Peran Koperasi terhadap UMKM Masih Minim

Medan, (ANTARA) – Pusat Penelitian Perbankan (Puslitbank) Fakultas Ekonomi Sumatera Utara (FE USU) menyatakan koperasi di daerah belum memiliki peran dan fungsi sebagai pendorong tumbuh kembangnya Usaha Mikro Kecil (UMK).

“Koperasi di daerah masih mempunyai nama saja dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya yakni dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota”, ujar peneliti puslitbank FE USU, Wahyu Aryo Pratomo, di Medan, Senin.

Dalam penelitiannya yang berjudul studi lembaga keuangan dalam pengembangan UMK di Sumatera Utara (Sumut), Wahyu mengatakan, dari 7.779 unit koperasi yang terbentuk di Sumut jumlah yang aktif tidak mencapai 20 persen, sedangkan selebihnya hanya memiliki namanya saja.

“Secara tegas bisa saya katakan, jumlah koperasi itu tidak memiliki hubungan dengan jumlah usaha yang ada, karena kebanyakan koperasi yang dibentuk untuk pribadi mengatasnamakan kepentingan anggota”, ujarnya.

Sementara itu sensus ekonomi 2006 menunjukkan jumlah UMKM di Sumut berjumlah 1.056.975 terdiri dari 838.717 unit usaha mikro atau 79,7 persen, kemudian 208.657 unit usaha kecil atau 19,8 persen dan menengah 5.601 unit atau 0,5 persen.

“Berdasarkan penelitian kami, dari sebagian besar atau sekitar 89 persen pelaku UMK di Sumut dalam melakukan pengembangan usahanya menggunakan dana sendiri dan yang berhubungan dengan koperasi hanya 4,1 persen saja”, katanya

Sementara itu pada kesempatan terpisah anngota Komisi VI DPR yang membidangi masalah industri, perdagangan dan BUMN serta koperasi dan UKM, Nasril Bahar, mengatakan, peran pemerintah daerah (Pemda) melalui instansi terkait yang dibentuk dalam membina koperasi masih minim.

“Minimnya peran pemda dalam membina koperasi mengakibatkan lembaga keuangan non perbankan itu yang seharusnya bisa berfungsi menggerakkan sektor riil di daerah tidak berjalan sama sekali”, katanya di Medan, akhir pekan lalu.

Bahkan, menurut dia, sebagian besar koperasi di Indonesia hanya menunggu penyaluran dana kredit usaha dari kementrian negara koperasi dan UKM atau bantuan dari lembaga lainnya.

“Kondisi ini membuat koperasi tidak sehat dan mati suri karena serta menjadi ketergantungan bantuan dana kredit usaha dari program pemerintah pusat akibat minimnya peran pemda dalam pemberdayaan koperasi dan UMK”, tegasnya.

Antara
Senin, 17 Desember 2007




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: