Pemerintah Harus Perhatikan Industri Garam dan Pasar Tradisional

Pemerintah harus memperhatikan sektor yang menyentuh langsung kepada rakyat. Perlu peningkatan kemampuan stabilitas produksi, teknologi, jaringan distrinbusi kepada konsumen, selain itu penataan pasar tradisional.

garam.jpgHarapan itu disampaikan Beberapa Anggota Komisi VI saat menerima Asosiasi Produk Garam Beryodium (Aprogakob) dan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), dalam Rapat Komisi yang dipimpin Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Bangsa (F-PAN), Kamis (22/11) di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Dalam hal peningkatan industri garam Indonesia, Anggota DPR Zulkifli Halim mengatakan perlu adanya pengembangan teknologi dalam peningkatan produksi garam Indonesia. Untuk itu, dia menginginkan Pemerintah dapat membantu dalam hal pembiayaannya.

“Perlu ada program pengembangan teknologi yang pembiayaannya diberikan oleh pemerintah dan bunganya di subsidi oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Zulkifli.

Dia mencontohkan, dalam industri tekstil yang mesinnya sudah tua kemudian diadakan peremajaan yang bunganya disubsidi oleh negara. Selanjutnya, Zulkifli mengungkapkan keresahannya dalam proses pembangunan pasar sering terjadi pengusiran pedagang yang sudah ada secara paksa. Kemudian dia mengunkapkan dalam memiliki kios pedagang tidak sanggup untuk memilikinya karena harganya dirasa mahal. Anggota dari FPAN menegaskan dalam penghitungan harga kios baru, tidak mengikutkan harga tanah, karena tanah tersebut merupakan milik negara. Kalau perlu harga bangunan disubsidi oleh APBD, agar hak-hak pedagang yang lama tetap terjamin.

“APBN dan APBD dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Mardiana Indraswati menyatakan industri garam terkadang di sepelekan, namun menurutnya industri ini juga dapat dibanggakan karena Indonesia mempunyai bahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia berpendapat perlu evaluasi tentang industri garam dan dapat diprioritaskan untuk dibahas dengan Departemen Perindustrian tentang pengadaan peningkatan peralatan prodeksi garam dan masih maraknya impor garam dari luar negeri.

Selain itu, dia mengatakan Komisi VI akan memperjuangkan pasar tradisional yang mencangkup pedagang dan pengusaha kecil dalam Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Anggota dari F-PAN itu juga menegaskan pelaksana atau pengurus pasar harus komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pengusaha kecil tersebut.

Muhammad Tonas dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mengatakan banyak persoalan industri garam yang belum dapat terselesaikan. Dia menginginkan untuk Komisinya untuk menganggendakan secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan industri garam. M. Tonas juga menginginkan keperpihakan Asparindo kepada pedagang ketika terjadi penggusuran pasar yang mengatasnamakan pengembangan pasar.

Menurut Nasril Bahar (F-PAN), Pada tahun 2008 negara menganggarkan 37 miliar untuk pengembangan pasar tradisional, untuk itu Komisi VI akan lebih memperjuangkan peningkatan anggaran yang dialokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Departemen Perdagangan, untuk pasar tradisional khususnya peningkatan prasarana. (as)

DPR RI
Jumat, 23 November 2007

Indonesia.go.id
Senin, 26 November 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: