DPR Wacanakan Interpelasi Kebijakan Pangan Pemerintah

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah anggota DPR akan mengkaji usul pengajuan hak bertanya (interpelasi) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang masalah dan kebijakan pemerintah di bidang pangan. Wacana hak interpelasi mengemuka karena pemerintah dinilai tak bisa menjamin ketersediaan pangan yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.

Demikian disampaikan sejumlah anggota DPR yang menjadi calon inisiator hak interpelasi, yakni Choirul Soleh (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Hasto Kristiyanto (Fraksi PDIP), dan Nasril Bahar (Fraksi PAN), di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (25/1).

Menurut Hasto Kristiyanto, pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap kebijakan ketersediaan pangan. Sebaliknya, sikap pemerintah akan berbeda dan serius menanggapi jika terkait dengan kepentingan pemodal asing dan investor yang justru mengeruk kekayaan Indonesia.

“Untuk kebijakan pangan, pemerintah seolah tidak peduli. Sementara untuk beberapa kebijakan yang menyangkut investor seperti proyek listrik, jalan tol, dan sarana infrastruktur besar lainnya selalu disediakan dana cadangan untuk memuluskan hal tersebut,” kata Hasto.

Menurut dia, meski Indonesia dikenal sebagai negara agraris, pada kenyataannya untuk kebutuhan pangan saja sangat tergantung pada impor. “Melihat hal ini, pemerintah tidak perlu malu mengakui bahwa sekarang ini sudah terjadi krisis pangan di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, untuk memuluskan penggunaan hak interpelasi agar tidak gagal seperti sejumlah upaya interpelasi lainnya, Hasto mengatakan, DPR akan berusaha lebih dulu menguatkan syarat objektif yang sekarang dirasakan belum mencukupi.

“Kita akan mengumpulkan semua data yang menunjang agar interpelasi ini tidak kandas di tengah jalan,” katanya.

Hasto berharap pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada petani dari tekanan global. Ini bertujuan agar petani bergairah menggarap lahan tanaman pangan. Produksi yang berlimpah akan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Ujian bagi Kepemimpinan SBY-JK

Hasto menuturkan, ada beberapa langkah yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk mengamankan gejolak pasokan pangan. Salah satunya mencadangkan sejumlah dana dari APBN untuk diberikan sebagai insentif kepada petani.

“Ada beberapa hal yang bisa dilakukan melalui APBN, tetapi pemerintah hingga kini belum menyampaikan proposalnya kepada DPR. Ini artinya, untuk kebutuhan pangan, pemerintah memang kurang peduli,” katanya.

Choirul Saleh menambahkan, melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok belakangan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok yang memadai dan berjangka panjang.

“Pemerintah sangat lemah dalam membuat sekaligus menerapkan kebijakan pangan sehingga bangsa ini tidak memiliki kedaulatan di bidang pangan. Kita selalu impor barang kebutuhan pokok,” tuturnya.

Choirul Soleh berpendapat, pemerintah tidak berani membuat kebijakan yang melindungi dan membiarkan petani Indonesia berhadapan dengan tekanan dari pasar bebas. Sementara petani-petani di negara maju dilindungi oleh pemerintahnya.

“Contohnya, bahan kebutuhan pokok petani kita dihargai murah dan selalu dimainkan oleh sindikat pedagang yang dibiayai asing,” tutur Choirul Soleh.

Sementara itu, Nasril Bahar berharap usul interpelasi tentang kebijakan pangan pemerintah ini bisa mendapat dukungan yang luas dari anggota DPR. Nasril Bahar meminta agar usul hak interpelasi ini jangan dianggap sebagai manuver politik terhadap pemerintahan Presiden SBY sehingga dimentahkan kembali seperti usulan interpelasi impor beras.

“Justru dengan usulan hak interpelasi ini, kita semua, tidak hanya DPR, mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan pangan yang dibuat pemerintah. Apakah realistis, mengada-ada, atau dalam realisasinya tidak tepat,” tutur Nasril Bahar.

Ia berharap dengan semakin banyaknya dukungan dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi, usul hak interpelasi bisa disahkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk kemudian memperoleh jawaban dari pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain masalah pangan, DPR juga akan mempertanyakan rencana pemerintah menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Lhok Seumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, pemerintah harus meninjau kembali langkah menjual pabrik pupuk. Sebab, petani masih kekurangan pupuk di musim tanam, sehingga terjadi kelangkaan pupuk dan harganya melambung. (Rully)

Suara Karya
Sabtu, 26 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: