Adelin Lis, Bukti Keperkasaan Illegal Logging

Perang besar terhadap pembalakan liat atau illegal logging tiba-tiba patah arang. Geraklan besar yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melindungi hutanj kita, tiba-tiba seperti dagelan. Adalah vonis bebas terhadap Adelin Lis yang menjadi picunya. Komitmen penegak hukum dalam memberangus illegal logging menjadi tanda tanya besar. Vonis bebas terhadap Adelin Lis bukti nyata, illegal logging masih perkasa.

Sandiwara dari ranah hukum kembali menabur sejuta haru. Bagaimana tidak. Di kala negeri ini tengah giat-giatnya melakukan serangkaian aksi guna menahan laju para pembalak liar, justeru sebagian dari aparatnya melakukan tindakan penisbian. Lakon tersebut mengambil latar Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Di mana kala itu (5/11), tengah disidangkan tersangka pembalakan liar dan korupsi, Adelis Lis. Dalam persidangan yang diketuai H. Arwan Byrin, SH, MH dengan didampingi, Jarasmen Purba, SH, Dolman Sinaga, SH, Robinson Tarigan, SH dan Ahmad Semma, SH itu, para majelis hakim menyatakan bahwa Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) itu tidak terbukti melakukan tindak pidana pembalakan liar di kawasan Mandailing Natal, Sumatra Utara, sebagaimana yang didakwakan jaksa.

Atas dasar itu, majelis memerintahkan agar sang Direktur PT Timber Grup itu dikeluarkan dari tahanan serta merehabilitasi nama baiknya. Dan terakhir, membebankan biaya yang muncul dalam keseluruhan perkara kepada negara.

Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bebas dan majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk membebaskan terdakwa dari tahanan serta merehabilitasi nama baik terdakwa, kata hakim. Padahal, dalam kasus itu, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan atas dakwaan pembalakan liar. Terdakwa juga dituntut denda Rp 119 miliar dan 2,5 juta dolar Amerika atas tuduhan korupsi dan tidak membayar dana provisi hasil hutan serta dana reboisasi kepada negara.Sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim adalah tidak ditemukannya cukup bukti Adelin Lis melakukan penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), perusakan hutan dan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi.

Selain itu, menurut hakim, terdakwa terbukti telah membayar iuran Pemberdayaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun mengenai dakwaan JPU yang menyatakan PT KNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dana Reboisasi (DR), tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayarnya. Masih menurut Majelis, terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti melakukan pembalakan liar karena memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805 Tahun 1999. Sehingga, majelis hakim memutuskan bahwa PT KNDI secara sah memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan SK yang antara lain menyebutkan HPH berlaku selama 50 tahun atau berakhir pada tahun 2049.

Sementara dakwaan JPU yang menyatakan PT KNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dana Reboisasi (DR), juga tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayarnya. Sedangkan hasil penelitian dari saksi ahli yang menyatakan adanya kerusakan tanah di lokasi PT KNDI dinyatakan meragukan karena penelitiannya hanya dilakukan selama satu hari. Sebelumnya, Adelin Lis dianggap bersalah dan secara dakwaan primer dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam dakwaan primer kedua, Adelin Lis dianggap bersalah dan dituduh melanggar Pasal 50 ayat (2) junto Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 junto UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Keluarnya putusan tersebut langsung disambut JPU Harli Siregar SH dengan pengajuan kasasi. Menurutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh JPU, seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil penelitian dari Lembaga Peneliti Independen (LPI) yang ditunjuk oleh Departeman Kehutanan. Meski PT KNDI memiliki HPH, tetapi banyak prosedur yang tidak benar dilakukan PT KNDI yang tidak dipertimbangkan majelis hakim. Padahal faktor itu merupakan tindak pidana, katanya.

Praktis, putusan bebas ini merupakan yang keempat setelah putusan PN Mandailing-Natal (Madina) beberapa waktu lalu atas kasus/perkara serupa yang didakwakan kepada Manager Camp PT KNDI, Lingga Tanujaya, Ir. Washington Pane (Direktur Perencanaan PT KNDI) dan mantan Kadishut Madina, Ir. Budi Ismoyo.Eksaminasi Dua Rangkap Kejaksaan Agung pun tidak tinggal diam. Bahkan, Korps Adhyaksa ini telah membentuk tim guna melakukan eksaminasi dengan di mulai dari rencana dakwaan hingga tuntutan termasuk pemeriksaan terhadap jaksa yang terkait. Tim yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga dengan 3 orang anggota, yakni Ismail, Nurrachmad, dan Arif ini, diberi tenggat waktu tujuh hari. Menurut Ritonga, eksaminasi tidak hanya dilakukan pada jaksa, namun juga dakwaan yang mereka susun terhadap Adelin Lis.

Terkait dakwaan jaksa yang sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kejagung, Ritonga mengatakan, tetap perlu melakukan itu (eksaminasi). Karena, bagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Thomson Siagian untuk kasus-kasus seperti korupsi dan illegal logging merupakan perkara penting yang harus dilaporkan secara berjenjang dari jaksa penuntut umum, Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Ketika ditanya sanksi apa yang nantinya diberikan jika jaksa terbukti melakukan penyimpangan. “Sanksi untuk jaksanya, kita lihat nanti, pendeknya. Sedangkan, Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo mengatakan jika dalam eksaminasi tersebut jaksa melakukan pelanggaran terhadap PP 30/1980 bisa dikenakan sanksi. Kalau ada pelanggaran baru masalahnya hijrah pada saya,” ujar Rahardjo.

Mengenai polemik keluarnya Adelin Lis dari tahanan beberapa saat setelah divonis, Ritonga mengatakan kejaksaan memang mengeluarkan surat. Namun surat yang keluar tanggal 1 November tersebut adalah surat perkara (P16A), bukan surat pembebasan. Surat itu akan menjadi dasar perintah eksekusi bebas yang akan muncul belakangan. Suratnya bukan tidak benar. Yang terjadi adalah salah penafsiran, pungkas Ritonga.Tidak hanya itu, Mahkamah Agung (MA) juga melakukan hal yang sama. Bahkan, pihak MA juga membentuk tim khusus, yang terdiri dari Tuada Pidana umum, pidana khusus dan pengawasan. Tapi untuk kasus ini, saya dan tim pengawasan saja sudah cukup, ujar Ketua Muda (Tuada) Pengawasan MA Djoko Sarwoko. Dan yang melakukan itu adalah Pengadilan Tinggi (PT) Sumut Menanggapi hal itu, Pengadilan Tinggi Sumatra Utara telah melakukannya dan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan tim terhadap lima hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus tersebut.

Tim ini terdiri dari tiga hakim tinggi yaitu Ersa Mutiara Napitupulu, Aspar Siagian dan M. Adnan. Berkas berita acara termasuk rekomendasi dan kesimpulan dari tim sudah selesai. kata Ketua PT Sumut, Kimar Saragih.Ketika ditanya apa-apa saja isi dari rekomendasi dan kesimpulan tersebut, Kimar enggan menjawab. Hal tersebut, ujarnya, bukan berada dalam wewenangnya. Namun, yang pasti, materi pemeriksaan menyangkut profesionalisme hakim dalam menangani perkara. Apakah hakim telah menjalankan hukum acara dengan sebaikbaiknya sesuai KUHAP. Atau, apakah hakim sudah berupaya untuk mengungkapkan dalam perkara materil.

Lalu yang kedua, pemeriksaan difokuskan kepada adakah pelanggaran kode etik dalam menangani perkara itu. Kemudian, apakah majelis hakim dalam memeriksa perkara sudah menjalankan petunjuk dari MA sesuai instruksi dan surat edaran (SEMA) No 10 tahun 2005.Selain itu, apakah ada faktor-faktor atau unsur yang mempengaruhi majelis hakim dalam mengambil putusannya. “Jika empat item tadi sudah dipenuhi dan tidak ada pelanggaran kode etik dan tidak ada faktor-faktor lain, maka ke lima hakim itu tidak ada masalah kecuali jika ada pemeriksaan terbukti ada penyimpangan maka akan dikenakan sanksi,” ujar Kimar.

Kecewa Tetap Dalam Konteks Hukum

Menanggapi bebasnya Adelis Lis, Anggota DPR RI asal pemilihan Sumatera Utara (Sumut) III, H Nasril Bahar SE meminta klarifikasi Menteri Kehutanan (Menhut) RI MS Kaban MSi, terkait vonis bebas terdakwa kasus pembalakan liar Adelin Lis.

“Kita melihat ada yang aneh dalam kasus Adelin Lis. Untuk itu, dalam waktu dekat kita akan memanggil Menhut untuk mengklarifikasi vonis bebas terdakwa pembalakan liar,” tegas Nasril.

Bagi Hardi Munthe, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, dalamvonis bebasnya Adelin Lis tetap harus dilihat dalam konteks hukum dan penyelamatan lingkungan dan jangan dipolitisasi untuk kepentingan elite atau pengusaha. Secara moral kami mengajak semua pihak agar mendesak penerapan hukum yang fair, profesional dan berwibawa. Aspek keadilan rakyat dan kepentingan ekologis/lingkungan hidup harus secara konsisten disuarakan. Kami tidak ingin vonis bebas ini dijadikan isu atau komoditas pihak tertentu atau kepentingan politik pihak-pihak tertentu, paparnya. Hardi menambahkan, vonis bebas Adelin merupakan potret nyata bahwa aparat hukum atau institusi peradilan tak profesional. Jika aparat hukum profesional dan solid, maka tidak akan terjadi vonis bebas. Publik perlu mempertanyakan profesionalisme dan keseriusan aparat hukum dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam kasus Adelin ini.

“Atau apakah vonis bebas ini hasil akhir dari dugaan konspirasi atau skenario yang sejak awal kami curigai? Kondisi ini sangat merugikan bagi nasib pemberantasan pembalakan hutan dan rasa keadilan publik. Ini sudah sangat memprihatinkan dan membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap supremasi hukum, kata Hardi. Untuk itu, menurut Hardi evaluasi dan koreksi mendasar harus dilakukan pasca vonis bebas Adelin. Untuk itu kami meminta Komisi Yudisial segera memeriksa hakim, Komisi Kejaksaan meneliti jaksa penuntut perkara ini,” kata Hardi.

Rasa kecewa terlihat jelas dari raut wajah Nasril. Bagi anggota fraksi PAN ini, putusan tersebut secara telak mencederai penegakan hukum di Sumut. Kita meminta MS Kaban harus berbuat sesuatu. Setidaknya, menunjukkan bukti-bukti bahwa Adelin Lis tak bersalah, sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi di peradilan Indonesia, ujarnya. Penerapan hukum terhadap para perusak hutan, katanya, sering tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Baik karena perangkat hukum yang tidak bekerja dengan baik, sehingga saluran hukum menjadi macet, maupun aspek-aspek non hukum yang dapat menghilangkan semua kesalahan para perambah tersebut. Apapun itu, ini akan tercatat dalam sejarah. Masyarakat akan menilai para hakim, dan menilai sistem peradilan kita.

Selain itu, tinggal menunggu apa yang akan dilakukan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam kaitan masalah ini, apa yang bisa diperbuatnya. Akan kita evaluasi, papar. Sementara itu, kuasa hukum Adelin, Hotman Paris Hutapea, SH menyatakan, sejak awal Menteri Kehutanan telah menyatakan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa bukanlah pidana.

MS Kaban Disebut

Dalam keluarnya putusan bebas Adelin Lis, memang banyak pihak sempat menyebut nama Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban. Konon kabarnya memunyai andil terhadap keluarnya putusan tersebut. Desakan menuntut Kaban mundur pun membuncah atau Presiden SBY memberhentikannya. Paling tidak itu yang diutarakan Benjamín Mangkudilaga. Saya harap, nonaktifkan segera yang bersangkutan dan selesaikan secara hukum, tegas pakar hukum senior itu. Pemikiran yang senada juga diungkakan Adrianus Meliala, ahli hukum dan kriminolog Universitas Indonesia (UI). Saya kira benar MS Kaban kini dianggap begitu. Sebab, pendapatpendapatnya sering berada dalam wilayah yang kita kenal dengan sebutan `egoisme sektoral`, ujarnya.

Dalam pandangan Adrianus Meliala, langkah-langkah MS Kaban yang walaupun disebutkannya sebagai sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi terlihat ironis. Terutama ketika kita tahu ada banyak sekali penyimpangan dari peraturan dan undang-undang di lingkup komunitas kehutanan, kata Adrianus. Sementara itu sang menteri sendiri melihat secara wajar keputusan itu keluar. Kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Adelin Lis memilki izin operasi. Wajar saja hakim memutuskan bebas karena dia selama ini punya izin operasi. Nah, kalau saya kasih komentar, saya menghormati sistem saja, kata Kaban kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/11).

Menurutnya, semua kasus tuduhan pembalakan liar dalam kawasan yang berizin memang rata-rata vonisnya bebas. “Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum pemberantasan pembalakan liar, seharusnya konsisten terhadap instruksi presiden yakni pada kawasan ilegal. Itu kalau kita tidak mau kecewa, karena yang terjadi sejak awal kan saya sudah mengingatkan bahwa Inpres memerintahkan operasi dilakukan dalam kawasan hutan yang tidak punya izin. Itu baru namanya ilegal. Tapi, selama ini yang punya izin pun dioperasi, artinya wajar kalau dia bebas,” papar Kaban. Meski demikian, kata Kaban, pihaknya akan melihat putusan hakim untuk menindaklanjuti kasus ini. Apakah ada kesalahan administrasi atau tidak.

Kalau hakim menyatakan ada kesalahan administrasi, kita akan tindak lanjuti karena misi untuk memberantas pembalakan liar jalan terus dan pemerintah akan memfokuskan kasus pembalakan liar yang tidak memiliki izin, tegasnya. Terkait adanya intervensi dalam putusan tersebut, Kaban menolak dengan tegas. (Tim Konstan)

Majalah Konstan
Minggu, 13 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: