DPR RI Tolak Penjualan Pabrik Pupuk AAF

MedanBisnis – Jakarta, DPR RI menolak langkah pemerintah menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Aceh mengingat petani masih kekurangan pupuk di musim tanam ini sehingga terjadi kelangkaan dan harganya melambung.

Penolakan disampaikan tiga anggota Komisi VI (bidang investasi) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (25/1). Ketiganya, yaitu Choirul Soleh (FKB), Hasto Kristyanto (PDIP) dan Nasril Bahar dari Fraksi PAN.

Kalangan DPR menyatakan, politik ekonomi nasional melalui penyediaan sarana produksi pertanian tidak berpihak kepada petani. Hal itu mengakibatkan kepastian suplai pupuk dengan harga terjangkau tidak dirasakan petani.

Di sisi lain, petani juga tidak memiliki kepastian harga pascapanen dan peningkatan nilai tambah melalui program peningkatan produksi pertanian serta perbaikan infrastruktur pertanian. Ironis, kata Nasril Bahar, di tengah penderitaan petani tersebut, pemerintah akan menjual pabrik pupuk PT AAF di Aceh dengan harga sangat murah dan melalui proses yang tidak transparan.

“Penjualan pabrik pupuk PT AAF ini adalah contoh nyata ketidakpekaan pemerintah atas penderitaan petani akibat kelangkaan pupuk pada musim tanam ini,” katanya.

Kalangan DPR meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh proses likuidasi PT AAF dengan mengingat ketentuan UU No 9/2003, UU No17/203 tentang Keuangan Negara dan UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Likuidasi AAF tanpa peraturan pemerintah telah melanggar ketentuan UU dan bertentangan dengan janji pemerintah untuk melaksanakan revitalisasi pertanian.

Berdasarkan UU No19/2003 tentang BUMN Pasal 1 dan Pasal 4, AAF adalah BUMN yang sepenuhnya diatur dengan ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian, penjualan harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Komisi VI DPR juga mengingatkan pemerintah melalui Menteri BUMN agar segera meminta Tim Likuiditas dan jajaran Direksi PT AAF untuk menyetorkan seluruh hasil penjualan aset AAF yang sudah telanjur dijual, seperti Kantor AAF di Jakarta.

Diduga hasil penjualan Degung AAF langsung digunakan sebaai biaya likuidasi. Dengan mempertimbangkan Master Plan Rivitalisasi BUMN 2005-2009, Komisi VI meminta pemerintah untuk membuat skenario menyeluruh terhadap penyelesaian AAF dan kelangkaan gas pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Tidak beroperasinya tiga pabrik pupuk di Propinsi NAD menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk dan penurunan kinerja PT PIM.

Komisi VI mendesak Menteri BUMN agar penyelesaian AAF sebagai bagian dari penyelesaian kelangkaan gas seluruh pabrik pupuk yang berada di NAD, sekaligus ditempatkan sebagai upaya merevitalisasi “focused holding” Pusri sebagaimana terdapat dalam master plan BUMN.

Komisi VI DPR meminta Menteri BUMN untuk memelopori penyelesaian lainya melalui penyediaan bahan baku dan energi alternatif melalui program gasifikasi batubara. Terkait hal itu, Menneg BUMN dapat menugaskan holding Pusri untuk mendapatkan solusi terbaik dengan meminimalkan penggunaan dana dari APBN dan mengundang investor yang memiliki sumber daya keuangan, teknologi, jaringan pemasaran pupuk dunia dan sumber batubara. (ant)

Medan Bisnis

Sabtu, 26 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: