Pembinaan UKM tak Terkoordinasi

JAKARTA: Komisi VI DPR menuding kinerja instansi pemerintah tidak terkoordinasi dengan keterlibatan beberapa departemen dalam program pemberdayaan kelompok usa?ha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Keterlibatan departemen dalam membina usaha sektor riil itu membuat posisi Kementerian Koperasi dan UKM tidak maksimal, sebagai instansi paling bertanggung jawab atas pembinaan UMKM.

“Sebaiknya Menegkop dan UKM Suryadharma Ali meletakkan jabatannya karena tidak ada kejelasan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pembinaan pelaku UKM,” ujar anggota Komisi VI Nasril Bahar kepada Bisnis, pekan lalu.

Keterlibatan lintas instansi tersebut membuat pos anggaran Kemenkop dan UKM tidak bisa maksimal, sebab dana APBN terbagi merata ke beberapa instansi. Pertanggungjawaban anggaran juga tidak pernah dilaporkan.

Yang rutin melaporkan penggunaan serta pertanggungjawaban dana pembinaan UKM, kata Nasril, hanya Kemenkop dan UKM. “Tindakan itu tidak ubahnya seperti sinterklas yang membagi-bagi hadiah. Tujuan mengatasi persoalan UKM tidak pernah tersentuh.”

Instansi yang turut melakukan pembinaan terhadap UMKM a.l. Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Meneg BUMN.

Untuk tahun anggaran berikutnya Nasril mengimbau agar pemerintah menempatkan anggaran pemberdayaan UMKM pada satu pos saja, yakni Kemenkop dan UKM. Pembagian anggaran dinilainya justru menutup katup aliran dana.

“Kita harus kasihan melihat tanggung jawab Kemenkop dan UKM yang sangat besar bagi pemberdayaan UMKM, karena di satu sisi anggarannya sangat minim. Itulah dasarnya kami minta Menegkop Suryadharma Ali meletakkan saja jabatannya.”

Untuk menetapkan pembinaan UMKM melalui satu pintu, yakni Kemenkop dan UKM, wakil rakyat dari Fraksi PAN Sumut tersebut minta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan tegas.

Jika Presiden ingin melihat ada progres dari pengucuran dana APBN untuk sektor riil tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM harus diberi kewenangan lebih luas dalam hal pemberdayaan perekonomian rakyat.

Dengan pola satu pintu, Nasril memastikan tingkat kebocoran penggunaan anggaran APBN bisa ditekan. Selama ini ada indikasi UMKM maupun koperasi menerima dana dari berbagai instansi. Ini disebabkan mereka memiliki program perkuatan yang sama.

“Pemerintah harus menjadikan UMKM sebagai solusi untuk mengatasi pasca krisis multidimensi sejak 10 tahun lalu,” tandas Nasril Bahar. (Mulia Ginting Munthe)

Bisnis Indonesia
Senin, 10 Desember 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: