KPPU Harus Berani Tegas dalam Kasus Dugaan Monopoli Temasek

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta untuk berani tegas dalam memutuskan kasus dugaan monopoli Temasek Holding dalam industri telekomunikasi tanah air. Dimana Temasek Holding secara jelas telah melakukan praktek cross ownership (kepemilikan silang) di Telkomsel dan Indosat.

Demikian dikatakan beberapa anggota Komisi VI DPR terdiri dari Nasril Bahar (FPAN), Nusron Wahid (FPG), Zainut Tauhid (FPPP) kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut Nasril, sesuai pasal 27 UU No. 5 tahun 1999, jelas disebutkan bahwa pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dinilai telah melanggar prinsip anti monopoli.

Bukti atas dugaan prinsip anti monopoli lewat praktek cross ownership yang dilakukan Temasek di Telkomsel dan Indosat sangat jelas terlihat dalam hal pembentukan tarif harga secara sepihak, sehingga merugikan konsumen. Padahal Ada perusahaan seluler di Indonesia yang menerapkan tarif dua kali lebih murah dibanding dibanding tarif Telkomsel dan Indosat.

”Faktanya lewat kepemilikan silang itu, Temasek dengan seenaknya mematok tarif yang sangat tinggi terhadap pelanggan Telkomsel dan Indosat dibanding operator seluler lain,” jelas Nasril.

Soal kebijakan tariff yang merugikan pelanggan, Nasril menilai bahwa hasil penyidikan yang dilakukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merupakan satu bukti nyata. Dimana BRTI menemukan bahwa ongkos produksi untuk panggilan dan sms sangatlah kecil sementara tarif yang dikenakan Telkomsel dan Indosat jauh di atas ongkos produksi tersebut.

Seperti diketahui, hasil kajian dan pengumpulan data yang dilakukan BRTI,menyimpulkan bahwa harga produksi untuk tarif bicara yang dikenakan operator telepon rata-rata Rp 75. Sementara untuk short message services (SMS) bisa di bawah 50 persen dari tarif bicara tersebut. Bahkan, untuk tarif sesama operator (on net), BRTI menilai bisa dilakukan secara gratis.

“Jadi jelas-jelas, praktek cross ownership yang dilakukan Temasek membuat rugi rakyat Indonesia, khususnya yang menjadi pelanggan Telkomsel dan Indosat,” tegas Nasril.

Sementara mengenai praktek cross ownership yang dilakukan Temasek Holding di Telkomsel dan Indosat, menurut Nasril, dilakukan melalui divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94% pada 15 Desember 2002 lalu melalui Singapore Technologies Telemedia (STT) yang 100% dimiliki oleh Temasek. Padahal, pada tahun 2002 itu juga Singapore Telecommunication Limited (Singtel) – yang 100% sahamnya juga dimiliki Temasek – telah menguasai 35% saham PT Telkomsel .

“Sehingga dengan menguasai Indosat, Telkomsel, Global Crossing, Pihana Pasific dan Equinix, berarti Temasek menguasai hampir separuh jaringan telekomunikasi dunia,” jelas anggota FPAN ini.

Bahaya lain yang terjadi akibat praktek cross ownership ini, adalah soal dominasi Temasek yang begitu kuat dalam sektor telekomunikasi tanah air. Sebab, dengan menguasai saham Indosat dan Telkomsel, maka Temasek menguasai 81 % lebih pasar telekomunikasi tanah air. Disamping itu, Temasek juga menguasai pengambilan keputusan di kedua perusahaan telefon seluler tersebut.

Dijelaskan Nasril, pada Shareholder Agreement dalam divestasi saham PT Indosat Tbk, disebutkan bahwa dalam pemilihan dewan komisaris dan direksi ditetapkan berdasarkan simple majority. Akibatnya, Kementrian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham seri A atau saham golden share hanya dapat mencalonkan komisaris dan direksi masing-masing hanya satu orang.

“Dalam hal ini jelas sangat terlihat bagaimana dominasi Temasek di Indosat sehingga mereka dapat mengatur segala kebijakan yang ingin mereka ciptakan,” ujar Nasril.

Nasril berpendapat, monopoli Temasek di Indonesia merupakan kecerobohan pemerintah dalam privatisasi BUMN di tahun 2002 – 2003. Seharusnya, menurut Nasril, dugaan monopoli ini sudah bias dicium pemerintah sejak mengizinkan Temasek Holdings melalui dua anak perusahaan yang berbeda mengusai Indosat dan Telkomsel.

Nasril mendesak KPPU agar kecerobohan kebijakan pemerintahan masa lalu jangan dibiarkan saja. Karena akan terus merugikan rakyat Indonesia yang menjadi pelanggan Telkomsel dan Indosat serta akan membuat kartel bisnis di sektor industri telekomunikasi tanah air menjadi semakin menggurita.

Nasril juga tidak setuju jika proses divestasi Indosat tidak boleh diutak-atik kembali dengan alasan bisa merusak iklim investasi di Indonesia yang saat ini dibangun. Sebab, jika hal ini dilakukan, maka politik pembiaran akan semakin menjadi trend di tanah air, hanya karena kita tidak mau mengakui kesalahan yang telah dibuat.

”Tak perlu terlalu susah-susah menelisik dugaan monopoli dan persaingan tidak sehat, Temasek diduga kuat melakukan praktek cross ownership dan melanggar UU Anti Monopoli dan UU Telekomunikasi. Ini dulu yang diselesaikan. Kalau tidak, akan menjadi bola liar dan menjadi isu politik,” cetusnya.

Untuk itu, Nasril meminta KPPU segera menindak tegas Temasek atas praktek bisnis yang melanggar UU Anti Monopoli agar tidak terjadi politisasi dari kasus ini.

Medan Bisnis
Rabu, 7 November 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: