DPR RI Sahkan Payung Hukum FTZ

RAPAT Paripurna DPR yang digelar Selasa (9/10) kemarin seolah menjadi sinyal positif bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Batam, Bintan dan Karimun. Pasalnya, setelah melalui pembahasan secara maraton, DPR dapat menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) menjadi undang undang.
Dalam paripurna tersebut tercatat delapan fraksi, yakni FPG, FPPP, FPDS, FPD, FPKB, FPBR, FBPD dan FPDS, menyetujui Perppu FTZ disahkan menjadi UU. Satu fraksi, yakni FPAN, menyetujui namun mengajukan sejumlah catatan. Sementara FPDIP dengan tegas menolak pengesahan Perppu dan mengajukan minderheits nota.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno itu juga dihadiri wakil pemerintah antara lain Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BKPM M Lutfi, serta Gubernur Kepri Ismeth Abdullah.

Kelompok fraksi yang mendukung Perppu FTZ berasumsi, sejak krisis ekonomi 1998 Indonesia terus mengalami penurunan investasi. Dari sekian banyak tujuan investasi di Indonesia, satu-satunya daerah yang masih dianggap kompetitif adalah Batam. Sayangnya, selama ini regulasi sering berubah dan tidak ada payung hukum bagi investasi di Batam.

Dalam paripurna kemarin, juru bicara (jubir) FPG Nusron Wahid mengatakan, jika Perppu tidak disetujui, dikhawatirkan akan terjadi tragedi investasi. ‘’Karena itu, F-PG dapat menyetujui Perppu menjadi UU. Kita berharap BBK bisa menjadi kawasan yang sebanding dengan negara lain dan menjadi pertanda kebangkitan ekonomi nasional,” kata Nusron.

Hal sama juga disampaikan Fraksi PKS. Menurut jubir FPKS, Refrizal, fraksinya berpendapat bahwa masalah dasar hukum memang perlu dikedepankan. FPKS, kata Refrizal, bersikap realistis untuk memilih yang terbaik di antara yang buruk.

‘’FPKS lebih mengedepankan manfaat daripada mudarat. Karena itu fraksi kami dapat menerima Perppu ini untuk disahkan menjadi UU,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.

Sementara Fraksi PAN yang dalam pandangan mini fraksi pekan lalu masih keberatan dengan Perppu FTZ, akhirnya menyetujui dengan sejumlah catatan. Dalam pantauan Batam Pos, FPAN melalui jubirnya, Nasril Bahar, mengajukan tujuh catatan kepada pemerintah.

Pertama, FPAN meminta pemerintah segera membenahi sistem legal di FTZ Batam dengan mengajukan RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke DPR.

Kedua, dalam pandangan akhir FPAN itu pemerintah juga diminta untuk tidak lagi mengulangi penerbitan payung hukum FTZ dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Ketiga, pemerintah harus membuat sistem dan regulasi yang mampu memberikan jaminan kepada penduduk BBK, terutama dalam hal hak atas tanah dan adat istiadat.

Keempat, FTZ harus memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap berkembang. ‘’FTZ harus memberi ruang kepada UKM untuk tumbuh,” turut Nasril.

Kelima, FPAN meminta pengesahan Perppu harus segera ditindaklanjuti dengan harmonisasi kelembagaan di FTZ. Keenam, pemerintah harus melakukan antisipasi dalam segala bentuk penyelundupan.

‘’Ketujuh, kita minta pemerintah memperkuat sistem pengawasan di FTZ BBK, untuk selanjutnya hasil pengawasan itu disampaikanke DPR,” tukas Nasril mengakhiri catanan FPAN atas pengesahan Perppu FTZ.

Keberatan PDIP

Adapun FPDIP yang menolak pengesahan Perppu mengajukan sejumlah nota keberatan. Seperti halnya pandangan mini fraksi di Komisi VI pekan lalu, FPDIP masih tetap menuding telah terjadi rekayasa perekonomian dan Perppu hanya sebagai upaya lobi korporasi asing untuk menguasai BBK.

Jubir FPDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemerintah sengaja merekayasa kondisi darurat ekonomi untuk memuluskan lobi korporasi yang menjanjikan investasi sekurang-kurangnya Rp17 triliun, oleh 20 korporasi besar dengan komitmen penyerapan tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang.

‘’Kami tidak anti investasi asing. Kami tetap menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2007. Namun demikian F-PDIP RUU akan mengajukan usul inisiatif tentang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun,” ucap Hasto.

Setelah mendengarkan pandangan akhir fraksi-raksi, pimpinan rapat Soetardjo Soerjoguritno sempat mengusulkan voting dan pertanyaan ke paripurna apakah Perppu itu dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU.

Namun sebelum diketuk palu, sempat terjadi perdebatan karena penolakan FPDIP atas Perppu. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo akhirnya menyerahkan monderheits nota (nota keberatan) bahwa FPDIP tidak bertanggunjawab atas segala bentuk pengambilan keputusan atas Perppu FTZ. Tjahjo juga menyatakan, Fraksinya akan melakukan uji materiil atas Perppu FTZ yang sudah disetujui itu ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam salinan minderheits nota yang beredar di kalangan wartawan, FPDIP berpendapat Perppu itu tetap menabrak UU lain seperti UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan.

Selain itu, FPDIP juga memperingatkan pemerintah bahwa implementasi Perppu FTZ dapat dianalogikan sebagai bentuk defense cooperation agreement di bidang ekonomi.

Nota keberatan juga disampaikan dua anggota FPAN, yakni Alvin Lie dan Drajat Wibowo. Keduanya tidak anti materi Perppu, namun menolak penerapan Perppu khususnya untuk payung hukum di BBK.

Akhirnya setelah mendengarkan keberatan FPDIP dan dua anggota FPAN, paripurna yang dihadiri 408 anggota DPR itu DPR dapat menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2007 untuk disahkan menjadi UU.

‘’Apakah kiranya Perppu ini dapat diterima dan disetujui menjadi UU?” tanya Soetardjo yang segera dijawab dengan sahutan setuju oleh para anggota Dewan dan ditimpali dengan ketukan palu oleh Soetardjo sebagai tanda persetujuan DPR.

Tindak Lanjut UU FTZ

Pemerintah dalam sambutannya atas pengesahan Perppu FTZ itu mengatakan, dengan disahkannya Perppu maka telah tercipta landasan hukum untuk melakukan pembenahan iklim investasi yang sudah mendesak, khususnya di BBK. Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan, pembenahan Kawasan BBK menjadi prioritas karena lokasinya yang strategis dan memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

Karenanya, kata Mendag, pemerintah akan menempuh sejumlah langkah antara lain mengimplementasikan tiga PP, yakni PP Nomor 46, 47 dan 48 tahun 2007 tentang FTZ di BBK.
‘’Pemerintah juga akan segera membentuk kelembagaan di Kawasan FTZ BBK berupa Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan. DK akan ditetapkan oleh Presiden R atas usulan Gubernur dan DPRD,” tutur Mendag.

Ditambahkan, mengingat bahwa bagi barang yang masuk maupun keluar kawasan FTZ akan diberikan fasilitas khusus di bidang kepabeanan dan perpajakan, maka untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengamanannya perlu ditetapkan pelabuhan laut dan bandar udara tertentu sebagai pintu masuk dan keluar dari kawasan FTZ.

Mendag menegaskan, dengan adanya payung hukum FTZ itu, maka barang yang dimasukkan ke dalam kawasan FTZ dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Kepada Batam Pos, Andi mengaku upaya judicial review di MK tidak akan membuat pemerintah surut langkah.

Batam Pos
Senin, 7 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: