Palu Sakti Bebaskan Adelin

Majelis Hakim PN Medan mengetukkan palunya, “Tok…., Tok…., Tok”. Adelin Lis yang tadinya dituntut 10 tahun penjara, dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pembalakan liar. Potret penegakan hukum di Negara demokrasi.

Suasana Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara (Sumut), 5 November lalu begitu gaduh. Maklum saat itu, putusan pengadilan terhadap terdakwa kasus pembalakan liar di hutan Sumut, Adelin Lis akan dibacakan. Suara brisik di dalam gedung tempat Adelin diadili nyata benar. Pengunjung seakan tidak sabar lagi untuk mendengar putusan akhir pengadilan.

Di luar gedung, ratusan pendemo dengan berbagai spanduk meneriakkan agar terdakwa Adelin Lis dihukum seberat-beratnya. Oleh pendemo, Adelin disebut sebagai ‘otak’ pengundulan hutan di Sumut. Majelis hakim yang diketuai H Arwan Byrin SH dengan anggota Robinson Tarigan SH, Dolman Sinaga SH dan Achmad Sema SH, tetap dalam pendirian dan teriakan-teriakan pendemo dibiarkan ‘mengudara’. Arwan mengatakan Adelin tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari tuduhan. Palu digetokan dan Adelin bebas.

Adelin Cs, tentu berikut pengacaranya bersorak ria. Pengunjung sidang tercengang dan rasionalitas publik pun terguncang. Adelin Lis yang di sebut-sebut sebagai raja pembalakan liar di Indonesia. Dan pernah menjadi buronan polisi hingga ke luar negeri akhirnya kembali menghirup udara bebas. Putusan bebas itu menunjukkan bahwa Adelin Lis tidak bersalah. Lalu, pertanyaannya, kalau tidak bersalah mengapa dia harus melarikan diri? Tampaknya jaksa tak mampu menunjukkan kesalahan Adelin di muka persidangan.

Kesalahan yang dituduhkan kepada Adelin pun tergolong berat. Meski Jaksa yang bekerja di atas bukti-bukti materiil menuntutnya penjara 10 tahun, mengganti dana provisi sumber daya hutan sebanyak Rp119 miliar dan US$2,9 juta, tak mampu meyakinkan majelis hakim. Antara kedua penegak hukum itu tampaknya berbeda pandangan 180 derajat. Perbedaan itu justru menjadi peluang besar bagi Adelin untuk tidak terbukti melakukan illegal logging.

Kasus Adelin Lis sejak awal memang sarat dengan kontroversi. Bahkan dua pembantu presiden Menteri Kehutanan MS Kaban dan Kapolri Jenderal Sutanto pun sempat “bertikai” soal tata cara pemberantasan pembalakan liar di Riau. Sehingga Presiden perlu turun tangan dengan membentuk tim investigasi khusus. Terungkap juga bahwa pada 2006, Kaban pernah menulis surat kepada Kapolri dan Kapolda Sumut soal penyamaan persepsi tentang pembalakan liar.

Dunia peradilan di Indonesia rasanya belum memberikan keyakinan kepada publik bahwa Adelin tidak bersalah. Karena itu, independensi hakim dan jaksa dalam sebuah perkara masih diragukan. Keraguan itu tidak mengada-ada. Mafia peradilan masih bergentayangan di ruang-ruang sidang, di ruang-ruang pemeriksaan, bahkan di penjara. Hukum di negeri ini masih berhamba pada mereka yang mempunyai uang dan kekuasaan. Bila dibandingkan dengan lembaga lain yang telah mereformasi diri, lembaga-lembaga hukum dan peradilanlah yang paling resisten. Salah satu contoh adalah pertikaian antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang fungsi dan substansi pengawasan.

Mafia peradilan tidak lagi perbuatan antar oknum, tetapi sudah tertata secara sistemik. Berurat akar di kepolisian, menggurita di kejaksaan, merasuk di kehakiman.

Kontroversi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto mensinyalir ada konspirasi antara aparat dengan mafia pembalakan liar dibalik vonis bebas terdakwa Adelin Lis. “Ada indikasi telah terjadi konspirasi dengan mafia illegal logging sehingga terjadi vonis bebas terhadap Adelin Lis,” kata Sisno di Jakarta, Kamis (8/11).

Sisno menjelaskan, dugaan adanya konspirasi itu muncul karena proses pelepasan Adelin Lis dari tahanan kejaksaan berlangsung secara tidak wajar pasca keluarnya putusan majelis hakim. “Vonis bebas Adelin Lis terjadi tanggal 5 November 2007 sekitar jam 13.00 WIB siang dan dan dilepaskan dari tahanan jam 23.30 malam dengan Surat Eksekusi No 2240/Pid B/2007 tertanggal 1 November 2007,” ujarnya.

Menurut dia, surat eksekusi yang dikeluarkan sebelum putusan hakim itu patut dicurigai. “Kok bisa vonis tanggal 5 November tapi surat eksekusi tanggal 1 November?” ujarnya menambahkan. Hal lain yang memperkuat adanya dugaan konspirasi adalah waktu pelepasan Adelin yang dilakukan tengah malam. “Mana ada mengeluarkan tahanan kok tengah malam kalau hal ini bukan bagian dari konspirasi,” katanya.

Polisi memang kebakaran jenggot dengan bebasnya Adelin Lis. Kerja kerasnya memburu Adelin hingga di luar negeri, tak sebanding dengan apa yang diterima Adelin. Kendati divonis bebas, Adelin Lis belum bisa bernafas lega sebab jaksa penuntut umum melawan putusan hakim dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Polri pun telah mengeluarkan jeratan baru untuk Adelin yakni dugaan tindak pidana pencucian uang bahkan dalam kasus ini dia telah menjadi tersangka.

Di lain pihak Kabareskrim Polri Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, mengatakan tidak pidana pencucian uang yang dituduhkan terhadap Adelin Lis terkait dengan pembalakan hutan. “Pencucian uang itu dari uang hasil hutan” katanya. Seperti diketahui, saat menjabat Kapolda Sumut, Bambang yang menjerat Adelin dengan kasus illegal logging. Namun, Bambang enggan memberikan komentar tentang putusan bebasnya Adelin. Dia mengatakan, itu sepenuhnya hak dan urusan hakim. “Itu urusan hakim,” paparnya singkat.

Memang dalam beberapa pertemuan dengan Pokja illegal logging Komisi III (hukum) DPR, Mabes Polri mengatakan dalam penyidikan illegal logging, pihaknya tidak hanya menjerat dengan UU Kehutanan. Mabes Polri menyatakan juga akan mulai mema-sukkan UU Korupsi, Pencucian Uang, dan Pajak.

Upaya ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Mabes Polri selama ini merasa hukuman yang diputuskan bagi pelaku illegal logging masih belum optimal. Selain putusan bebas Adelin Lis, dalam tahun ini saja ada 27 kasus illegal logging yang terjadi di Papua. Dari jumlah itu, 18 kasus divonis bebas dan sembilan kasus divonis ringan (kurang dari 1 tahun).

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, dalam acara today dialog Metro TV, mengatakan, akseminasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu urusan internal Kejaksaan Agung. Yang terpenting, kata Azis, Jaksa penuntut umum harus dipanggil dulu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan Hakim Mahkamah Agung harus memanggil majelis hakim yang menyidangkan dan memvonis bebas kasus tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad melihat, putusan bebas Adelin Lis ini menunjukkan tidak adanya komitmen serius dalam melawan pembalakan liar. Ia menambahkan, dalam kasus Adelin Lis, Walhi juga mempertanyakan langkah Menteri Kehutanan (Menhut) M S Kaban yang mengirim surat ke majelis hakim. Dalam surat itu, secara tersirat Adelin hanya melakukan pelanggaran administrasi. Walhi meminta agar Jaksa Agung menerjunkan tim investigasi untuk memeriksa jaksa yang bertugas dalam persidangan Adelin Lis.

“Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan mengevaluasi kinerja Menhut MS Ka’ban. Tentunya terkait surat yang dikirim ke kuasa hukum Adelin Lis. Apalagi, tidak ada upaya maksimal dari Menhut untuk memberantas pelaku illegal logging,” tegasnya.

Menteri Kehutanan MS Kaban menanggapi dingin keputusan Pengadilan Negeri Medan yang memutus bebas terdakwa dugaan pembalakan liar (illegal logging) Adelin Lis. “Illegal logging dalam kawasan berizin, memang vonisnya rata-rata vonis administrasi atau vonis bebas. Oleh karena itu, dalam penegakan operasi illegal logging harus konsisten terhadap instruksi presiden yaitu konsisten pada kawasan ilegal kalau kita tidak mau kecewa,” kata Menhut usai mengikuti rakor persiapan KTT ASEAN di Jakarta, Senin (5/11).

Sementara itu Anggota FPAN DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, H Nasril Bahar, SE yang dihubungi mengaku sangat prihatin terhadap putusan itu. Menurutnya, keputusan itu mencederai rasa adil rakyat. “Kita meminta Menteri Kehutanan MS Kaban untuk berbuat sesuatu mengenai hal ini, minimal dia bisa menujukkan novum atau bukti baru yang bisa membawa kembali Adelin Lis ke persidangan.

Sesungguhnya secara kasat mata kita tahu, Adelin Lis itu bukan siapa-siapa lagi sebagai pengusaha kayu yang kemungkinan terlibat perambahan. Putusan yang membebaskan Adelin Lis merupan preseden buruk,” tegas Nasril yang duduk di Komisi VI DPR-RI. Menurut Wasekjen DPP PAN itu, MS Kaban harus menujukkan kinerjanya dalam kaitan masalah ini. Karena jika satu kasus perambahan bebas, maka kasus-kasus yang lain sepertinya, akan sama mudahnya untuk lepas dari jeratan hukum.

Kasus Adelin adalah tamparan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Para hakim yang memiliki independensi dan, katanya, berpegang pada hati nurani, mengacaukan nurani publik dengan putusan-putusan bebas. (Dian, Subhan/berbagai sumber)

zonasecurity.com

Jumat, 11 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: