Mendiknas: Sesuai PP No 48/2007 Semua Guru Bantu akan Diangkat Jadi PNS

Medan (SIB) – Dialog Pendidikan BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) Bersama Guru Bantu se-Sumut di Gedung Olah Raga Gelanggang Remaja Jalan Sutomo Medan berlangsung, Sabtu (24/11).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Mendiknas diwakili Dirjen Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) Prof Suyanto PhD, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir, Ketua Umum DPP BM PAN M Rizki Sadiq, Ketua Fraksi PAN DPR RI Zukifli Hasan, Kepala LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Sumut Drs H Mahdi Ibrahim MM, Ketua Kadisdik Medan Drs H Hasan Basri MM, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Drs Ibrahim Sakti Batubara, Ketua FKGBI (Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia) Sumut Adi Wijaya, Anggota DPR RI (PAN) Nasril Bahar, Anggota DPRD Medan (PAN) Drs Adi Munasip MM, Drs Subandi, Ketua BM PAN Sumut Zulkifli Husin serta para undangan.

Mendiknas melalui Dirjen Dikdasmen Prof Suyanto PhD menegaskan, persoalan guru bantu kini belum diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Sumut disebabkan keragaman kebijakan berbagai daerah sehingga harus ditindaklanjuti dan dengan adanya PP No 48/2007, maka masalah guru bantu akan segera diselesaikan.

Dikatakan, penyelesaian guru bantu sekarang hanya persoalan waktu berdasarkan proses administrasi serta mekanisme dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemko) guna dicari solusinya. Diharapkan FKGBI Sumut bisa menjembatani antara pemerintah pusat dengan Pemkab/Pemko serta Kepala LPMP Sumut juga diminta berperan untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Sesuai PP No 48/2007 diyakini bahwa semua guru bantu itu nantinya akan diangkat, namun kini hanya persoalan waktu saja. Oleh karenanya, kepada segenap guru bantu belum diangkat sebagai CPNS dianjurkan untuk bersabar bahkan berdoa dan mudah-mudahan persoalannya segera terselesaikan,” tegasnya.

Menyinggung soal ujian sekolah SD berstandar nasional, lebih lanjut dikatakan, menyikapi ujian sekolah SD (Sekolah Dasar) berstandar nasional adalah dalam rangka transisi menuju ke UN (Ujian Nasional) mendatang bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan kualitas sekolah maupun siswa.

“Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) guna membandingkan mutu antara daerah maupun antara sekolah di tanah air,” ujarnya.

Sementara Kepala LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Sumut Drs H Mahdi Ibrahim MM mengatakan, sebanyak 209 guru bantu di Simalungun, 279 guru bantu di Labuhan Batu dan 307 guru bantu di Nias merupakan siswa terakhir belum diangkat CPNS. Bagi guru bantu gajinya tidak dibayar lagi, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota karena berdasarkan SE Dirjen Dikdasmen: LPMP diminta tidak meneruskan pembayaran honor guru bantu jika bersangkutan dinyatakan lulus CPNS.

“Meski demikian LPMP pertengahan Desember 2007 akan mengadakan rapat dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) se-Sumut,” jelasnya. (M 11/d)

Harian Sinar Indonesia Baru

Minggu, 2 Desember 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: