

“Terakhir masalah pencabutan tanaman milik warga Pergulaan di Serdang Bedagai yang dilakukan dengan mengerahkan Pam Swakarsa. Ini menunjukkan Lonsum memang sudah mengambil garis tegas untuk berseberangan dengan masyarakat. Ini sangat disayangkan,” kata Nasril Bahar kepada di Medan, Rabu (24/10/2007).

Pencabutan tanaman milik warga tersebut terjadi, pada Selasa (23/10). Sekitar 700 orang Pam Swakarsa PT Lonsum terlibat dorong-mendorong dengan ibu-ibu yang mempertahankan pondok dan tanaman-tanamannya. mencabut semua jenis tanaman seperti jagung, pisang, ubi kayu (singkong), kacang tanah di atas lahan sengketa antara Lonsum dan masyarakat yang berada di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai.

Dalam waktu singkat 15 hektar tanah ini pun telah bersih dari tanaman warga. Aksi pencabutan ini berlangsung juga diwarnai bentrokan yang menyebabkan satu orang warga, Juminah, 40 tahun, cedera di kepala akibat dipukul Pam Swakarsa Lonsum.

Kisruh ini dipicu sengketa tanah yang tidak berkesudahan. Warga menyatakan, sejak tahun 1939 orang tua mereka, yang sebelumnya kuli kontrak pada perkebunan NV. Rubber, sudah membuka areal perlandangan seluas kurang lebih 233,60 hektar, berdasarkan risalah pemeriksaan tanah B No. 64/PPT/B/72 tanggal 20 Mei 1972.

Seterusnya, pada tahun 1955 tanah tersebut didaftarkan kepada Asisten Wedana Seri Rampah, dan mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk kartu sebagai pemakai tanah yang dilindungi UU No 8 Tahun 1954. Pada tahun 1957 masyarakat telah mulai membayar kewajiban pajak atas tanah atau kohir. Namun pada tahun 1974. PT Lonsum menggusur lahan pertanian milik warga tersebut.

Nasril menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari beberapa pihak mengenai sengketa tanah antara masyarakat dan PT Lonsum yang tak kunjung selesai ini. Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah investasi, sangat konsen dengan masalah-masalah yang timbul akibat investasi yag ditanamkan sejumlah perusahaan, namun ternyata perusahaan itu justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Padahal masyarakat sekitar yang seharusnya menikmati manfaat itu.

“Itulah makanya kita meminta, agar PT Lonsum menunjukkan etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan justru menimbulkan masalah. Mestinya ada solusi untuk berbagai persoalan,” kata Nasril Bahar, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut III.




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: