Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar: “Kasus Temasek Meneguhkan Citra Hukum Indonesia”

Sudah lebih dari dua pekan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Temasek Holding telah melakukan praktek monopoli di industri telekomunikasi Tanah Air melalui kepemilikan sahamnya di Telkomsel dan Indosat. Namun hingga kini persoalan itu masih menjadi sorotan dan kontroversi.

Ada banyak tanggapan, termasuk yang menyimpulkan, bahwa keputusan KPPU itu merusak citra Indonesia di mata investor asing. Sementara pihak Temasek sendiri berencana membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase internasional.

Komisi VI DPR yang membidangi Industri, Perdagangan, BUMN Koperasi dan UKM, serta Investasi, termasuk kalangan yang paling risih dengan praktek monopoli tersebut, dan sejak awal menggiring agar masalahnya segera dituntaskan KPPU. Ada sejumlah nama yang bervokal nyaring dalam masalah ini. Salah satunya, Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Pria kelahiran 31 Desember 1964 ini, merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut III, yang melingkupi Kabupaten Langkat, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar, Binjai dan Tanjung Balai.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan pihak legislatif akan kontroversi pasca keputusan tersebut, berikut kami sajikan wawancara mendalam dengan Nasril Bahar.

Sebagai wakil rakyat yang mengawasi tugas KPPU, bagaimana pendapat Anda terhadap vonis yang dijatuhkan KPPU terhadap Temasek?

Saya menganggap keputusan itu sudah benar dan patut dilakukan. Sebab KPPU juga perlu melaksanakan tugasnya secara independen dan sesuai dengan aturan perundangan yang diembannya. Sebagai pelaksana UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, apa yang dilakukan KPPU sudah benar dan patut dihormati seluruh pihak dan rakyat Indonesia karena apa yang mereka lakukan adalah menegakkan undang-undang yang berlaku di Tanah Air tercinta ini.

Banyak pihak yang menilai keputusan KPPU itu tidak benar dan sangat tendensius. Malah dituding pesan pihak tertentu.

Inilah yang dinamakan negara demokrasi, ada yang suka pada satu hal tapi ada juga yang tak suka pada satu hal yang sama. Nah, apalagi yang namanya sebuah keputusan, tentu saja yang suka ada yang tidak suka. Tentu saja pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan akan menilai keputusan itu tidak fair, tidak adil dan tidak masuk akal. Bahkan wajar saja kalau akhirnya mereka berusaha mengabaikan atau malah menggugat keputusan tersebut.

Ancaman Temasek yang akan membawa masalah ini ke pengadilan Arbitrase Internasional menurut Anda bagaimana?

Silakan saja. Inikan juga merupakan hak mereka. Tapi satu hal yang perlu pihak Temasek lakukan, bahwa mereka sebagai investor asing, harus menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Mereka tidak boleh sedikitpun merasa bisa memainkan hukum di negara ini. Jika mereka ingin mengabaikan hukum kita, silakan saja mereka mulai memikirkan keamanan investasi mereka di negara yang kita cintai ini.

Sepertinya Anda mengancam.

Bukan ancaman, tapi perwujudan dari sebuah rasa nasionalisme. Kita menghargai Temasek karena mau berinvestasi di negara kita, tapi kita juga tidak akan diam saja jika mereka mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini. Memang investasi mereka di negara ini cukup besar, tapi kalau mereka juga mau jujur, keuntungan yang mereka peroleh dari investasinya di Indonesia juga cukup besar. Jadi mari sama-sama kita saling menghargai. Kita tidak lagi meributkan soal bagaimana proses Temasek menguasasi Indosat tahun 2003 lalu. Tapi bukan berarti kita juga mendiamkan begitu saja kalau mereka melakukan monopoli di negara ini.

Apa sebenarnya bentuk monopoli yang dilakukan Temasek dan kenapa mereka harus dihukum?

Sesuai dengan keputusan KPPU, praktek monopoli yang dilakukan Temasek berupa penguasaan pasar secara mayoritas dan penguasaan saham secara mayoritas pula, sehingga mengakibatkan posisi mereka menjadi dominan di Telkomsel dan Indosat sehinggga mereka bisa dengan mulus melakukan praktek penyeragaman tarif antara produk Telkomsel dan produk Indosat. Kita bisa lihat bagaimana tarif Telkomsel dan Indosat hampir sama dan lebih tinggi dibanding operator lainnya. Sebagai pelanggan Telkomsel saya justru dirugikan akan hal itu, tapi karena Telkomsel merupakan operator terbesar saya jadi pasrah saja selama ini. Jadi untung ada keputusan KPPU ini sehingga kerugian yang kita alami sebagai pelanggan Telkomsel atau Indosat akibat mahalnya tarif yang mereka tetapkan akan bisa dikurangi dengan penerapan tarif yang wajar oleh Telkomsel dan Indosat.

Kenapa baru sekarang kepemilikan Temasek di Telkomsel dan Indosat divonis menjadi penyebab monopoli, padahal ketika tahun 2002 Temasek menguasai Telkomsel dan tahun 2003 menguasasi Indosat, tidak ada keberatan dari pemerintah Indonesia?

Kalau bicara dulu, maka ada yang akan menjadi kambing hitam. Tapi kalau kita bicara soal penegakkan hukum, maka tak ada istilah terlambat ataupun basi. Tapi kalau mau jujur, PAN saat itu berada di depan dalam menolak investasi lanjutan Temasek di Indosat setelah menguasai Telkomsel. Mas Didik J Rachbini, salah satu Ketua DPP PAN saat ini, yang ketika itu menjadi anggota KPPU juga sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa jika pemerintah mengizinkan investasi Temasek di Indosat maka akan terjadi praktik bisnis yang bisa merugikan jutaan konsumen. Karena menurut Mas Didik ketika itu, penguasaan dominan oleh Temasek otomatis akan berakibat pada pengendalian harga dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung. Malahan Pak Amien Rais juga jauh-jauh hari ketika mencium gelagat Temasek akan membeli Indosat juga sudah menyampaikan kekhawatiran serupa. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu dan sekarang kita sudah menegakkan hukum yang semestinya diterapkan.

Apa yang akan dilakukan DPR atas keputusan KPPU tersebut, sebab ada kesan DPR juga terbelah atas keputusan KPPU ini?

Ya seperti yang saya bilang tadi, itulah namanya demokrasi. Pro dan kontra tetap saja terjadi di segala tingkatan dan di legislatif. Tapi yang jelas, semua pihak masih bicara dalam koridor hukum, maka ketika ada yang menganggap keputusan KPPU itu tidak cocok dan tidak adil, ya silakan saja tempuh jalur yang diatur secara hukum pula. Komisi VI DPR sendiri dalam hal ini akan melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap keputusan KPPU tersebut, karena yang memilih anggota KPPU itu sendiri adalah Komisi VI DPR.

Jadi, apa himbauan Anda terhadap semua pihak atas keputusan KPPU ini?

Sebagai anak bangsa yang memimpikan bangsa negaranya mandiri, saya mengajak kita semua untuk tidak berpikir sempit menanggapi keputusan KPPU ini. Urusan hukum marilah kita serahkan secara hukum pula oleh pihak yang berwenang. Tapi sebagai anak bangsa, marilah kita mulai berpikir bagaimana kemandiri bangsa itu bisa kita wujudkan. Marilah kita berani seperti Bung Karno yang dengan lantang meneriakkan “go to hell with your aid”.

Artinya kita berani menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Kita wellcome terhadap investor asing tapi bukanlah pelayan bagi investor asing tersebut yang selalu mengikuti apa yang mereka mau. Hukum kita harus ditegakkan karena di negara mereka hukum juga mereka tegakkan dengan ketat.




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: