Archive for November, 2007

Jika ingin keluar dari krisis, bangsa Indonesia sebaiknya dipimpin oleh tokoh muda. Untuk itu, kaum muda Indonesia diminta tanggap dengan kondisi bangsa. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir dalam pidato politiknya di hadapan ribuan kader dan simpatisan BM PAN di halaman Istana Maimoon Medan, Sabtu (24/11).

“Jika bangsa ini ingin keluar dari berbagai krisis, maka kita harus memilih orang muda untuk memimpin Indonesia,” tegasnya.

Namun, kata Sutrisno, tokoh muda yang dimaksud adalah yang memiliki visi dan pemikiran yang cerdas dalam membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. “Kalau kaum mudanya loyo, itu tidak laku. Harus enerjik dan memiliki pemikiran yang cemerlang,” katanya.

Reformasi yang dicetuskan oleh Amin Rais, kata Sutrisno, ditandai dengn tumbangnya rezim Presiden Soeharto. Hal ini hendaknya mampu menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh muda dengan mengisi agenda reformasi dengan karya-karya nyata dan terbaik. Sehingga diharapkan tidak ada lagi generasi muda yang menganggur. “Untuk itu visi kita ke depan adalah bagaimana melawan dan kebodohan. Kita harus yakin bisa bangkit dari keterpurukan bangsa ini,” tegasnya.

Sutrisno juga menambahkan, PAN sebagai partai cerdas akan tetap komit untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Sehingga beban yang dipikul bangsa ini bisa sama-sama diatasi. Salah satunya, lanjut Sutrino, adalah dengan berjuang bersama-sama PAN, agar cita-cita bangsa bisa tercapai.

Usai menyampaikan pidato politik, Sutrisno membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BM PAN I yang ditandai dengan pemukulan gong.

Hadir pada kesempatan itu, Sekjen DP PAN Zulfkifli Hasan, Ketua DPP PAN Ibrahim Sakti Batubara, Ketua DPW PAN Sumut Kamaluddin Harahap MSi, Ketua Umum BM PAN Rizki Sadig, Ketua DPW BM PAN Sumut, Zulfkifli Husin, Wasekjen PAN Nasril Bahar, Isfan Fahruddin dan petinggi PAN Sumut. | Susilo >> Global | Medan

Harian Global
Selasa, 27 November 2007

Advertisements
Medan (ANTARA News) – The accuracy of a report from the Central Bureau of Statistics (BPS) in issued in November 2007 which showed a decrease in the number of people in Indonesia living under the poverty line needs to be verified, a legislator said.

“It is irrational, as the poverty rate has recorded a decrease of about 2.13 million while the unemployment rate in the country is very high,” he said on the sidelines of a working meeting of the National Mandate Party`s Enforcement Youths (BM PAN) here on Sunday.

bps.jpgNovember`s report of the BPS said that the number of Indonesianse living under the poverty line declined by 2.13 percent to 37.17 million compared to last year`s same period, namely 39.30 million.

In addition, BPS also reported that the total number of poor people in the villages recorded a sharp decline of 1.2 million, while the rate of those living in urban areas reached only 0.93 percent.

Accordintg to Nasril, the figures reported by BPS were still not relevant to the current economic condition apparent in the as apparent from the real sector which was still weak, in the decline in the channeling of bank credits, and a drop in productivity in the agricultural sector.

“The only index of Indonesia`s economic growth which still shows a sharp increase is only the portofolio,” he said.

Hence, data on the poor should be surveyed again and comparative data are also needed, so that the performance of the present government could also be determined and evaluated. (*)

Antara
Senin, 26 November 2007

Detikcom, Medan – Kalangan DPR meragukan data BPS yang menyatakan menurunnya angka kemiskinan. Pasalnya di lapangan angka pengangguran justru bertambah. Selain itu, angka-angka yang disajikan BPS miskin.jpgdinilai sering kali tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Anggota Panitia Anggaran (DPR) dari Fraksi Amanat Nasional, Nasril Bahar menyatakan, dia ragu dengan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang November melansir data yang menyatakan angka kemiskinan menurun hingga 2,13 juta orang.

“Angka itu sangat diragukan. Saya melihat BPS sudah bermain di wilayah politik, sebab data yang dilansir lebih kepada upaya untuk mencitrakan pemerintahan saat ini. Faktanya kemiskinan masih menjadi persoalan besar bangsa ini dan jumlahnya tidak menurun,” kata Nasril Bahar di Medan, Sabtu (24/11/2007),

Nasril berbicara kepada wartawan usai menghadiri acara pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir dengan para guru bantu se Sumatera Utara di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo, Medan.

Data yang dilansir Biro Pusat Statistik (BPS) tentang Indikator Perekonomian bulan November 2007 menyebutkan, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2007 berjumlah 37,17 juta orang. Jika dibanding kondisi Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta orang, berarti turun 2,13 juta orang.

Data itu juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun tajam dibanding perkotaan. Di pedesaan berkurang 1,20 juta orang, sementara di perkotaan turun 0,93 persen.

Nasril menyatakan, kesulitannya saat ini hanya ada satu lembaga yang melakukan pendataan yakni BPS, sehingga mau tidak mau terpaksa mempercayai data itu saja.

“Sebenarnya untuk indikator-indikator ekonomi yang penting seperti ini, dibutuhkan data pembanding. Agar dapat diketahui kondisi riilnya seperti apa,” kata Nasril Bahar yang juga Wakil Sekjen PAN.

Jika tidak, kata Nasril, data yang disampaikan hanya untuk mendukung pemerintahan yang berkuasa sehingga terkesan berhasil dan mendapat citra yang baik. (rul/umi)

detikcom
Sabtu, 24 November 2007

Medan, 24/11 – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,13 juta orang di Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) November 2007 diragukan validitasnya.

Tidak masuk di akal angka kemiskinan kita menurun, karena tingkat angkatan kerja yang menganggur cukup tajam”, katanya usai menghadiri dialog pendidikan yang digelar oleh Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) di gedung Gelanggang Olah Raga Medan, Sabtu.

Laporan BPS tentang indikator perekonomian bulan November 2007 menyebutkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret tahun ini mengalami penurunan sebesar 2,13 juta orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Atau dari 39,30 juta orang pada Maret 2006 menjadi 37,17 juta orang pada tahun ini. Selain itu jumlah penduduk miskin di pedesaan turun tajam sebesar1,2 juta orang sedangkan di perkotaan hanya turun sebesar 0,93 persen.

Nasril mengatakan, angka yang disajikan itu tidak relevan dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini seperti pergerakan sektor riil yang masih melemah, target penyaluran kredit perbankan yang masih kecil, tingkat produktivitas pertanian di pedesaan yang terus menurun.

“Satu-satunya indeks pertumbuhan perekonomian kita yang meningkat cukup tajam hanya portofolio”, ujarnya.

Data penduduk miskin itu, menurut dia, perlu diteliti kembali dan perlu ada data pembanding sehingga kinerja pemerintahan yang sekarang bisa terukur, akurat dan pasti. “Karna banyak contoh data BPS seperti data pupuk, beras dan kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan”, tegasnya.

Selain itu, pemerintah bisa saja melakukan permainan retorika data melalui BPS untuk menutupi kelemahan pemerintahan saat ini.

“Menghadapi pilpres 2009, bukan tidak mungkin untuk menutupi janji politiknya saat kampanye ditampilkan dengan data BPS saat ini”, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal daerah pemilihan Sumatera Utara itu.

Antara
Sabtu, 24 November 2007

detikcom, Medan – Kalangan DPR meragukan data BPS yang menyatakan menurunnya angka kemiskinan. Pasalnya di lapangan angka pengangguran justru bertambah. Selain itu, angka-angka yang disajikan BPS miskin.jpgdinilai sering kali tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Anggota Panitia Anggaran (DPR) dari Fraksi Amanat Nasional, Nasril Bahar menyatakan, dia ragu dengan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang November melansir data yang menyatakan angka kemiskinan menurun hingga 2,13 juta orang.

“Angka itu sangat diragukan. Saya melihat BPS sudah bermain di wilayah politik, sebab data yang dilansir lebih kepada upaya untuk mencitrakan pemerintahan saat ini. Faktanya kemiskinan masih menjadi persoalan besar bangsa ini dan jumlahnya tidak menurun,” kata Nasril Bahar di Medan, Sabtu (24/11/2007),

Nasril berbicara kepada wartawan usai menghadiri acara pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir dengan para guru bantu se Sumatera Utara di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo, Medan.

Data yang dilansir Biro Pusat Statistik (BPS) tentang Indikator Perekonomian bulan November 2007 menyebutkan, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2007 berjumlah 37,17 juta orang. Jika dibanding kondisi Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta orang, berarti turun 2,13 juta orang.

Data itu juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun tajam dibanding perkotaan. Di pedesaan berkurang 1,20 juta orang, sementara di perkotaan turun 0,93 persen.

Nasril menyatakan, kesulitannya saat ini hanya ada satu lembaga yang melakukan pendataan yakni BPS, sehingga mau tidak mau terpaksa mempercayai data itu saja.

“Sebenarnya untuk indikator-indikator ekonomi yang penting seperti ini, dibutuhkan data pembanding. Agar dapat diketahui kondisi riilnya seperti apa,” kata Nasril Bahar yang juga Wakil Sekjen PAN.

Jika tidak, kata Nasril, data yang disampaikan hanya untuk mendukung pemerintahan yang berkuasa sehingga terkesan berhasil dan mendapat citra yang baik. (rul/umi)

detikcom
Sabtu, 24 November 2007

Pemerintah harus memperhatikan sektor yang menyentuh langsung kepada rakyat. Perlu peningkatan kemampuan stabilitas produksi, teknologi, jaringan distrinbusi kepada konsumen, selain itu penataan pasar tradisional.

garam.jpgHarapan itu disampaikan Beberapa Anggota Komisi VI saat menerima Asosiasi Produk Garam Beryodium (Aprogakob) dan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), dalam Rapat Komisi yang dipimpin Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Bangsa (F-PAN), Kamis (22/11) di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Dalam hal peningkatan industri garam Indonesia, Anggota DPR Zulkifli Halim mengatakan perlu adanya pengembangan teknologi dalam peningkatan produksi garam Indonesia. Untuk itu, dia menginginkan Pemerintah dapat membantu dalam hal pembiayaannya.

“Perlu ada program pengembangan teknologi yang pembiayaannya diberikan oleh pemerintah dan bunganya di subsidi oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Zulkifli.

Dia mencontohkan, dalam industri tekstil yang mesinnya sudah tua kemudian diadakan peremajaan yang bunganya disubsidi oleh negara. Selanjutnya, Zulkifli mengungkapkan keresahannya dalam proses pembangunan pasar sering terjadi pengusiran pedagang yang sudah ada secara paksa. Kemudian dia mengunkapkan dalam memiliki kios pedagang tidak sanggup untuk memilikinya karena harganya dirasa mahal. Anggota dari FPAN menegaskan dalam penghitungan harga kios baru, tidak mengikutkan harga tanah, karena tanah tersebut merupakan milik negara. Kalau perlu harga bangunan disubsidi oleh APBD, agar hak-hak pedagang yang lama tetap terjamin.

“APBN dan APBD dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Mardiana Indraswati menyatakan industri garam terkadang di sepelekan, namun menurutnya industri ini juga dapat dibanggakan karena Indonesia mempunyai bahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia berpendapat perlu evaluasi tentang industri garam dan dapat diprioritaskan untuk dibahas dengan Departemen Perindustrian tentang pengadaan peningkatan peralatan prodeksi garam dan masih maraknya impor garam dari luar negeri.

Selain itu, dia mengatakan Komisi VI akan memperjuangkan pasar tradisional yang mencangkup pedagang dan pengusaha kecil dalam Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Anggota dari F-PAN itu juga menegaskan pelaksana atau pengurus pasar harus komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pengusaha kecil tersebut.

Muhammad Tonas dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mengatakan banyak persoalan industri garam yang belum dapat terselesaikan. Dia menginginkan untuk Komisinya untuk menganggendakan secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan industri garam. M. Tonas juga menginginkan keperpihakan Asparindo kepada pedagang ketika terjadi penggusuran pasar yang mengatasnamakan pengembangan pasar.

Menurut Nasril Bahar (F-PAN), Pada tahun 2008 negara menganggarkan 37 miliar untuk pengembangan pasar tradisional, untuk itu Komisi VI akan lebih memperjuangkan peningkatan anggaran yang dialokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Departemen Perdagangan, untuk pasar tradisional khususnya peningkatan prasarana. (as)

DPR RI
Jumat, 23 November 2007

Indonesia.go.id
Senin, 26 November 2007

Pemerintah harus memperhatikan sektor yang menyentuh langsung kepada rakyat. Perlu peningkatan kemampuan stabilitas produksi, teknologi, jaringan distrinbusi kepada konsumen, selain itu penataan pasar tradisional.

garam.jpgHarapan itu disampaikan Beberapa Anggota Komisi VI saat menerima Asosiasi Produk Garam Beryodium (Aprogakob) dan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), dalam Rapat Komisi yang dipimpin Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Bangsa (F-PAN), Kamis (22/11) di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Dalam hal peningkatan industri garam Indonesia, Anggota DPR Zulkifli Halim mengatakan perlu adanya pengembangan teknologi dalam peningkatan produksi garam Indonesia. Untuk itu, dia menginginkan Pemerintah dapat membantu dalam hal pembiayaannya.

“Perlu ada program pengembangan teknologi yang pembiayaannya diberikan oleh pemerintah dan bunganya di subsidi oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Zulkifli.

Dia mencontohkan, dalam industri tekstil yang mesinnya sudah tua kemudian diadakan peremajaan yang bunganya disubsidi oleh negara. Selanjutnya, Zulkifli mengungkapkan keresahannya dalam proses pembangunan pasar sering terjadi pengusiran pedagang yang sudah ada secara paksa. Kemudian dia mengunkapkan dalam memiliki kios pedagang tidak sanggup untuk memilikinya karena harganya dirasa mahal. Anggota dari FPAN menegaskan dalam penghitungan harga kios baru, tidak mengikutkan harga tanah, karena tanah tersebut merupakan milik negara. Kalau perlu harga bangunan disubsidi oleh APBD, agar hak-hak pedagang yang lama tetap terjamin.

“APBN dan APBD dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Mardiana Indraswati menyatakan industri garam terkadang di sepelekan, namun menurutnya industri ini juga dapat dibanggakan karena Indonesia mempunyai bahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia berpendapat perlu evaluasi tentang industri garam dan dapat diprioritaskan untuk dibahas dengan Departemen Perindustrian tentang pengadaan peningkatan peralatan prodeksi garam dan masih maraknya impor garam dari luar negeri.

Selain itu, dia mengatakan Komisi VI akan memperjuangkan pasar tradisional yang mencangkup pedagang dan pengusaha kecil dalam Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Anggota dari F-PAN itu juga menegaskan pelaksana atau pengurus pasar harus komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pengusaha kecil tersebut.

Muhammad Tonas dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mengatakan banyak persoalan industri garam yang belum dapat terselesaikan. Dia menginginkan untuk Komisinya untuk menganggendakan secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan industri garam. M. Tonas juga menginginkan keperpihakan Asparindo kepada pedagang ketika terjadi penggusuran pasar yang mengatasnamakan pengembangan pasar.

Menurut Nasril Bahar (F-PAN), Pada tahun 2008 negara menganggarkan 37 miliar untuk pengembangan pasar tradisional, untuk itu Komisi VI akan lebih memperjuangkan peningkatan anggaran yang dialokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Departemen Perdagangan, untuk pasar tradisional khususnya peningkatan prasarana. (as)

DPR RI
Jumat, 23 November 2007

Indonesia.go.id
Senin, 26 November 2007