Ancaman Arbitrase Internasional STT Dinilai Tak Berdasar

Detikcom, Jakarta – Ancaman banding ke arbitrase internasional yang dilontarkan Singapore Technologies Telemedia (STT) bila induk perusahaanya dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan monopoli, dinilai kalangan Komisi VI DPR RI tidak berdasar.

“Sangat tidak berdasar dan tidak beralasan membawa kasus ini ke arbitrase internasional, karena kasus yang dibawa ke arbitrase hanyalah kasus perselisihan antara penjual dan pembeli. Lagipula, kalau nanti dinyatakan bersalah dan melanggar UU No.5/1999, Temasek harus mengikuti hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid, dalam jumpa pers di Restoran Bebek Bali, Jakarta, Rabu (6/11/2007).

STT melalui Kuasa Hukumnya, Frans Winata, sebelumnya mengatakan bakal mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta dan arbitrase internasional jika induk perusahaannya Temasek Holding Group terbukti melakukan kepemilikan silang di dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yakni PT Indosat Tbk dan PT Telkomsel.

KPPU sendiri melalui Majelis Komisinya dijadwalkan akan mengumumkan hasil penyelidikan terhadap kasus dugaan monopoli dan kepemilikan silang tersebut paling lambat 19 November 2007.

Nusron menilai, praktik bisnis Temasek di industri telekomunikasi Indonesia masuk dalam kategori imperfect competition. “Jadi, seakan-akan antara kedua perusahaan itu (Indosat dan Telkomsel) terjadi kompetisi, padahal tidak demikian.”

Temasek, menurutnya, menguasai pangsa pasar pelanggan selular di Indonesia melalui Telkomsel dan Indosat dengan total 89,4%. Kata Nusron, kepemilikan saham Temasek di Telkomsel melalui anak usahanya, SingTel, mencapai 35%. “Sedangkan di Indosat melalui STT 41,94%.”

Tak Ada Intervensi

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN, Nasril Bahar, meminta KPPU tetap konsisten, tenang, namun tetap tegas pendirian dalam menjalankan tugasnya menghentikan dugaan praktik monopoli ini.

Ia pun menegaskan, Komisi VI juga tidak akan melakukan intervensi terhadap keputusan KPPU sebelum putusannya diumumkan. “Kita hanya menjalankan fungsi pengawasan, karena eksekusi dari hasil penyidikan KPPU hanya diserahkan ke pengadilan, bukan ke DPR” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pihaknya juga tidak mengetahui langkah selanjutnya jika ternyata Temasek dinyatakan melanggar UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

“Semuanya diserahkan ke pengadilan, apakah Temasek harus hengkang dari Indonesia, atau menurunkan porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan telekomunikasi tersebut. Atau juga sanksi pencabutan izin usaha, semua diputuskan pengadilan,” tandasnya. (rou/ash)

detikcom
Selasa, 6 November 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: