AAF Dijual, Pemerintah Singkirkan Petani

Jakarta-Pemerintah harus menghentikan seluruh proses likuidasi PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), sebab tanpa peraturan pemerintah, hal itu nyata-nyata melanggar aturan dan tak sesuai dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan revitalisasi pertanian. Rencana pemerintah untuk menjual pabrik pupuk tersebut pun harus dibatalkan.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Jumat (25/1). Ia menjelaskan pada saat petani kesulitan mendapatkan pupuk, sangat tidak masuk akal pemerintah malah menjual pabrik pupuk ke pihak lain.

“Saya mendapat informasi yang sangat valid bahwa pemerintah mau menjual AAF, Kamis (24/1) malam. Ini langkah yang tak masuk akal dan harus kita tolak,” tegas Hasto.

Anggota Komisi VII DPR Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengatakan, hasil penjualan aset AAF yang sudah terlanjur dijual oleh tim likuidasi harus segera disetor ke kas negara.

“Pemerintah juga harus membuat skenario menyeluruh terhadap penyelesaian AAF dan kelangkaan gas pabrik pupuk PT Iskandar Muda,” tegas Nasril Bahar.

Ia mengatakan kelangkaan gas tidak bisa dijadikan alasan untuk menjual aset negara yang sangat strategis ke pihak lain, sebaliknya pemerintah harus mencari jalan keluar untuk mendapatkan gas, seperti program gasifikasi batubara.

Choirul Sholeh dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan berdasarkan UU No 19/2003 tentang BUMN Pasal 1 dan Pasal 4, PT AAF adalah BUMN yang tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum. Dengan demikian pembubaran atau likuidasi harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Rencana pemerintah untuk menjual AAF hanya melecehkan dan menyingkirkan petani sebagai penyokong utama keberlangsungan NKRI.

“Tiap masa tanam, petani selalu mengeluh kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Sekarang, bukannya memperbaiki supaya pabrik pupuk lebih baik, malah pemerintah mau menjual. Ini menyingkirkan petani,” ujar Choirul Saleh.

Sementara menyangkut pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa krisis harga bahan pangan saat ini bukan hanya gejala yang terjadi di Indonesia, Hasto menilai Presiden memang lupa dari mana mandat kekuasaannya berasal.

Seharusnya, presiden memanfaatkan situasi dengan mengambil tindakan supaya sebagai negara agraris Indonesia bisa lebih maju. “Kenapa bukan tindakan, tetapi malah berwacana. Desain keputusan yang harus diambil, bukan malah menuduh sana-sini,” tegas Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan petani merupakan penyokong utama negara, namun saat ini mentalitas penguasa mendewa-dewakan pemodal besar. “Penguasa di negeri ini lupa kalau mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, dan yang paling banyak adalah petani,” ujarnya. (inno jemabut)

Sinar Harapan
Sabtu, 26 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: