Akuisisi PT Lonsum, Diminta Jadi Momen Selesaikan Sengketa Tanah

Medan – Anggota Komisi VI Bidang Investasi DPR, Nasril Bahar menilai rencana akuisisi PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) oleh IndoAgri yang rencananya berlangsung Selasa esok, hendaknya jadi momen untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang melekat dengan PT Lonsum. Salah satunya agar sengketa lahan dengan warga Pergulaan, Serdang Bedagai dengan PT Lonsum dituntaskan terlebih dahulu.

“Masalah sengketa lahan ini hendaknya menjadi perhatian kedua belah pihak, Lonsum maupun IndoAgri. Harus ada upaya untuk menuntaskan masalah rakyat yang sudah melekat lama pada PT Lonsum ini. Sekarang adalah momen yang tepat,” kata Nasril Bahar kepada wartawan di Medan, Minggu (28/10/2007).

Seperti ramai diberitakan, keluarga Salim dan keluarga Sariaatmaja akan melakukan tukar guling aset di antara mereka. Keluarga Salim membeli lahan sawit PT Lonsum yang dikuasai keluarga Sariaatmaja, sementara keluarga Sariaatmaja, yang memiliki stasiun televisi SCTV dan O Channel, mengambil Indosiar yang dimiliki keluarga Salim.

Grup Salim menguasai Lonsum melalui anak perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur, yakni PT. Indo Agri sebuah perusahaan perkebunan yang terintegrasi dan pengolah minyak goreng, margarin, dan shortenings dengan merek terkemuka. Pada 31 Maret 2007, IndoAgri memiliki lahan perkebunan sekitar 224.083 hektar, di antaranya sekitar 74.878 hektar telah ditanami kelapa sawit. Dengan rencana pengambilalihan ini, total lahan perkebunan meningkat menjadi sekitar 387.483 hektar, dan total lahan yang telah ditanami dengan kelapa sawit menjadi sekitar 138.081 hektar. Secara keseluruhan, luas lahan yang telah ditanami sekitar 165.000 hektar, termasuk karet dan tanaman lain.

Menurut Nasril Bahar yang berasal dari Fraksi PAN, laporan-laporan yang diterimanya dari berbagai pihak, menunjukkan jejak-rekam PT Lonsum, dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunannya, sering memunculkan konflik. Terakhir dalam sengketa lahan di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut).

Petani berusaha mempertahankan lahannya seluas 165,6 hektar dari 4.069,84 hektar luas tanah yang dikuasai Lonsum di Kebun Rambung Sialang Estate. Dalam kejadian yang berlangsung, Selasa (23/10). Sekitar 700 orang Pam Swakarsa PT Lonsum terlibat dorong-mendorong dengan ibu-ibu yang mempertahankan pondok dan tanaman-tanamannya. Pam Swakarsa tersebut mencabuti semua jenis tanaman seperti jagung, pisang, ubi kayu, kacang tanah di lahan sengketa antara Lonsum dan masyarakat yang berada di Desa Pergulaan. Aksi ini juga menyebabkan satu orang warga, Juminah, 40 tahun, cedera terkena pukulan di bagian kepala.

“Konflik-konflik dengan masyarakat di sekitar lahan perkebunan PT Lonsum ini, tidak hanya di Sumatera Utara. Dalam catatan kami, juga terjadi di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Desa Jempang di Kalimantan Timur hingga ke Bonto Biraeng dan Bonto Mangiring di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan korbannya sangat banyak. Kita berharap momentum akuisisi ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT Lonsum untuk mendapatkan menyelesaian yang adil atas persoalannya,” kata Nasril Bahar.

Jangan Jadi Kuli Selamanya

Pada bagian lain Nasril mengingatkan, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan perkebunan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat di masa mendatang. Masyarakat harus mendapat manfaat dari perpanjangan HGU tersebut.

Disebutkan Nasril, sesuai dengan pasal 22 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Namun salah satu syarat dalam perpanjangan itu, penanaman modal tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Selain itu perusahaan memiliki tanggung jawab social, yakni tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu tujuan dari Penanaman Modal, seperti yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Maka jika unsur ini tidak terpenuhi, maka penanaman modal sudah kehilangan arahnya. Lagi pula, kata Nasril, jika memang masyarakat bisa mengelola lahan tersebut dengan baik, maka sudah saatnya rakyat yang diberi kesempatan. Ketika HGU sudah melebihi masa 60 tahun, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan baru. Kapan lagi rakyat bisa menikmati, tanah-tumpah darahnya, bukan lagi sekedar bangsa kuli.

“Kapan lagi masyarakat mendapat manfaat dari lahan-lahan tersebut, jika seterusnya dikelola perusahaan-perusahaan perkebunan? Paling masyarakat hanya menjadi buruh perkebunan di perusahaan itu. Tapi sampai kapan? Janganlah sepanjang usia republik ini, rakyat hanya menjadi kuli saja di lahan tersebut. Ini harus menjadi pertimbangan,” kata Nasril Bahar.

Wikimu
Senin, 29 Oktober 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: