Gubernur Ditunjuk Presiden, Mengkerdilkan Peran Parpol

Medan Pos, Medan – Usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) bahwa sebaiknya gubernur tidak lagi dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) tapi dipilih langsung oleh presiden, terus bergulir. Bagi partai politik (parpol) wacana ini memang dipaksakan untuk mengkerdilkan peran parpol.

Salah satu tanggapan disampaikan Nasril Bahar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan (Polhukam). Dalam perbincangan dengan Medan Pos di Medan, pekan lalu, masalah ini dikupas tuntas oleh Nasril Bahar. Dia menolak keras wacana ini. “Jika gubernur ditunjuk saja oleh presiden, potensi masalah di depan akan sangat besar,” kata Nasril Bahar.

Nasril menyatakan dapat memahami mengapa Ketua Lemhanas Prof Muladi mengajukan usulan tersebut. Mulanya hanya kesimpulan dalam sebuah seminar, kemudian disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup Program Pelatihan Reguler Angkatan 40 Lemhanas di Istana Negara Jakarta, 6 Desember lalu. Menurut Muladi, pemilihan langsung oleh rakyat hanya untuk bupati dan walikota, sementara pemilihan gubernur bisa dilakukan presiden, melalui penunjukan kepada DPR RI dan mendapat persetujuan DPRD.

Namun menurut Nasril Bahar, sebuah usulan hendaknya janganlah usul yang memundurkan iklim demokrasi yang sudah berjalan dengan baik saat ini. “Iklim demokrasi kita sedang tumbuh dengan pesatnya. Bandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Pemilihan langsung kepala daerah merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam demokrasi. Jangan justru dikebiri lagi,” ujar Nasril Bahar yang juga anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan, BUMN Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah.

Wacana penghapusan pilkada gubernur dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi dan merupakan kemunduran dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Posisi gubernur memang sebagai wakil pemerintah pusat, namun dalam banyak hal, justru menjadi motor dalam otonomi daerah.

“Dalam konsep otonomi daerah, domain pemerintah pusat hanya di bidang bidang pertahanan keamanan, peradilan, hubungan luar negeri, moneter, agama serta bidang lainnya yang secara nasional lebih tepat diurus oleh pemerintah pusat. Selebihnya menjadi urusan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati atau walikota” kata Nasril yang berasal dari daerah pemilihan Sumut III, Kabupaten Langkat, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar, Binjai dan Tanjung Balai.

Sudah Baik

Nasril kemudian merujuk UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan gubernur dilakukan secara langsung. Pemilihan dengan model ini mebuat rakyat dapat menunjuk sendiri pemimpin yang diinginkannya. Sementara partai politik juga dapat menjalankan fungsinya sebagai dinamisator politik karena menjadi pihak yang berhak mendaftarkan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Ini adalah amanat undang-undang, maka harus dijalankan seusai dengan porsinya,” kata Nasril yang lahir di Medan, pada 31 Desember 1964.

Menurut Nasril, penunjukan langsung gubernur oleh presiden, tidak hanya akan mengebiri demokrasi, tetapi juga berimplikasi pada kemungkinan berlangsungnya lagi pola era Orde Baru untuk kedua kali. Bukan tidak mungkin karena ditunjuk langsung oleh presiden, gubernur akan menjadi perpanjangan tangan untuk melanggengkan kekuasaan yan bukan tidak mungkin otoriter.

“Jika dua priode masa jabatan presiden selama 10 tahun, maka selama itu pula gubernur menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Sebab itu, wacana agar gubernur dipilih presiden merupakan gagasan yang tidak perlu didukung,” kata Nasril yang juga merupakan salah satu dari 53 anggota Panitia Anggaran DPR RI.

Semestinya, kata Nasril, jika dinilai otonomi daerah tidak berjalan semestinya atau melenceng dari undang-undang yang ada, tindakannya bukan memasung otonomi daerah, harusnya melakukan evaluasi serta memperbaiki tata pengelolaan pemerintahan daerah. Nasril juga mengingatkan, sistem pemilihan secara langsung merupakan suatu perubahan iklim yang relatif baru di Indonesia. Jangan sampai terlalu mudah mengubah kebijakan.

“Sebab kalau kebijakan yang baru diterapkan lalu diganti lagi, tentu akan menimbulkan dis-stabilitas sistem, ketidakstabilan politik. Kesannya, semua peraturan yang sudah diundangkan dibuat tidak dengan kajian yang mendalam, sebab terlalu mudah diubah,” ujar Nasril.

Medan Pos
Jumat, 14 Desember 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: