Adelin Lis Divonis Bebas

Medan, WASPADA Online, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam persidangan terakhir dengan agenda penyampaian putusan, Senin (5/11), membebaskan terdakwa perkara dugaan illegal logging dan korupsi, Adelin Lis, dari segala dakwaan dan memerintahkan agar dia dikeluarkan dari tahanan.

Selain itu, majelis hakim meminta rehabilitasi nama baiknya serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, sedangkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Harli Siregar, SH Cs setelah mendengar keputusan hakim langsung menyatakan kasasi.

Sementara, puluhan pendemo yang terdiri dari Komite Anti Illegal Logging Sumatera Utara (Kail-SU) dan Federasi Serikat Buruh Republik Indonesia (F-SBRI) bersama para karyawan PT Tropical Wood Indotama yang menjadi korban PHK sepihak, terus melakukan aksi dan orasi. Mereka meminta majelis hakim agar menghukum berat Adlin Lis serta menyita asetnya.

Suasana PN Medan dijaga ketat polisi. Pintu keluar ditutup. Pengunjung hanya boleh keluar masuk melalui satu pintu selebar 50 cm dilengkapi alat pendeteksi X-Ray. Setiap pengunjung keluar masuk dilakukan pemeriksaan tas maupun barang bawaan. Sementara, ruang sidang utama tempat berlangsungnya persidangan perkara itu sejak pagi dipadati pengunjung, bahkan sebagian hanya bisa berdiri.

Putusan vonis bebas itu juga diwarnai tepuk tangan meriah dari karyawan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) begitu ketua majelis hakim, H. Arwan Byrin, SH, MH didampingi Jarasmen Purba, SH, Dolman Sinaga, SH, Robinson Tarigan, SH dan Ahmad Semma, SH menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan jaksa.

Pertimbangan majelis hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan JPU antara lain tidak ada dan tidak terbukti penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), perusakan hutan tidak terbukti dan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi juga tidak terbukti.

Selain itu, putusan majelis hakim juga menyebutkan PT KNDI sah mempunyai Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 805/1999 yang antara lain menyebutkan HPH berlaku selama 50 tahun atau berakhir pada tahun 2049. Sedangkan dakwaan JPU yang menyatakan PT KNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dana Reboisasi (DR), tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayarnya.

Kasasi

Usai persidangan, Harli Siregar, SH selaku tim JPU menyatakan atas putusan majelis hakim pihaknya melakukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Dia menilai, majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan korupsi.

Dia juga mengatakan, majelis hakim juga ternyata tidak mempertimbangkan dalam putusan tentang adanya perhitungan-perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), maupun kesaksian Lembaga Peneliti Independen (LPI) yang diminta Departemen Kehutanan.

Sementara, kuasa hukum terdakwa, Hotman Paris Hutapea, SH menyikapi putusan menyatakan, sejak awal Menteri Kehutanan telah menyatakan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa bukanlah pidana. Dan, putusan bebas ini merupakan yang keempat setelah putusan PN Mandailing-Natal (Madina) beberapa waktu lalu atas kasus/perkara serupa yang didakwakan kepada Manager Camp PT KNDI, Lingga Tanujaya, Washington Pane dan mantan Kadishut Madina, Ir. Budi Ismoyo.

Enggan Berkomentar

Pantauan di PN Medan, Adelin Lis yang dinyatakan bebas, masih bersikap biasa saja dan enggan menjawab beberapa pertanyaan wartawan perihal putusan majelis hakim yang membebaskan dirinya.

Setelah putusan itu, Adelin Lis langsung dikelilingi para petugas, baik dari kejaksaan maupun kepolisian dan digiring kembali menuju kendaraan tahanan kejaksaan dan langsung dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

Secara terpisah, puluhan pendemo di halaman depan gedung PN Medan, begitu mengetahui Adelin Lis diputuskan bebas oleh majelis hakim PN Medan, langsung berteriak-teriak dan meneriakkan yel-yel kekecewaan.

Selain itu, pada saat hendak beranjak meninggalkan PN Medan, mereka secara beramai-ramai melampiaskan kekesalannya dengan menggeber gas sepeda motornya hingga membuat suasana hingar-bingar dan meninggalkan PN Medan.

Sayangkan Keputusan Hakim

Markas Besar Polri menyayangkan keputusan PN Medan memvonis bebas Adelin Lis.

“Sangat disayangkan vonis itu, kerja keras polisi yang diterima jaksa dan menuntutnya 10 tahun penjara serta denda akibat perbuatan pidana, tapi terdakwa dibebaskan begitu saja.” Demikian Kapolri Jenderal Sutanto melalui Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sisno Adiwinoto menjawab Waspada melalui telefon selular, Senin (5/11) seputar bebasnya Adelin Lis. Kata dia, bila dalam kasus ini jaksa mengajukan banding, maka Polri akan mendukungnya.

“Kita perlu pertanyakan ada apa dengan pak hakim?” tegas Kadiv Humas. Lanjut Kadiv Humas mengatakan, Polri tetap dan wajib menghormati putusan pengadilan tentunya sejauh putusan tersebut telah berjalan dengan benar dan mewujudkan rasa keadilan.

Dalam penanganan kasus illegal logging baik melibatkan Adelin Lis maupun tersangka yang lain, tegas Kadiv Humas, Polri dalam kaitan ini Poldasu telah berbuat semaksimal mungkin dengan tekad serta komitmen yang tinggi memberantas kasus illegal logging di Indonesia khususnya di Sumut.

Sementara itu, Kabid Humas Poldasu Komisaris Besar Polisi Aspan Nainggolan ketika diminta tanggapannya terkait vonis bebas Adelin Lis, tidak banyak memberikan berkomentar.

Menhut Tanggapi Dingin

Menteri Kehutanan MS Kaban menanggapi dingin keputusan Pengadilan Negeri Medan yang memutus bebas terdakwa dugaan pembalakan liar (illegal logging) Adelin Lis. “Illegal logging dalam kawasan berizin, memang vonisnya rata-rata itu vonis administrasi atau vonis bebas. Oleh karena itu, dalam penegakan operasi illegal logging harus konsisten terhadap instruksi presiden yaitu konsisten pada kawasan ilegal kalau kita tidak mau kecewa,” kata Menhut usai mengikuti rakor persiapan KTT ASEAN di Jakarta, Senin (5/11).

Menhut mengatakan sejak awal dirinya telah mengingatkan hal tersebut jika masyarakat ingin memperoleh vonis yang berat bagi pembalakan liar. “Saya hanya menghormati hukum saja,” katanya.

Meskipun demikian pihaknya akan tetap menjalankan operasi illegal logging dengan fokus pada mereka yang tidak memiliki izin penebangan HPH (hak penguasahaan hutan). Ditanya tentang apakah Departemen Kehutanan ingin mendorong banding atau putusan tersebut, Menhut mengatakan kewenangan itu bukan kewenangan beliau melainkan kewenangan jaksa penuntut umum.

Tunjukkan Kinerja

Sementara itu Anggota FPAN DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III H Nasril Bahar, SE yang dihubungi malam tadi mengaku sangat memprihatinkan putusan ini. Menurutnya, keputusan ini mencederai rasa adil rakyat. “Kita meminta Menteri Kehutanan MS Kaban untuk berbuat sesuatu mengenai hal ini, minimal dia bisa menujukkan novum atau bukti baru yang bisa membawa kembali Adelin Lis ke persidangan. Sesungguhnya secara kasat mata kita tahu, Adelin Lis itu bukan siapa-siapa lagi sebagai pengusaha kayu yang kemungkinan terlibat perambahan. Putusan yang membebaskan Adelin Lis merupan preseden buruk,” tegas Nasril yang duduk di Komisi VI DPR-RI.

Menurut Wasekjen DPP PAN, MS Kaban harus menujukkan kinerjanya dalam kaitan masalah ini. Karena jika satu kasus perambahan bebas, maka kasus-kasus yang lain sepertinya, akan sama mudahnya untuk lepas dari jeratan hukum. Kita akan meminta klarifikasi dari MS Kaban mengenai hal ini, sebab kasus Adelin Lis, merupakan indikasi ketidakmampuan MS Kaban dalam menangani kasus-kasus ilegal logging yang sangat banyak jumlahnya. (m34/m41/h05/m10/ant)

Waspada
Selasa, 6 November 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: